MBG Harus Jadi Jembatan Penghubung: dari Sawah, Laut, hingga Ruang Kelas
pengamat pertanian yang fokus pada isu-isu pertanian dan pangan
·waktu baca 9 menit
Tulisan dari Oskar Periyanto tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarBayangkan seorang anak di sebuah sekolah dasar di pesisir. Setiap pagi ia datang ke sekolah, belajar membaca, berhitung, mengenal sejarah, dan menghafal berbagai pengetahuan tentang Indonesia. Pada jam makan, ia mendapatkan ikan sebagai bagian dari menu bergizi yang disantap bersama teman-temannya.
Ikan itu mungkin ditangkap nelayan beberapa kilometer dari sekolah.
Beras yang menjadi sumber karbohidratnya mungkin dipanen dari sawah di kabupaten yang sama. Sayurannya mungkin ditanam petani di desa sekitar. Telurnya berasal dari peternak lokal. Semua bahan itu dikumpulkan, diolah, kemudian sampai di hadapan anak sebagai satu porsi makanan.
Sederhana memang. Tetapi di balik sepiring makanan tersebut sebenarnya terdapat sebuah sistem yang sangat besar: petani, nelayan, peternak, pengumpul, pengolah, pengangkut, dapur, sekolah, guru, dan tentu saja anak-anak sebagai penerima manfaat.
Di situ lah saya melihat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan semata-mata sebagai program pemenuhan gizi anak sekolah. Di balik satu porsi makanan yang disajikan kepada seorang anak, sesungguhnya terdapat persoalan yang jauh lebih besar: bagaimana Indonesia membangun sistem pangan yang mampu menghubungkan produksi petani, nelayan, peternak, pelaku usaha pangan, hingga konsumen secara berkelanjutan.
Kita jangan sampai hanya melihat MBG sebagai program membagikan makanan kepada anak sekolah. Program ini memiliki peluang yang jauh lebih besar: menjadikan sekolah sebagai titik temu antara kebutuhan gizi generasi muda dengan potensi produksi pangan di setiap daerah.
Dengan kata lain, program ini dapat menjadi jembatan yang menghubungkan sawah, laut, dan ruang kelas.
Bukan Sekadar Program Pengadaan Makanan
Indonesia bukan negara yang miskin sumber pangan. Persoalannya adalah bagaimana sumber pangan tersebut dihubungkan dengan kebutuhan masyarakat secara efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi kepada produsen di daerah.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa produksi padi Indonesia pada 2025 mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling, dengan produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk sekitar 34,69 juta ton. Angka tersebut menunjukkan besarnya kapasitas produksi pangan yang dimiliki Indonesia.
Namun, kemampuan memproduksi pangan tidak otomatis berarti kita telah memiliki sistem pangan yang kuat.
Ada persoalan lain yang tidak kalah penting: bagaimana hasil produksi tersebut bergerak dari lahan menuju konsumen.
Petani bisa menghasilkan banyak sayuran, tetapi hasil panen dapat kehilangan nilai jika tidak terserap pasar dengan baik. Nelayan bisa membawa ikan dalam jumlah besar, tetapi hasil tangkapan memiliki persoalan daya simpan dan distribusi. Peternak dapat menghasilkan telur setiap hari, tetapi tetap membutuhkan kepastian pembeli.
Di sinilah MBG dapat memainkan peran yang strategis.
Dengan kebutuhan makanan dalam jumlah besar dan berlangsung secara rutin, program ini berpotensi menjadi salah satu pasar yang relatif pasti bagi produksi pangan lokal. BGN sendiri telah menyatakan bahwa pengadaan pangan lokal dapat memperpendek rantai pasok sekaligus menghubungkan manfaat program dengan petani, nelayan, dan pelaku ekonomi di sekitar sekolah.
Tetapi saya kira kita perlu melangkah lebih jauh dari sekadar membeli bahan pangan lokal.
Yang perlu dibangun adalah rantai pasok berbasis potensi daerah. Perbedaannya cukup mendasar.
Membeli pangan lokal berarti mencari bahan pangan di daerah untuk memenuhi kebutuhan menu.
Sementara membangun rantai pasok berbasis potensi daerah berarti sejak awal kita memetakan: apa yang diproduksi masyarakat, kapan produksinya tersedia, berapa kapasitasnya, siapa produsennya, bagaimana kualitasnya, bagaimana penyimpanannya, bagaimana distribusinya, lalu bagaimana kebutuhan sekolah dapat disusun agar terhubung dengan semua itu.
Dengan cara pandang kedua, sekolah tidak lagi sekadar menjadi tempat makanan dibagikan.
Sekolah menjadi salah satu simpul dalam ekosistem pangan daerah.
Setiap Daerah Tidak Harus Memiliki Menu yang Sama
Indonesia terlalu beragam untuk dipaksa memiliki satu pola pangan yang seragam.
Daerah pesisir memiliki laut. Daerah pertanian memiliki sawah dan kebun. Wilayah tertentu memiliki sagu. Daerah lain memiliki jagung, singkong, ubi, kacang-kacangan, sayuran, buah-buahan, telur, susu, atau berbagai hasil peternakan.
Karena itu, menu bergizi seharusnya tidak perlu selalu identik dari Sabang sampai Merauke.
Yang harus sama adalah prinsip gizinya, standar keamanannya, serta kualitas pelayanannya. Bahan pangan dan cita rasanya dapat menyesuaikan kekuatan daerah masing-masing.
Arah ini sebenarnya sudah mulai terlihat dalam kebijakan BGN. Pada 2025, BGN menyatakan bahwa menu MBG disesuaikan dengan potensi pangan lokal setiap daerah, dengan contoh ikan di wilayah Maluku, sagu di Papua, jagung di Nusa Tenggara Timur, serta sayuran dari wilayah dataran tinggi Jawa Barat.
Menurut saya, pendekatan tersebut perlu diperdalam. Artinya, jangan berhenti pada menu berbasis potensi daerah. Kita perlu menuju rantai pasok berbasis potensi daerah.
Mengganti bahan dalam menu bagi saya hanyalah langkah pertama. Langkah berikutnya adalah memastikan bahwa bahan tersebut benar-benar diproduksi oleh masyarakat sekitar, tersedia secara konsisten, memenuhi standar kualitas, memiliki harga yang wajar, dan dapat dikirim ke dapur sekolah secara tepat waktu.
Di sinilah persoalan pertanian dan perikanan bertemu dengan persoalan logistik.
Dan di sinilah MBG sebenarnya memiliki kesempatan untuk menciptakan perubahan yang lebih besar daripada sekadar urusan makan siang.
Nelayan Tak Bisa Menunggu, Pun Anak Sekolah
Ada satu perbedaan mendasar antara hasil produksi pertanian dan kebutuhan dapur sekolah: waktu.
Petani dan nelayan bekerja mengikuti siklus alam. Sekolah bekerja mengikuti kalender pendidikan. Dapur bekerja mengikuti jadwal makan. Ketiganya tidak selalu berjalan pada ritme yang sama.
Nelayan, misalnya, tidak bisa menentukan sendiri kapan ikan harus tersedia dalam jumlah tertentu. Cuaca, musim, gelombang, dan kondisi laut memengaruhi hasil tangkapan. Demikian pula petani menghadapi musim tanam, panen, serangan organisme pengganggu, kekeringan, dan berbagai risiko lain.
Karena itu, rantai pasok MBG tidak bisa dibangun hanya dengan prinsip “butuh hari ini, beli hari ini”. Kita membutuhkan perencanaan, matang dan terukur..
Daerah harus mengetahui kebutuhan pangan sekolah. Kelompok tani dan nelayan perlu mengetahui volume serta spesifikasi bahan yang dibutuhkan. Pengelola dapur perlu mengetahui kapan bahan akan tersedia. Sistem penyimpanan dan transportasi harus disiapkan untuk komoditas yang mudah rusak.
Dengan demikian, program MBG tidak hanya menjadi konsumen pasif dari hasil pertanian dan perikanan, tetapi ikut menciptakan kepastian permintaan.
Ini penting bagi produsen kecil. Sebab bagi petani atau nelayan, kepastian pasar sering kali sama pentingnya dengan peningkatan produksi.
Petani akan lebih berani mengembangkan usaha jika mengetahui hasil panennya memiliki pembeli. Nelayan dan pembudidaya ikan juga membutuhkan pasar yang dapat menyerap hasil produksi secara rutin.
Jika kebutuhan sekolah dapat dipetakan dengan baik, produksi pangan di daerah dapat direncanakan lebih rasional.
Dari Sekolah Kembali ke Sawah
Ada hal lain yang menurut saya tidak kalah penting: pendidikan.
Selama ini kita sering memisahkan pendidikan dan pangan seolah-olah keduanya merupakan urusan yang berbeda.
Padahal, anak belajar dengan tubuh yang membutuhkan energi dan gizi. Anak juga belajar mengenal lingkungan sosial melalui apa yang mereka makan.
Bayangkan jika seorang anak di daerah pesisir tidak hanya mendapatkan ikan dalam menu makanannya, tetapi juga mengetahui bahwa ikan tersebut berasal dari nelayan di wilayahnya.
Bayangkan anak di daerah pertanian mengetahui bahwa beras yang ia makan berasal dari sawah di sekitar tempat tinggalnya.
Atau seorang anak di Papua mengenal sagu bukan sekadar sebagai makanan tradisional, tetapi sebagai salah satu sumber pangan yang memiliki nilai ekonomi, budaya, dan ekologis.
Di titik ini, makanan dapat menjadi bagian dari proses pendidikan.
Ruang kelas dapat menjadi tempat untuk mengenalkan dari mana makanan berasal. Sawah dan laut menjadi bagian dari cerita yang dipelajari anak. Petani dan nelayan tidak lagi hadir hanya sebagai profesi yang disebut dalam buku pelajaran, tetapi sebagai bagian nyata dari kehidupan mereka.
Inilah yang saya maksud dengan menghubungkan sawah, laut, dan ruang kelas.
Hubungan itu bukan sekadar hubungan ekonomi, tetapi juga hubungan pengetahuan.
Anak-anak perlu memahami bahwa makanan tidak muncul begitu saja di atas piring.
Ada tanah yang harus dijaga. Ada air yang harus tersedia. Ada petani yang menanam. Ada nelayan yang melaut. Ada peternak yang memelihara. Ada orang yang mengolah. Ada kendaraan yang mengangkut. Dan ada banyak tangan sebelum makanan akhirnya sampai kepada mereka.
Kesadaran seperti ini penting untuk membangun generasi yang tidak hanya sehat, tetapi juga memahami sistem pangan yang menopang kehidupannya.
MBG dan Ekosistem Pangan Daerah
Lebih dari itu, ada satu hal yang menurut saya perlu menjadi perhatian BGN: jangan menjadikan MBG hanya sebagai proyek pengadaan makanan dalam skala besar.
Dari kaca mata saya, jadikan MBG sebagai pengungkit terbentuknya ekosistem pangan daerah.
Caranya dapat dimulai dengan pemetaan potensi pangan di sekitar satuan pelayanan. Setiap wilayah memiliki peta komoditas yang berbeda. Peta tersebut kemudian dipertemukan dengan kebutuhan menu, jumlah penerima manfaat, kalender panen, kapasitas produsen, serta kemampuan distribusi.
Setelah itu, diperlukan mekanisme kemitraan yang jelas antara dapur MBG dengan kelompok tani, koperasi, kelompok nelayan, peternak, UMKM pengolahan, dan pelaku distribusi.
Model seperti ini sebenarnya sudah mulai dicoba BGN melalui Mak Comblang Project, yang mempertemukan petani secara langsung dengan kebutuhan dapur MBG. Inisiatif tersebut antara lain diarahkan untuk memetakan kapasitas produksi petani dan kebutuhan dapur agar rantai pasok dapat lebih terhubung.
Menurut saya, gagasan semacam ini layak dikembangkan lebih luas. Namun, jangan lupa bahwa rantai pasok membutuhkan infrastruktur.
Kita membutuhkan tempat penyimpanan, cold chain untuk komoditas tertentu, fasilitas pengolahan, standar mutu, sistem pencatatan, transportasi yang memadai, dan tenaga pengelola yang memahami manajemen pangan.
Tanpa itu, niat membeli produk lokal justru dapat membebani produsen dan dapur.
Karena itu, investasi dalam MBG seharusnya tidak hanya dihitung dari berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Kita juga perlu melihat apakah setelah beberapa tahun program berjalan, kapasitas produksi petani meningkat, pasar nelayan menjadi lebih pasti, UMKM pangan tumbuh, kehilangan hasil panen berkurang, dan daerah memiliki sistem pangan yang lebih kuat.
Makan Bergizi, Petani Berdaya
Pada akhirnya, keberhasilan MBG seharusnya tidak hanya terlihat dari piring yang kosong setelah anak selesai makan.
Ada indikator yang lebih panjang.
Apakah anak mendapatkan makanan yang bergizi?
Apakah bahan pangannya aman?
Apakah petani mendapatkan pasar?
Apakah nelayan mendapatkan kepastian permintaan?
Apakah UMKM daerah mendapatkan kesempatan berkembang?
Apakah uang yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan pangan berputar kembali di daerah?
Dan yang paling penting, apakah semua itu membantu membangun sistem pangan yang mampu bertahan dalam menghadapi perubahan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena ketahanan pangan tidak hanya berbicara mengenai jumlah makanan yang tersedia hari ini. Ia juga berbicara mengenai kemampuan sebuah daerah untuk terus menghasilkan, mengolah, mendistribusikan, dan mengonsumsi pangan secara berkelanjutan.
Sekolah dapat menjadi titik awal. Sawah menyediakan pangan. Laut menyediakan protein. Kebun menyediakan sayur dan buah. Peternakan menyediakan telur dan sumber pangan lainnya. UMKM mengolah. Transportasi menghubungkan. Dapur menyiapkan. Sekolah mendistribusikan. Anak-anak menerima manfaatnya.
Semua mata rantai itu sebenarnya saling membutuhkan. Karena itu, saya membayangkan MBG bukan sekadar program dari pemerintah kepada anak sekolah. Saya membayangkannya sebagai jembatan: dari sawah ke dapur, dari laut ke meja makan, dari petani dan nelayan kepada generasi masa depan.
Jika jembatan itu dibangun dengan benar, yang bergerak di atasnya bukan hanya bahan pangan.
Ada juga pendapatan petani, kepastian pasar nelayan, pertumbuhan usaha lokal, pengetahuan anak-anak, dan pada akhirnya ketahanan pangan Indonesia.
Sebab makanan bergizi yang hadir di ruang kelas seharusnya tidak memutus hubungan anak dengan daerah asal makanannya.
Justru sebaliknya. Setiap porsi makanan dapat menjadi pengingat bahwa kesehatan seorang anak di ruang kelas sesungguhnya terhubung dengan kehidupan petani di sawah, nelayan di laut, peternak di kandang, dan masyarakat yang mengolah pangan di sekitarnya.
Membangun ketahanan pangan nasional, dengan demikian, bukan hanya soal menghasilkan lebih banyak pangan.
Kita juga harus belajar menghubungkan apa yang sudah kita punya.
Menghubungkan sawah dengan dapur.
Menghubungkan laut dengan meja makan.
Dan akhirnya, menghubungkan semuanya dengan ruang kelas—tempat masa depan Indonesia sedang tumbuh.