Gemuknya Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran: Solusi atau Beban Birokrasi?

Ilustrasi Sleksi Calon kabinet pemerintah oleh Gibran by freepik

Pembentukan kabinet dalam suatu pemerintahan adalah cerminan strategi politik dan arah kebijakan yang akan diambil dalam lima tahun mendatang. Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru dilantik mencatat sejarah dengan jumlah kementerian dan wakil menteri yang mencapai angka yang cukup besar, yakni 48 menteri dan 56 wakil menteri. Ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dan efisiensi dari struktur yang lebih "gemuk" dibandingkan pemerintahan sebelumnya.

Dalam sebuah pemerintahan, perluasan struktur kementerian dapat menjadi langkah positif jika dirancang untuk menjawab tantangan tertentu yang belum terakomodasi sebelumnya. Namun, apakah pembentukan kabinet yang besar ini benar-benar efektif atau hanya sekadar akomodasi politik?

Birokrasi yang efektif dan efisien menjadi elemen penting dalam memastikan kebijakan dan program pemerintah dapat dijalankan dengan baik. Dalam konteks ini, kabinet yang lebih ramping biasanya dianggap lebih efektif karena mampu membuat keputusan lebih cepat dan meminimalisasi konflik antar kementerian. Dalam kabinet Prabowo-Gibran yang lebih besar, koordinasi antar kementerian bisa menjadi lebih sulit, terutama jika terdapat tumpang tindih dalam tugas dan tanggung jawab.

Mengelola 48 kementerian berarti harus ada mekanisme koordinasi yang sangat ketat dan efisien. Kegagalan dalam membangun sistem yang mampu menjembatani komunikasi antar kementerian dapat menyebabkan kebijakan yang diambil menjadi tidak sinkron dan berdampak negatif terhadap implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, kabinet besar ini perlu memastikan adanya struktur koordinasi yang jelas, serta alur komunikasi yang efisien untuk menjaga keselarasan dalam menjalankan program pemerintahan.

Selain itu, dengan menambah jumlah kementerian dan wakil menteri berarti menambah biaya operasional negara. Setiap kementerian memerlukan anggaran operasional, staf, fasilitas, dan berbagai kebutuhan lainnya yang dapat menjadi beban pada APBN. Dari sisi ekonomi, pengeluaran ini hanya bisa dibenarkan jika formasi yang lebih besar ini memberikan hasil yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Artinya, kementerian tambahan harus menunjukkan dampak nyata terhadap pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, atau pencapaian target-target strategis lainnya.

Ilustrasi wakil presiden Indonesia dari masa ke masa by Freepik

Kementerian baru yang dibentuk oleh Presiden terpilih perlu dicermati dengan serius dan kedepannya perlu evaluasi mendalam untuk memastikan bahwa masing-masing memiliki fungsi yang jelas dan tidak hanya merupakan langkah politis untuk memberikan ruang bagi mitra koalisi. Selain itu, perlu ada indikator kinerja yang terukur untuk setiap kementerian sehingga efektivitasnya dapat dinilai dengan obyektif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemerintah tidak hanya menambah biaya tanpa peningkatan produktivitas yang signifikan.

Akan tetapi, kita juga perlu melihat dari berbagai sisi. salah satunya soal tambahan kementerian ini sebenarnya bisa menjadi solusi untuk menangani isu-isu yang lebih spesifik. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, tantangan yang dihadapi oleh negara semakin beragam dan membutuhkan spesialisasi yang lebih dalam. Misalnya, isu lingkungan, teknologi digital, dan ekonomi kreatif mungkin memerlukan pendekatan yang lebih fokus, sehingga bisa menjadi justifikasi untuk membentuk kementerian yang khusus menangani hal-hal tersebut.

Namun, efektivitas dari kementerian-kementerian tambahan ini akan sangat bergantung pada bagaimana mereka diintegrasikan dalam kerangka kerja pemerintah yang lebih luas. Jika kementerian ini beroperasi dalam silo dan tidak ada kolaborasi dengan kementerian lain, potensi manfaatnya tidak akan maksimal. Pemerintah perlu memastikan bahwa kementerian tambahan bukan hanya meningkatkan spesialisasi tetapi juga dapat berkolaborasi dengan efektif sehingga tidak ada kebijakan yang tumpang tindih.

meskipun demikian, kembali kita tekankan bahwa Salah satu kritik yang sering muncul terhadap kabinet yang lebih besar adalah bahwa hal ini sering kali dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan politik. Penambahan kementerian dan posisi wakil menteri bisa jadi merupakan upaya untuk merangkul mitra koalisi atau memberikan posisi kepada para pendukung yang memiliki pengaruh politik. Sementara akomodasi politik adalah bagian dari realitas demokrasi, terlalu banyak pembagian kekuasaan dapat mengaburkan fokus dan mengurangi akuntabilitas.

Kementerian yang terlalu banyak dapat menyebabkan kebijakan yang seharusnya fokus dan terarah menjadi tersebar karena adanya terlalu banyak suara yang harus didengarkan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan antara kepentingan politik dengan kebutuhan manajemen pemerintahan yang efektif. Kabinet yang efisien tidak hanya tentang jumlah, tetapi juga tentang kemampuan menteri dan wakil menteri untuk bekerja sama dan mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.

seperti yang kita tahu, Efektivitas suatu kementerian tidak hanya bergantung pada struktur organisasinya, tetapi juga pada kompetensi para pemimpinnya. Dalam kabinet Prabowo-Gibran yang baru, penting untuk memastikan bahwa para menteri dan wakil menteri yang dipilih memiliki pengalaman dan keahlian yang relevan di bidangnya. Kebijakan yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang isu yang dihadapi, serta kemampuan untuk merumuskan solusi yang praktis dan inovatif.

Jika penunjukan menteri hanya berdasarkan pertimbangan politik tanpa mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang sesuai, maka kementerian tersebut mungkin tidak akan mampu memberikan kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, proses seleksi harus sangat memperhatikan latar belakang profesional dan kemampuan manajerial para calon pemimpin di setiap kementerian.