Mengapa Orang Baik Gagal di Birokrasi?

Ilustrasi birokrasi. Foto: Generated by AI

Pencopotan dua pejabat di Kementerian Sosial (Kemensos) terkait dugaan malaadministrasi dalam pengadaan sepatu Sekolah Rakyat pertengahan Mei ini bukan sekadar berita duka administratif. Ini adalah drama kolosal birokrasi yang terus berulang: ketika sistem gagal, yang dicari adalah "kepala" untuk dipenggal, bukan akar masalah untuk dibenahi. Fenomena ini mempertegas wajah asli birokrasi kita yang lebih memuja kesempurnaan dokumen daripada keberhasilan substansi. Kejadian ini menjadi alarm keras bagi manajemen talenta nasional bahwa kita sedang berada dalam krisis perlindungan terhadap integritas teknokratis.

Kultus Formalisme Digital

Kita sedang terjebak dalam apa yang saya sebut sebagai "Kultus Formalisme Digital". Seolah-olah dengan kehadiran aplikasi e-Kinerja, e-Katalog, hingga berbagai platform pemantau, semua urusan tata kelola selesai. Padahal, di balik layar digital tersebut, realitas yang dihadapi para aparatur adalah rimba tekanan yang luar biasa. Data Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dirilis KPK secara konsisten menunjukkan bahwa risiko intervensi atasan tetap menjadi hantu paling menakutkan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Banyak pejabat publik yang dicopot sebenarnya bukan karena mereka tidak kompeten secara teknis, melainkan karena mereka gagal melakukan senam akrobatik di antara dua kutub yang saling menjepit. Di satu sisi ada visi perubahan yang progresif dan tuntutan kecepatan penyerapan anggaran, namun di sisi lain ada aturan administratif yang kaku seperti baja dan seringkali tertinggal dari dinamika zaman. Dalam posisi ini, talenta terbaik birokrasi hanyalah "bumper" yang siap penyok kapan saja. Ketika muncul masalah hukum atau temuan malaadministrasi, pimpinan dengan mudah berdalih bahwa itu adalah "kesalahan prosedur bawahan". Inilah manajemen cuci tangan yang secara perlahan namun pasti sedang melumpuhkan motivasi talenta-talenta terbaik bangsa.

Tragedi Nadiem dan Paradoks Chromebook

Narasi mengenai "orang baik yang gagal di birokrasi" menemukan cerminnya yang paling bening pada sosok Nadiem Makarim. Nadiem datang ke panggung kekuasaan dengan membawa semangat disrupsi, mencoba mendobrak kekakuan pendidikan dengan logika teknologi yang lincah khas startup. Namun, proyek ambisius seperti pengadaan massal Chromebook menjadi saksi bisu bagaimana visi besar seorang "anak baik" dari dunia korporat bisa layu, atau bahkan menjadi bumerang, di tangan birokrasi yang belum siap secara mentalitas maupun infrastruktur.

Secara administratif, proyek Chromebook mungkin dianggap sukses karena angka penyerapan anggarannya tinggi dan ribuan unit berhasil dikirimkan ke berbagai penjuru negeri. Namun secara fungsional, teknologi tersebut seringkali menjadi "benda mati" di daerah. Hal ini terjadi karena hambatan birokrasi lokal, ketidaksiapan ekosistem SDM di sekolah, hingga kakunya aturan pertanggungjawaban aset yang membuat kepala sekolah takut menggunakannya secara bebas.

Nadiem, dengan segala niat baiknya untuk mendigitalisasi negeri, justru terjebak dalam labirin administratif yang ia coba runtuhkan. Di sini kita melihat sebuah ironi: birokrasi kita memiliki imunitas yang begitu kuat sehingga ia mampu "menelan" para pembaru dan memuntahkannya kembali sebagai pejabat yang gagal. Masalahnya bukan pada niat sang menteri, melainkan pada ketidakmampuan sistem untuk menerjemahkan visi lincah menjadi gerakan organik di tingkat pelaksana tanpa menciptakan risiko hukum bagi para birokrat karier di bawahnya.

Mentalitas "Asal Centang" dan Matinya Inovasi

Kegagalan-kegagalan ini berdampak sistemik pada psikologi SDM publik. Lahirlah generasi birokrat yang saya sebut sebagai Safety-Player Bureaucrats. Mereka adalah talenta-talenta cerdas yang memilih untuk tidak lagi berinovasi. Fokus utama mereka bukan lagi memberikan nilai tambah pada pelayanan publik, melainkan memastikan semua kolom di aplikasi kinerja "tercentang hijau". Mereka mengisi laporan harian dengan narasi indah yang seringkali fiktif demi menyenangkan algoritma sistem pemantau, sementara masalah fundamental di lapangan dibiarkan membusuk tanpa solusi.

Catatan Ombudsman RI mengenai tetap tingginya laporan malaadministrasi di tengah gempuran digitalisasi adalah bukti autentik bahwa kita hanya menyentuh kulit luar. Kita mendigitalisasi prosedur, tapi tetap mempertahankan mentalitas feodal dalam pengambilan keputusan. Jika setiap inovasi yang mengandung risiko administratif kecil langsung dihadiahi pencopotan atau stigmatisasi "gagal", jangan harap visi Indonesia Emas 2045 akan diisi oleh SDM unggul yang berani mengambil risiko. Kita justru sedang melakukan seleksi alam terbalik: menyisakan mereka yang paling pandai mencari aman dan membuang mereka yang paling gigih melakukan terobosan.

Mendesain Ulang Perlindungan Talenta

Lalu, bagaimana kita menyelamatkan "orang-orang baik" ini agar tidak terus menjadi tumbal? Pertama, pengembangan SDM birokrasi melalui Human Capital Development Plan (HCDP) harus berhenti menjadi sekadar tumpukan dokumen syarat administratif. HCDP harus dirancang ulang untuk mencakup proteksi terhadap integritas teknokratis. Perlu ada mekanisme perlindungan hukum dan etik bagi pejabat yang berani menolak intervensi pimpinan yang menyimpang dari prosedur.

Kedua, kita butuh kepemimpinan inklusif yang tidak hanya menuntut loyalitas buta. Pemimpin di instansi pemerintah harus berani memikul tanggung jawab atas risiko kebijakan yang mereka ambil, bukan justru mengumpankan bawahannya saat audit tiba. Ketiga, standar evaluasi kinerja harus diubah dari sekadar kepatuhan administratif menjadi efektivitas substansi. Kegagalan sebuah proyek seperti Chromebook tidak boleh hanya dibebankan pada pejabat teknis jika sejak awal desain kebijakannya memang tidak sinkron dengan kebutuhan lapangan.

Penutup

Menghukum individu memang mudah dan memberikan kepuasan semu bagi kemarahan publik sesaat. Namun, selama sistem birokrasi kita masih menjadi "mesin pencetak tumbal", pencopotan pejabat di Kemensos atau kegagalan visi menteri seperti Nadiem Makarim hanya akan menjadi interlude menuju kasus-kasus berikutnya. Kita harus berani mengakui bahwa saat ini kita tidak kekurangan orang pintar atau orang baik. Kita hanya memiliki sistem yang membuat orang baik hampir mustahil untuk berhasil tanpa harus mengorbankan integritasnya.

Sudah saatnya kita berhenti berpura-pura bahwa birokrasi kita baik-baik saja hanya karena semua sudah serba aplikasi. Tanpa keberanian membedah borok kepemimpinan yang feodal dan memberikan ruang aman bagi inovasi, birokrasi kita hanya akan menjadi kuburan massal bagi mimpi-mimpi kemajuan bangsa. Kita butuh birokrasi yang memanusiakan talenta, bukan yang menjadikannya tumbal demi menyelamatkan citra penguasa.