Jerman Geram, Kanselir Merkel Kawal Langsung IGF 2019 Berlin

Laporan dari MAG IGF 2019 - Berlin*

[ literasi digital ] Pemerintah Jerman melihat bahwa Internet Governance Forum (IGF) adalah forum pemangku kepentingan majemuk (multistakeholder) yang tepat untuk menentukan peta kebijakan Internet global. Bahkan IGF 2019 yang akan dilaksanakan di Berlin pada November nanti, dapat menjadi kunci atas beberapa isu yang mendesak.

Hal tersebut ditegaskan oleh Thomas Jarzombeck, anggota Parlemen Jerman yang menjadi inisiator pengusung IGF 2019 ke Jerman. “Penting untuk menekankan pendekatan multistakeholder, untuk memastikan agar Internet pada akhirnya tidak terbelah dan sebagian jatuh pada rezim yang tidak terlalu terbuka pada demokrasi dan kebebasan berekspresi,” ujarnya dalam rapat Multistakeholder Advisory Group (MAG) IGF yang diikuti oleh penulis di Berlin, 5/6/2019.

Rapat MAG - IGF, Berlin / Juni 2019 / Foto: Penulis

Bisa jadi yang disampaikan oleh Thomas adalah ekspresi kegusaran mewakili dunia barat atas perkembangan terbaru di Rusia. Presiden Vladimir Putin belum lama berselang telah menandatangani UU Kedaulatan Internet, yang secara legal memungkinkan Rusia untuk membangun jaringan “Internet”-nya sendiri dan terpisah sama sekali dari jaringan Internet global yang kita kenal selama ini.

“Internet sangatlah penting untuk demokrasi, kebebasan berekspresi dan menyampaikan kritik kepada sistem rezim tertentu. Namun Internet juga dapat digunakan oleh rezim otokrasi untuk propaganda bagi kepentingannya sendiri. Ini sangatlah berbahaya,” tambahnya dengan nada geram.

Rapat MAG - IGF, Berlin / Juni 2019 / Foto: Penulis

Untuk menunjukan keseriusan Jerman mengawal pelaksanaan IGF 2019 nanti, Kanselir Jerman Angela Merkel pun turun tangan langsung. "IGF mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Jerman. Bahkan Kanselir Merkel telah terjadwalkan membuka IGF 2019, pada hari kedua tanggal 26 November” tegasnya.

Pun inklusifitas, ditegaskan kembali oleh Thomas, adalah kunci tata kelola Internet untuk memastikan Internet dapat tetap bebas, aman dan terbuka dalam kerangka hak asasi manusia. “Bukan sebagai tempat penyebaran fitnah, kebencian dan kabar bohong,” tandasnya sembari menekankan kepercayaannya pada proses tata kelola Internet yang diusung oleh IGF.

Penulis: Donny B.U**

*) Tulisan ini adalah laporan terbuka kepada publik dan pemangku kepentingan terkait.

**) Penulis hadir pada rapat MAG IGF di Berlin (Juni 2019) dalam kapasitas sebagai Perwakilan Tetap Indonesia untuk IGF - PBB. Penulis juga editor buku Pengantar Tata Kelola Internet dan dapat dihubungi melalui http://donnybu.id