Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.95.1
Konten dari Pengguna
Sri Mulyani: “Partai Golkar Harus Jadi Motor Pengelolaan Keuangan Daerah yang Pro-Rakyat.”
3 Desember 2017 0:55 WIB
Diperbarui 14 Maret 2019 21:13 WIB
Tulisan dari Luay Alisjahbana tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
Jakarta,- Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta supaya Partai Golkar dapat mempelopori praktik pengelolaan keuangan daerah yang lebih berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Sebagai partai besar, Sri Mulyani meyakini jika Golkar mampu menghadirkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih pro-rakyat. Tentunya, jika anggota Fraksi Partai Golkar, baik di DPR maupun di DPRD mampu mengelola keuangan secara baik, utamanya untuk kesejahteraan rakyat, saya yakin masyarakat akan terus memberikan dukungan kepada Golkar. Jadi, akan terdapat hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara Golkar dengan masyarakat, ujar Sri Mulyani dalam acara Workshop Nasional Legislatif Partai Golkar 2017 yang dilaksanakan di Hotel Merlynn Park, Jakarta Pusat, Jumat (1/12/2017).
ADVERTISEMENT
Dalam acara workshop tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani didaulat sebagai pembicara utama (keynote speech) untuk memaparkan tema mengenai “pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi”. Dalam paparanya, Sri Mulyani mengapresiasi atas pelaksanaan workshop yang diinisiasi Partai Golkar. Tema yang dipilih panitia sangat tepat dan relevan, ini tentunya bertujuan supaya pengelolaan keuangan, baik APBN maupun APBD dapat dikelola secara baik dan tepat sasaran. Pengelolaan keuangan yang baik, harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan tentunya lebih berorientasi pada kesejahteraan rakyat, ujar Sri Mulayani.
Diakhir paparanya, Sri Mulayani mengatakan, masih terdapat berbagai tantangan dalam praktik pengelolaan keuangan daerah hingga saat ini. Diantara tantangan tersebut, seperti misalnya belum semua daerah menerapkan standar biaya. Bahkan, banyak ditemui standar biaya yang terdapat di daerah cenderung lebih tinggi dari standar biaya di pusat. Contohnya menyangkut soal honorarium. Sementara tantangan lainya, saya melihat di banyak daerah, pengelolaan APBD banyak yang terkuras untuk belanja pegawai. Sementara alokasi anggaran untuk kepentingan masyarakat, seperti untuk menciptakan akses lapangan kerja, akses pengobatan dan banyak lainya, justru kurang alokasinya. Untuk itu, saya titip kepada teman-teman anggota Fraksi Partai Golkar di daerah, supaya alokasi anggaran untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat agar diprioritaskan, pesan Sri Mulyani.
ADVERTISEMENT