Potret Kekecewaan yang Memunculkan Protes Sunyi dari Pinggiran

Ilustrasi Aksi protes akar rumput Generate by Ai

Di tengah gemerlap narasi pembangunan dan stabilitas ekonomi yang kerap digaungkan dari balik podium kekuasaan, suara-suara sunyi dari akar rumput makin terdengar lirih tapi tajam. Suara yang tidak tertulis dalam laporan resmi, tidak masuk dalam angka statistik, namun tercermin dalam aksi nyata kadang diam, kadang meledak.

Dari warga desa yang membangun jalan secara swadaya sambil live di TikTok, hingga massa yang membakar rumah kepala desa karena dugaan korupsi bantuan sosial, semua itu adalah wujud kekecewaan masyarakat kelas bawah yang merasa ditinggalkan. Mereka bukan tidak tahu siapa yang seharusnya bertanggung jawab. Mereka tahu. Mereka hanya lelah berharap.

Ilustrasi Hasil pembangunan jalan yang dibangun warga dan Tik Tok Generate by Ai

Masyarakat kecil buruh tani, nelayan, pedagang kaki lima, ibu rumah tangga sudah terlalu sering dijadikan objek narasi, bukan subjek pembangunan. Setiap jelang pemilu, mereka disambangi dengan janji manis, spanduk besar, dan safari politik. Tapi setelah suara dicoblos dan hasil diumumkan, mereka kembali menerima kenyataan, akses jalan rusak, pelayanan kesehatan yang jauh dan terbatas, harga bahan pokok melambung, serta bantuan sosial yang tak tepat sasaran.

Lebih menyakitkan lagi ketika suara mereka, meski disampaikan dengan cara damai, sering kali tidak dianggap penting. Mereka hanya dianggap “ramai sesaat”, dan segera dilupakan begitu media tak lagi menyorot. Ketika laporan dari masyarakat dianggap angin lalu, ketika keluhan dianggap kelaziman, maka frustrasi akan berubah menjadi apatis, atau lebih parah menjadi ledakan sosial yang destruktif.

Fenomena warga membangun jalan secara mandiri dan disiarkan melalui TikTok, misalnya, bukan sekadar aksi perbaikan infrastruktur. Itu adalah bentuk kritik sosial dan politik yang sangat kuat. Mereka menyampaikan pesan, bahwa pemerintah abai, kami ambil alih. Dana yang dikumpulkan melalui koin digital dari penonton live TikTok membuktikan bahwa solidaritas dan kreativitas bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh negara. Tapi ini juga menyiratkan ironi, negara yang seharusnya hadir, justru digantikan oleh penonton konten hiburan.

Lebih ekstrem lagi, ketika rumah kepala desa dibakar oleh warganya sendiri karena dugaan penyelewengan bansos. Ini adalah bentuk puncak dari hilangnya kepercayaan publik. Ketika warga merasa tak ada lagi saluran formal yang bisa diandalkan untuk menuntut keadilan, maka mereka mengambil jalan pintas yang berisiko. Tentu, kekerasan tidak bisa dibenarkan. Namun, kita juga tak bisa mengabaikan akar masalah yang melatari ledakan tersebut.

Ketimpangan antara narasi resmi pemerintah dan realitas lapangan semakin lebar. Di satu sisi, ada data yang menyebut pertumbuhan ekonomi positif, bansos tersalurkan, dan angka kemiskinan menurun. Namun di sisi lain, masyarakat di pelosok masih harus mengangkut hasil panen lewat jalan berlumpur, atau menunggu berjam-jam di puskesmas karena kekurangan tenaga medis.

Ketika masyarakat kecil tidak merasakan manfaat langsung dari pembangunan, maka narasi makroekonomi menjadi asing dan tidak relevan. Di sinilah letak masalah mendasar, rakyat ingin didengar dan dilibatkan, bukan hanya dihitung dan diberi angka.

Pemerintah sering kali sibuk mengatur strategi komunikasi, namun lupa membangun komunikasi yang sejati. Komunikasi yang melibatkan partisipasi warga, komunikasi yang mendengar sebelum berbicara. Ketika pemerintah hanya turun ke desa saat ada program atau saat musim kampanye, maka kedekatan yang dibangun terasa artifisial dan sementara.

Pemerintah perlu hadir secara konsisten, tidak hanya sebagai penyalur bantuan atau pelaksana proyek, tapi sebagai mitra sejati rakyat. Masyarakat tidak butuh belas kasihan, mereka butuh keadilan dan kepastian. Mereka butuh hak-haknya dihormati, bukan hanya dijadikan alat politik.

Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk mengembalikan kepercayaan rakyat. Program-program pemerintah harus dilaksanakan dengan melibatkan warga, memberikan ruang kontrol publik, dan membuka data-data yang bisa diakses dan diverifikasi oleh masyarakat sendiri. Jika bansos disalurkan, maka data penerima harus jelas, jalur distribusi harus diawasi, dan evaluasi harus melibatkan komunitas penerima manfaat.

Yang tak kalah penting, adalah membuka ruang dialog. Bukan sekadar forum formal yang seremonial, tetapi ruang diskusi yang terbuka dan jujur. Warga tidak selalu butuh jawaban instan, mereka hanya butuh tanda bahwa suaranya dihargai dan ditanggapi secara manusiawi.

Fenomena-fenomena yang kini terjadi adalah alarm keras bahwa sesuatu tidak berjalan dengan benar. Tidak semua protes perlu diteriakkan di jalan. Kadang, protes paling keras adalah yang disampaikan dalam diam seperti ketika warga desa membangun jalan sendiri dan menulis di atasnya “DANA WARGA DAN TIKTOK.”

Pemerintah, jika ingin tetap dipercaya, tidak cukup hanya menjelaskan program. Mereka harus membuktikan keberpihakan. Karena kepercayaan publik tidak dibangun dari pidato dan spanduk, tetapi dari tindakan yang dirasakan langsung oleh rakyat.

Dan jika negara ingin tetap kuat, ia harus berpijak di atas kepercayaan masyarakat. Karena ketika rakyat tak lagi percaya, maka bukan hanya jalan yang dibangun sendiri tapi arah bangsa pun bisa menjauh dari cita-cita keadilan sosial.