National / Regional IGF Akhirnya Punya Panggung Utama di IGF 2019

Laporan dari MAG IGF 2019 - Berlin*

[ literasi digital ] Dalam koridor Internet Governance Forum (IGF) PBB, perlu ada upaya lanjutan untuk memastikan agar pengalaman tiap negara atau kawasan dalam menyelenggarakan National / Regional IGF (NRI) dapat saling dipelajari oleh negara atau kawasan lain. Hal ini ditegaskan oleh Lynn Amour, mantan Presiden dan CEO Internet Society (ISOC).

Lynn Amour / Berlin, Juni 2019 / Foto: penulis

Bertindak sebagai pimpinan rapat Multistakeholder Advisory Group (MAG) IGF di Berlin (5/6/2019), Lynn memberikan respon atas perkembangan NRI yang didiskusikan dalam rapat. "I think we're missing an opportunity to actually learn from each other and the process. Saya telah melihat sejumlah hal bagus dari NRI, namun hanya beberapa saja, karena kebetulan saja saya kenal atau sambil ngobrol ngopi-ngopi," ujarnya.

Anja Gengo, NRI Focal Point (koordinator) dari sekretariat IGF PBB, sebelumnya telah menjelaskan bahwa hingga kini telah ada 114 NRI resmi yang terdata oleh sekretariat IGF PBB, terdiri atas 82 negara yang telah melakukan National IGF, 17 Regional IGF dan 15 Youth IGF. Adapun Indonesia, sekedar catatan penulis, telah memiliki National IGF (IGF.id) sejak 2012 dan Youth ID-IGF sejak 2018.

Anja Gengo / Foto: ist.

Selaras dengan kepedulian Lynn agar pengalaman NRI bisa dipelajari secara luas, Anja pun menjelaskan bahwa untuk IGF 2019 pada November nanti di Berlin, akan ada material promo dan booth bersama yang akan diisi oleh sejumlah negara atau kawasan. "Pada tahun ini, NRI akhirnya dapat mengampu salah panggung utama (main session - red.), pada IGF 2019 Berlin. Baik tema maupun kontennya dirumuskan secara kolaboratif dengan para pengampu NRI," tambah Anja.

Dasar pembentukan NRI itu sendiri, seperti diingatkan oleh Anja, adalah terletak pada Agenda Tunisia WSIS paragraf 80, yang intinya mendorong pengembangan proses pemangku kepentingan majemuk (multistakeholder) di level nasional, regional maupun internasional. NRI di sejumlah negara maupun kawasan bekerja secara independen, namun tetap berkolaborasi dengan sekretariat IGF PBB untuk rekognisi dan menjaga koridor yang ditetapkan seperti multistakeholder, bottom-up, terbuka, transparan, inklusif dan non-komersial sesuai panduan NRI Toolkit.

Penulis: Donny B.U**

*) Tulisan ini adalah laporan terbuka kepada publik dan pemangku kepentingan terkait.

**) Penulis hadir pada rapat MAG IGF di Berlin (Juni 2019) dalam kapasitas sebagai Perwakilan Tetap Indonesia untuk IGF - PBB. Penulis juga editor buku Pengantar Tata Kelola Internet dan dapat dihubungi melalui http://donnybu.id