Bukan Minyak Baru, Ini 3 Kebijakan Publik Wajib Ada Soal Data!

Laporan dari IGF 2019 - Berlin*

[ literasi digital ] Data bukanlah "minyak" baru. Karena data adalah resources yang tak ada habisnya. Perlu ada kebijakan publik untuk mengelolanya. Demikian ditegaskan oleh Henri Verdier, Duta Besar Perancis untuk Urusan Digital, ketika menjadi salah satu panelis dalam sesi High Level Internet Governance Exchange Panel: Data-driven Business Model, Internet Governance Forum (IGF) 2019 di Berlin, (25/11/2019).

"Kita sejatinya tidak siap dengan berlimpah-ruahnya data. Revolusi industri 4.0 telah mengubah banyak hal, semisal nilai sosial, kebijakan publik hingga peran negara," ujarnya. Ditambahkannya pula bahwa, "semakin kita memanfaatkan data, maka jumlah data yang ada justru akan semakin termultiplikasi, sehingga menjadi sangat berlimpah-ruah," tegasnya.

"Untuk itu wajib adanya tiga (3) kebijakan publik untuk bisa memetik manfaat dari data tersebut," ujar mantan Chief Technology Officer Perancis tersebut. 3 kebijakan yang dimaksud adalah tentang:

Henri Verdier (kiri) dan Johnny G Plate (kanan), IGF 2019 - Berlin

Merespon pendapat tentang pentingnya tugas dan peran pemerintah tersebut, Menteri Kominfo Johnny G Plate yang juga panelis pada sesi tersebut menekankan bahwa pemerintah Indonesia tengah merampungkan regulasi terkait data. "Regulasi tentang data ini tidak hanya mengakui privasi data adalah hak dasar setiap warga negara, namun juga untuk menjamin perlindungan atas (pemanfaatan) data konsumer," ujar Johnny.

Selain pemerintah, yang memang bertanggung-jawab melindungi warga negaranya, Jhonny pun berpendapat bahwa masyarakat juga harus mengedukasi dirinya sendiri. "Perlu juga kita ke sekolah-sekolah untuk membangun pemahaman tentang privasi dan perlindungan data," tambahnya seraya menyebutkan Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi sebagai salah satu program yang menjalankan fungsi tersebut di Indonesia.

Martin Villig (memegang mic), IGF 2019 - Berlin

Martin Villig, pendiri startup taksi online Bolt yang berbasis di Estonia pun mengamini pendapat Jhonny. Menurutnya, secara umum literasi tentang data memang masih rendah, secara global. "Kita bisa menyontoh inisiatif pemerintah Finlandia yang memberikan kursus online kepada masyarakatnya tentang data dan kecerdasan buatan dengan durasi 14 jam," ujarnya.

Henri pun kembali menegaskan bahwa yang terpenting adalah bagaimana kita dapat memberikan nilai pada data tersebut dengan cara menciptakan sesuatu yang baru dari limpahan data tersebut. "Maka pemerintah perlu menciptakan nilai dan tujuan bersama terkait penggunaan data tersebut," ujarnya menandaskan.

Tentang IGF

IGF adalah forum dialog pemangku kepentingan majemuk (multistakeholder) Internet dunia yang difasilitasi oleh PBB dan setiap tahunnya melakukan pertemuan dengan berganti-ganti negara penyelenggaranya. Informasi lebih lanjut tentang IGF dapat diakses melalui situs http://intgovforum.org atau mengunduh buku Pengantar Tata Kelola Internet.

Pada IGF, stakeholder Internet dari unsur pemerintah, masyarakat sipil, swasta, akademisi dan komunitas teknis rutin membahas sejumlah isu terkait Internet dari aspek sosial, ekonomi, teknis, budaya, perlindungan anak, hingga hak asasi manusia.

---

Laporan terkait sebelumnya:

*) dilaporkan oleh Donny B.U, Perwakilan Indonesia untuk Multistakeholder Advisory Group (MAG) IGF - UN Meeting. Kredit foto: donnybu. Dapat dihubungi via http://donnybu.id