LPP Mamuju Ikuti Rapat Evaluasi Pelaporan aksi HAM Pemerintah Daerah Kab. Mamuju

Pelayanan birokrasi pemerintahan kepada masyarakat merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Khususnya pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional HAM.

Kegiatan dibuka oleh Budianto Muin selaku Kepala Bappepan Kabupaten Mamuju yang menyampaikan bahwa agar acara ini dapat menghasilkan komitmen dengan terus meningkatkan capaian Aksi HAM. "Mampu mendapatkan penilaian capaian aksi HAM secara maksimal dengan mewujudkan dalam Pelaporan Aksi HAM yang semakin membaik secara terus menerus", ujarnya.

Humas LPP

Diskusi berlangsung menarik terkait persiapan-persiapan RANHAM 2023 dalam rapat tersebut

Kegiatan tersebut berjalan aman dan lancar, dan semoga apa yang telah dilaksanakan dapat membawa manfaat untuk banyak orang.