Joker Adalah Kita (?)

Joker, representasi kemarahan kolektif rakyat marjinal. Sumber: Nicepik.com

Film Joker yang tayang perdana pada 2 Oktober 2019, hingga kini masih bertengger di bioskop Indonesia. Ia menuai kritik karena dianggap mengglorifikasi kekerasan. Tapi selalu ada pelajaran, meski dari tokoh antihero sekalipun.

Saya memang terlambat menonton Joker. Hampir dua puluh hari setelah tayang perdana. Tapi, saya menangkap dengan cepat pesan film ini sebagai sebuah refleksi dari perasaan kolektif masyarakat yang termarjinalkan oleh sistem politik dan kelas sosial. Sekat dan kasta itu melahirkan apa yang disebut para sosiolog sebagai ketimpangan sosial, yang membuat jurang sedemikian lebar antara rakyat miskin dengan kaum borjuis. Mereka seolah terbelah dalam dunia yang berbeda, meski hidup berdampingan.

Joker yang bernama asli Arthur Fleck, diperankan apik oleh aktor watak Joaqin Phoenix, adalah badut pecundang Gotham City yang berangan-angan menjadi komedian besar. Ia merasakan ketimpangan itu sangat terasa dalam hidupnya bersama sang ibu, Penny Fleck (diperankan Frances Conroy) di sebuah apartemen kumuh.

Arthur yang menderita PseudobulbarAffect (PBA), penyakit mental terkait gangguan emosi yang sering membuatnya suka tertawa, merasakan dampak buruknya sistem pemerintahan. Dengan penyakit itu, ia wajib menjalani konseling dan minum obat secara berkala. Namun, layanan kesehatan itu terhenti lantaran pemotongan anggaran oleh pemerintah dengan musabab yang tak jelas.

Dalam skala yang lebih besar, Gotham City juga tengah menghadapi persoalan yang besar. Pemerintah kota belum mampu menangani persoalan sampah yang kian rumit, minimnya lapangan kerja, keamanan, kriminalitas hingga kemiskinan. Di sisi lain, Kota Gotham yang kelam itu tengah mencari pemimpin, semacam Pilkada, dimana Tomas Wayne (diperankan Brett Cullen) menjadi salah satu calon walikota. Seperti calon pemimpin pada umumnya, Thomas sesumbar bahwa Gotham City membutuhkan dirinya yang bisa menyelesaikan berbagai persoalan kota itu.

Bukankah ini persoalan kita sehari-hari yang kita rasakan sebagai dampak dari sistem tata kelola pemerintahan yang korup?

Kita, rakyat, adalah korban paling menderita akibat korupsi. Bayangkan, setiap bulan gaji kita dipotong pajak. Makan di restoran, belanja di mall, hampir semua dipotong pajak. Pajak itulah yang kemudian membiayai pembangunan dan memberikan layanan bagi kita. Sebut saja pembangunan jalan, perbaikan infrastuktur hingga layanan pendidikan, dan kesehatan. Namun, apabila itu semua kita terima dengan tidak semestinya, apakah kemudian kita menyadari bahwa itu disebabkan ketidakbecusan pemerintah (dalam skala tertentu), atau buruknya dari penyelenggaraan negara bagi rakyatnya?

Tidak, kita hampir tidak pernah menyadari bahwa itu semua merupakan dampak korupsi. Itu sebab, isu korupsi seolah-olah hanya dipahami oleh segelintir orang yang berpendidikan saja, kaum akademisi saja, mahasiswa saja dan kelas menengah saja. Sehingga, ketika anak-anak STM ikut demonstrasi menentang rencana revisi UU KPK, perjuangan mereka dianggap salah, asal membeo dan tak paham substansi. Padahal, mereka bisa saja merasa “ada seuatu yang tidak beres dengan penyelenggaraan negara ini.”

Ada yang salah urus. Ada kepentingan yang tersembunyi. Ada transaksi politik. Yang mana, itu semua serupa (maaf) kentut, yang bisa dirasakan, tapi tak kasat mata. Seperti realitas yang terjadi, dimana wakil rakyat kita berkinerja sangat rendah. Dengan jumlah anggaran mencapai Rp 1,62 triliun atau rata-rata sebesar Rp 323,40 miliar pertahun, DPR hanya mampu menghasilkan 26 Undang-Undang, termasuk penetapan Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) menjadi UU, dari 189 UU yang masuk Program Legislasi Nasional. Kinerjanya, hanya 13 persen!

Ketidakadilan dan kemarahan kolektif pada Film Joker akhirnya menemukan muaranya. Dalam talkshow terkemuka di Gotham City, Murray Franklin Show, Arthur menggugat keadilan kelas dan sistem secara terbuka. Ia mengakui pernah membunuh tiga pegawai Wall Street yang merupakan representasi kelas menengah, yang menjadi headline dan sorotan di kota itu.

“Apa jadinya kalau saya yang mati? Apakah kalian akan mengusut juga?” mungkin begitu kira-kira Joker menggugat.

Kemarahan rakyat yang tertindas itu, kemudian terpantik ketika Joker menembak kepala si pembawa acara, Murray (diperankan Robert de Niro) karena hendak menjadikan Joker sebagai bahan olok-olok demi kepentingan rating acaranya. Meski Joker kemudian harus ditahan, namun warga Gotham menyambut peristiwa tragedi itu sebagai ‘suka cita’, yang dirayakan dengan pembakaran mobil dan gedung serta penjarahan besar-besaran di kota itu. Sontak, kota yang dirundung berbagai persoalan sosial itu, mencapai puncak kerusuhannya, dan mentahbiskan Joker sebagai ‘pahlawannya’.

Terlepas dari Joker mengidap gangguan jiwa dan delusi akut, ia adalah refleksi rakyat kecil yang dibusukkan oleh sistem pemerintah yang korup dan berulang kali jadi dagangan politik ketika pemilu. Rakyat yang terbiasa atau dibiasakan dengan sistem busuk kemudian bersikap permesif, bahkan menganggap kerusakan itu sendiri adalah kebenaran.

Apakah mungkin, dengan skala yang berbeda, Joker itu adalah kita?