Karhutla: Bencana Ekologis yang Berulang, Siapa Sesungguhnya yang Bertanggung Jawab?

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah menjadi bencana ekologis kronis yang meninggalkan kerusakan lingkungan, krisis kesehatan, kerugian ekonomi, dan tekanan diplomatik akibat kabut asap lintas batas. Tahun 2026, sistem pemantauan SiPongi Kementerian Kehutanan mencatat 202.004 hektare lahan terbakar pada Januari–Juli 2026, naik 69% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 (Kompas.com, 2026). Sepanjang 2025 , luas karhutla mencapai sekitar 359.619 hektare (GoodStats, 2026). Setiap kali api berkobar, pertanyaan yang sama muncul "siapa yang harus bertanggung jawab?"

Ilustrasi gambar menunjukkan seorang petugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan//Mongabay Indonesia/Rendy Tisna

Jawabannya tidak berhenti pada kemarau panjang atau El Nino. Bank Dunia menilai kebakaran di Indonesia sebagian besar adalah akibat dari perbuatan manusia dan sudah menjadi masalah kronis sejak tahun 1997, ketika api dianggap sebagai cara termurah unuk menyiapkan lahan baru (Katadata, 2019). Karhutla lebih tepat dipahami sebagai kegagalan sistemik tata kelola lahan, bukan sekadar musibah bencana alam.

Dampaknya pun berlapis. Pada tahun 2019, Bank Dunia menghitung kerusakan dan kerugian ekonomi akibat karhutla di delapan provinsi mencapai US$5,2 miliar atau sekitar 0,5% PDB. Sekitar 44 persen area yang terbakar berada di lahan gambut, dan hingga September 2019 lebih dari 900.000 orang mengalami gangguan pernapasan (Mongabay, 2019; Katadata, 2019). Kebakaran gambut menghasilkan proporsi partikel halus (PM2,5) yang lebih tinggi dibanding kebakaran hutan biasa, sehingga lebih berbahaya bagi kesehatan (Greenpeace Indonesia, 2020). Pada 1–7 September 2026, emisi karbon akbitat dari karhutla Indonesia tercatat 19,7 juta metrik ton, tertinggi secara global menurut data Copernicus (Kompas.com, 2026b).

Karhutla layak disebut bencana ekologis karena kerusakannya bertahan lama dan saling memperkuat. Gambut yang rusak menjadi kering dan sangat mudah terbakar lagi. Emisi dari kebakaran juga mengubah pola iklim yang memengaruhi musim kemarau, sehingga kebakaran berikutnya lebih sering terjadi dan melepas emisi lebih banyak (Greenpeace Indonesia, 2020). Lingkaran setan ini yang membuat penanganan sebatas pemadaman tidak pernah cukup.

Pertanyaan tentang tanggung jawab paling tajam menyentuh konsesi korporasi. Kebakaran di lahan gambut mencakup hampir separuh lahan terbakar di area konsesi komersial (Greenpeace Indonesia, 2020). Studi peneliti Harvard dan Columbia menghitung bahwa menghentikan kebakaran di kebun sawit, hutan tanaman untuk bahan kertas, dan hutan tanaman industri dapat menurunkan emisi karbon hingga 39 persen, sedangkan menghentikan kebakaran di seluruh lahan gambut dapat menurunkan emisi dan kematian dini di Indonesia hingga 65% (Katadata, 2019b). Secara hukum, seharusnya perusahaan juga wajib menjaga kelestarian fungsi lingkungan di wilayah usahanya dan dilarang membuka lahan dengan cara membakar (Pasal 67–69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; P3DI Setjen DPR RI, 2018). Karena itu yang diperiksa bukan hanya siapa yang menyalakan api, tetapi juga siapa yang mengendalikan, yang mengambil manfaat ekonomi, dan wajib mengawasi lahan tersebut.

Seyogyanya kerangka instrumen hukumnya sudah tersedia. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah mengatur tanggung jawab mutlak (strict liability) bahwa setiap orang yang kegiatannya menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab atas kerugian tanpa penggugat harus membuktikan unsur kesalahan (Hukumonline, 2017a). Prinsip ini perlu dipahami secara tepat. Hal ini menegaskan bahwa strict liability tidak berarti pemegang konsesi otomatis bersalah setiap kali terjadi kebakaran di arealnya (JawaPos, 2026). Pasal ini pun pernah diuji ke Mahkamah Konstitusi oleh asosiasi pengusaha kehutanan dan sawit (Hukumonline, 2017b). Meski begitu, pasal tersebut memudahkan pembuktian di perkara lingkungan yang bukti dan pelakunya sangat sulit dilacak.

Penerapannya pun terlihat pada sejumlah putusan. Melihat pada kasus PT Kumai Sentosa, kebakaran sekitar 3.000 hektare di konsesi sawit Kalimantan Tengah pada tahun 2019 yang berujung putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menghukum perusahaan membayar ganti rugi sebanyak Rp175 miliar, nilainya jauh di bawah gugatan awal yakni Rp1,19 triliun. Perusahaan tersebut lolos dari gugatan pidana (Mongabay, 2021). Putusan sempat dibatalkan Pengadilan Tinggi Palangka Raya, akan tetapi Mahkamah Agung telah mengabulkan peninjauan kembali KLHK pada Agustus 2023 (RM.id, 2023). Dalam PK kedua, perusahaan tetap dihukum membayar sebanyak Rp175.179.930.000 dan diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan (Marinews MA). Putusan serupa juga dijatuhkan terhadap PT National Sago Prima di Riau dengan nilai gugatan total sekitar Rp1,07 triliun untuk kebakaran 3.000 hektare (Hukumonline, 2016) dan PT Rafi Kamajaya Abadi di Kalimantan Barat sebesar Rp920 miliar (Gakkum KLHK, 2025).

Namun kemenangan di pengadilan tidaklah sama dengan adanya upaya pemulihan lahan. KLHK menggugat 25 perusahaan dan 18 di antaranya telah berkekuatan hukum tetap dengan nilai putusan lebih dari Rp6 triliun. Sebagian pembayaran memang berjalan, seperti PT Kalista Alam yang telah melunasi kewajibannya dan PT National Sago Prima yang telah membayar lebih dari separuh (Gakkum KLHK, 2024). Meski begitu, dari 18 putusan yang berkekuatan hukum tetap, hanya empat perusahaan yang tercatat sudah membayar (Greenpeace Indonesia, 2024). Hambatannya antara lain wewenang eksekusi yang berada di tangan ketua pengadilan negeri dan sulitnya menghitung serta menyita aset tergugat (Mongabay, 2021b), ditambah lokasi eksekusi yang jauh dan biaya pengamanan yang mahal (Hukumonline, 2021). Tanpa eksekusi, sanksi berisiko menjadi simbol tanpa efek jera.

Di titik ini, sebenarnya tanggung jawab pemerintah ikut menjadi sorotan. Negara tidak boleh lepas tangan hanya karena sudah menggugat. Pemerintah yang memegang mandat perizinan, pengawasan, penataan ruang, dan penegakan hukum. Aturan pembatalan hak guna usaha pada lahan yang terbakar (Permen ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2016), misalnya, dinilai tidak berjalan baik (Greenpeace Indonesia, 2024). Ketika kebakaran terus berulang di wilayah yang sama, yang gagal bukan hanya pemilik konsesi, tetapi juga sistem yang mengawasinya.

Sealanjutnya akar yang lebih dalam ada pada model pembangunan. Ekspansi perkebunan dan industri ekstraktif selama beberapa dekade sering mengorbankan fungsi ekologis hutan dan gambut, dan pembukaan lahan dengan api tetap dianggap pilihan paling murah (Katadata, 2019). Dalam kerangka ini, kebakaran adalah konsekuensi dari sistem yang menempatkan keuntungan jangka pendek di atas keberlanjutan, bukan kecelakaan.

Masyarakat sebenarnya juga memikul tanggung jawab moral. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada dasarnya melarang adanya pembakaran lahan, namun memberi pengecualian terbatas bagi peladang tradisional, yaitu maksimal dua hektare per kepala keluarga untuk varietas lokal dengan sekat bakar (Hukumonline, 2017b). Pembukaan lahan skala besar oleh korporasi tidak berada dalam ruang pengecualian itu. Dalam perspektif keadilan lingkungan, pihak yang menikmati manfaat ekonomi terbesar semestinya menanggung beban terbesar.

Jadi, pertanyaan “siapa yang harus bertanggung jawab?”. Korporasi bertanggung jawab karena kebakaran telah banyak terjadi di konsesinya dan hukum menyediakan prinsip pertanggungjawaban mutlak. Pemerintah bertanggung jawab karena memegang mandat pengawasan dan memberi eksekusi hukum. Model pembangunan yang menjadikan api sebagai jalan pintas juga haruslah dikoreksi. Pertanggungjawaban yang sesungguhnya bukan sekadar vonis dan ganti rugi di atas kertas, melainkan memastikan hutan tetap berdiri kokoh, gambut tetap basah, dan warga dipastikan tidak lagi menghirup asap yang diproduksi dengan atas nama pembangunan. Tanggung jawab ini harus dipikul bersama, dengan beban terbesar pada mereka-mereka yang memegang kuasa, kendali, dan keuntungan dari sumber daya alam ini.