Mengatasi Kejahatan Dunia Maya di Indonesia: Kasus Programmer Bjorka Direnungkan

ilustrasi hacker. sumber: dokumentasi pribadi

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menerapkan hukum terhadap kejahatan siber. Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, khususnya UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), penerapannya masih belum sempurna. Salah satu kasus yang paling menonjol adalah kejahatan siber yang dilakukan oleh seorang programmer yang dikenal dengan nama Bjorka. Kasus ini tidak hanya mengungkap kekurangan kerangka kerja keamanan siber Indonesia, tetapi juga menunjukkan perlunya bagian dari otorisasi hukum dalam menangani bahaya tingkat lanjut.

Kasus Peretasan Bjorka

ilustrasi hacker yang sedang mencoba meretas data, sumber: istock.com/bagira22

Nama Bjorka mulai dikenal setelah mengklaim telah meretas informasi individu secara efektif dari berbagai instansi pemerintah dan perusahaan swasta. Dia dijuluki “Dewa” dalam komunitas Breached Gathering karena kemampuannya yang luar biasa dalam membobol kerangka kerja keamanan. Berikut adalah beberapa kasus Bjorka yang paling tidak menyenangkan di media massa:

Pada bulan April 2020, Bjorka berhasil mengambil informasi 91 juta akun klien Tokopedia. Informasi tersebut, termasuk ID klien, nomor telepon, kata sandi, dan email, dijual di web remang-remang dengan harga sekitar Rp74 juta. Akibatnya, Tokopedia harus bertanggung jawab atas kemalangan yang terjadi karena kekurangan kerangka kerja keamanan mereka.

Pada bulan Juni 2020, Bjorka secara efektif meretas 270 juta informasi klien Wattpad. Kejadian ini menjadi perbincangan hangat di media sosial seperti Tiktok, Instagram, dan Twitter, yang menimbulkan kekhawatiran luar biasa di kalangan masyarakat.

Bjorka juga mendapatkan 6,6 juta informasi warga negara dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), termasuk informasi penting dari pejabat tinggi negara seperti Presiden Joko Widodo dan beberapa pendeta. Insiden ini mengguncang kepastian dalam kerangka kerja pungutan dan keamanan informasi pemerintah.

Sebagai perluasan dari kasus-kasus di atas, Bjorka juga diketahui telah membocorkan data pelanggan Indihome, PLN, MyPertamina, dan 1,3 miliar data registrasi kartu SIM serta arsip Badan Intelijen Negara (BIN).

Dampak Sosial

Aktivitas Bjorka menimbulkan keresahan di tengah masyarakat terkait keamanan informasi pribadi mereka. Dari sudut pandang mental, kejadian ini menimbulkan keresahan yang luas. Beberapa orang memang menganggap Bjorka sebagai citra perlawanan terhadap pengkhianatan pemerintah, meskipun tindakan tersebut jelas-jelas melanggar hukum.

Bagaimanapun, peretasan ini juga menyoroti kekurangan kerangka kerja pemerintah dalam memastikan informasi warganya. Perlunya kejujuran dan tanggung jawab dalam menangani kasus-kasus seperti ini menurunkan kepercayaan terhadap pendidikan negara.

Solusi untuk Memajukan Keamanan Siber

Memperkuat kerangka kerja inovasi data dalam pendidikan pemerintah dan swasta serta mengunci spesialis keamanan siber untuk membuat prosedur antisipasi kejahatan siber.

Meningkatkan kapasitas perangkat yang sah dalam menangani kasus-kasus kejahatan siber dan otorisasi hukum yang ketat terhadap penjahat siber untuk memberikan dampak penghalang bagi para pelakunya.

Membuat langkah yang lugas dalam menangani kasus-kasus kebocoran informasi dan meningkatkan tanggung jawab pemerintah dalam mengamankan informasi individu masyarakat.