Kebijakan Fiskal yang Pro-Rakyat: Jalan Menuju Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

fhoto by luluatul alinsani

Kebijakan fiskal yang pro-rakyat merupakan kunci utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. di tengah ketimpangan ekonomi yang masih menjadi tantangan besar di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, peran pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya melalui kebijakan anggaran menjadi sangat penting.

Kebijakan fiskal tidak hanya menyangkut urusan pajak atau belanja negara secara teknis, tetapi juga menyangkut keberpihakan. Ketika anggaran negara difokuskan pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pengembangan UMKM, maka kebijakan tersebut menjadi instrumen nyata dalam mengangkat kesejahteraan masyarakat bawah dan mempersempit kesenjangan ekonomi.

Subsidi tepat sasaran, bantuan langsung tunai, serta insentif pajak bagi pelaku usaha kecil dan menengah adalah contoh konkret kebijakan fiskal yang berpihak pada rakyat. Tidak hanya membantu masyarakat bertahan dalam jangka pendek, tetapi juga menciptakan fondasi ekonomi yang lebih kuat dalam jangka panjang melalui peningkatan daya beli dan produktivitas.

Namun, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang benar-benar inklusif, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan fiskal juga harus dijaga. Tanpa pengawasan yang baik, anggaran bisa salah sasaran atau bahkan disalahgunakan.

Lebih jauh lagi, sinergi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ketika pemerintah mampu mengelola anggaran dengan efisien dan Bank Indonesia menjaga inflasi serta kestabilan nilai tukar, maka iklim usaha akan semakin kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta pelaku usaha menjadi kunci dalam memastikan bahwa manfaat kebijakan fiskal benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas, terutama kelompok rentan dan pelaku usaha mikro kecil.

Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi yang inklusif bukan hanya soal angka dalam laporan keuangan negara, tetapi soal sejauh mana masyarakat merasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Sudah saatnya kebijakan fiskal tidak hanya dilihat sebagai instrumen teknis, tetapi sebagai alat keberpihakan yang nyata terhadap kesejahteraan rakyat. Pemerintah, pembuat kebijakan, dan seluruh elemen masyarakat perlu terus mendorong transparansi, partisipasi, dan pengawasan agar anggaran benar-benar menjadi milik bersama—untuk kemajuan bersama.