Undang KPK, Golkar Dorong Pencegahan Korupsi Diperkuat di Daerah

Jakarta,- Partai Golkar mendorong seluruh anggota legislatifnya untuk menggalakkan pencegahaan tindakan korupsi. Upaya pencegahan dapat ditingkatkan dengan membangun sistem yang terbuka.

"Upaya pencegahan yang dilakukan KPK menyasar pada titik-titik rawan mulai dari perencanaan dan pelaksanaan APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan lemahnya pengawasan," ujar Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, di Jakarta dalam Workshop Nasional Legislatif Partai Golkar 2017 di Jakarta, Sabtu (2/12/2017).

Menurut temuan KPK, lanjutnya, kasus korupsi terbanyak di daerah berkaitan dengan penyuapan, pengadaan barang dan jasa serta perizinan. "Kalau kita telusuri lebih dalam, kasus penyuapan terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta perizinan. Dan aktor utamanya pihak swasta," katanya.

Menurutnya, masalah utama terkait pengadaan barang dan jasa adalah satuan harga dan analisis biaya. KPK masih banyak menemukan mark up anggaran dalam penyusunan anggaran. E-procurement belum jadi perubahan kerja di daerah. Praktek nya masih berlangsung mark up, korupsi dan bukti fiktif kegiatan.

"Untuk soal ini kami mendorong terciptanya e-catalog daerah agar lebih efisien dalam pengadaan barang dan jasa," ujarnya.

Sementara terkait dengan perizinan, pihaknya

mendorong agar para anggota legislatif Partai Golkar dapat mempengaruhi Pemda dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

"Legislatif Golkar harus mampu mendorong terbentuknya PTSP baru sebab selama ini baru 250 daerah saja yang memiliki PTSP," ungkapnya.

Selain memang masih kurang, lanjutnya, keberadaan PTSP sekarang ini umumnya memiliki sarana yang sangat minim. "Masalah lainnya, PTSP juga masih ada yang bermain. Meskipun rata-rata PTSP yang ada sekarang ini jauh lebih maju," tandasnya.

Ia juga menegaskan, soal perizinan yang terbuka bukan pada online atau tidaknya mekanismenya, melainkan pada keterbukaan pada waktu dan biayanya.

Sedangkan untuk masalah pengawasan, urainya, KPK telah merekomendasikan kepada presiden agar mekanism pelaporan dan pengangkatan inspektorat ke institusi yang setingkat lebih tinggi.

"Inspektorat di tingkat Kabupaten melapor ke Provinsi, lalu inspektorat tingkat Provinsi melapor dan diangkat dari Kemendagri. Sehingga tidak takut untuk dipecat karena diangkat oleh institusi yang lebih tinggi," ujarnya.