Analisa Standar Belanja

APBD memiliki beberapa fungsi, yang salah satu fungsinya ialah APBD digunakan sebagai alat perencanaan untuk mengendalikan belanja. Salah satu instrumen pengendalian belanja adalah dari adanya penetapan standar biaya. Standar biaya dalam hal ini mencakup dua hal yaitu biaya standar per unit input dan pada biaya standar suatu kegiatan. Dalam sistem anggaran kinerja yangditerapkan pada era otonomi sekarang ini, biaya standar per unit input disebut standar satuan harga (SSH) dan biaya standar per kegiatan disebut Analisis Standar Biaya (ASB). Penetapan biaya standar atau standar belanja memiliki peran yang penting dalam mengengendalikan APBD dari aspek pengeluaran. Biaya standar atau standar belanja harus disusun sedemikian rupa sehingga bisa digunakan sebagai tolokukur apakah pengeluaran anggaran sudah sesuai dengan yang distandarkan sebelumnya atau tidak. Apabila terdapat suatu perbedaan pada realisasi belanja dengan anggaran belanja, maka seharusnya diteliti lebih lanjut penyebab dari terjadinya suatu perbedaan tersebut.

Landasan Hukum dan Landasan Teori Analisis Standar Belanja

Dasar hukum Analisis Standar Belanja (ASB) terdapat pada PP 58 Tahun 2005 Pasal 39 ayat 2: ”Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standa satuan harga, dan standar pelayanan minimal”. Juga terdapat pada Permendagri 13 Tahun 2006 Pasal 89 Huruf E: “Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA – SKPD, analisis standar belanja, dan standar satuan harga”.

Anggaran dengan pendekatan prestasi kerja

Perilaku belanja adalah pola perubahan balanja dalam kaitannya dengan perubahan target kinerja atau aktivitas pemerintah Daerah. Besar kecilnya belanja dipengaruhi oleh besar kecilnya target kinerja kegiatan /aktivitas Pemerintahan Daerah.

Pola Perilaku dan Fungsi Belanja

Perubahan belanja total sebagai akibat dari perubahan target kinerja pemerintah daerah terdapat 3 macam pola yaitu :

Metode dalam Menentukan Pola Perilaku Belanja

Secara umum terdapat tiga pendekatan dalam menentukan pola perilaku belanja antara lain:

Masalah-masalah yang muncul ketika ASB tidak digunakan dalam penganggaran keuangan daerah (Ritonga, 2010)

Manfaat implementasi ASB dalam sistem anggaran