Stok BBM Aman, Mengapa Antrean Tetap Mengular?
Dosen dan Peneliti Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kudus
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Luqman Nurhisam tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarAda paradoks yang kini menjadi pemandangan harian. Otoritas menyatakan cadangan bahan bakar minyak aman, tetapi kendaraan tetap mengular di stasiun pengisian. Menteri ESDM mengakui ketahanan stok nasional turun dari 20 hari menjadi 16–18 hari, sementara Ombudsman menemukan antrean mengular hingga kelangkaan pasokan di sejumlah daerah pada 13 Oktober. Dua fakta ini tampak bertentangan, padahal tidak. Keduanya menyingkap persoalan yang lebih mendasar yaitu bagaimana cara kita mendefinisikan “aman” yang sudah keliru sejak dari premisnya.
Secara konseptual, ketahanan energi tidak identik dengan besarnya persediaan. Kerangka yang lazim dipakai dalam kajian kebijakan energi merumuskannya dalam empat dimensi yakni ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan akseptabilitas. Klaim “stok aman” hanya menjawab dimensi pertama, itu pun secara agregat nasional. Dimensi aksesibilitas, berarti kemampuan warga memperoleh BBM pada waktu dan tempat yang dibutuhkan, luput dari tolok ukur resmi. Persediaan yang tak terakses secara fungsional setara dengan persediaan yang tak ada.
Menkopolkam menjelaskan bahwa stok tersebut tidak seluruhnya berada di dalam negeri, melainkan mencakup yang masih dalam perjalanan dan proses distribusi. Artinya, indikator ketahanan kita memasukkan barang yang belum tiba, dengan asumsi implisit bahwa kapal tak terlambat dan bongkar muat tak tersendat. Asumsi itulah yang runtuh di lapangan. Menghitung pasokan yang masih berlayar sebagai cadangan siap pakai adalah kekeliruan kategori yakni ia mencampur persediaan dengan perkiraan.
Di titik ini rantai distribusi tampil sebagai variabel penjelas utama. Ombudsman menempatkan kendala logistik di urutan pertama, mulai dari keterlambatan kapal, hambatan bongkar muat, keterbatasan armada tangki, hingga persoalan operasional depot. Buktinya konsisten lintas wilayah. Bahkan di Bali, antrean dipicu keterlambatan bongkar muatan dan meningkatnya permintaan Pertalite, sedangkan di Jawa Timur, Wakil Gubernur mengakui volume pengiriman sempat menyusut sejak akhir September hingga pertengahan Oktober. Pertamina Patra Niaga sendiri pernah menjelaskan bahwa stok di terminal bisa tetap aman, tetapi kelangkaan muncul ketika pengangkutan dan penjadwalan mobil tangki terganggu.
Salah satu ekonom CORE (Center of Reform on Economics) Indonesia menyebutnya krisis logistik hilir yang merembet menjadi persoalan stok di SPBU. Dalam bahasa manajemen rantai pasok, sistem kita memiliki kapasitas hulu yang memadai tetapi ketahanan (resilience) hilir yang rendah, tak ada penyangga untuk menyerap guncangan waktu tunggu.
Rendahnya ketahanan itu tampak dari frekuensi kegagalan. Antrean serupa muncul di Sumatra pada Juli, ketika Pertamina mengakui lonjakan permintaan BBM bersubsidi sempat tidak diiringi percepatan distribusi ke SPBU, lalu di Makassar dan Jember pada September, kemudian Bali dan belasan provinsi lainnya pada Oktober. Lonjakan konsumsi subsidi akibat penyesuaian harga nonsubsidi pada April disinyalir memperbesar tekanan pada rantai distribusi nasional. Disparitas harga yang tak diantisipasi dengan kapasitas logistik menciptakan migrasi permintaan mendadak, dan sistem tanpa elastisitas merespons dengan antrean. Kegagalan yang berulang dengan penjelasan yang sama bukan anomali, melainkan sinyal cacat struktural.
Dimensi komunikasi memperburuk keadaan. Imbauan “jangan panic buying” menggeser beban penjelasan dari penyedia kepada konsumen. YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) menegaskan bahwa kepanikan konsumen tidak boleh dijadikan satu-satunya alasan antrean, dan klaim stok aman mesti didukung data yang transparan. Akar masalahnya adalah asimetri informasi, yaitu ketika publik tak punya data untuk memverifikasi klaim otoritas, sehingga bersandar pada apa yang dilihatnya sendiri, melihat SPBU kosong dan antrean panjang.
Tindakan otoritas pun kontraproduktif, misalnya di Jember, pembelian Pertalite untuk mobil pribadi dibatasi maksimal Rp200.000. Pembatasan adalah sinyal kelangkaan paling kredibel. Dalam logika ramalan yang memenuhi dirinya sendiri (self-fulfilling prophecy) ala bank run, ketika warga meyakini pasokan akan habis, perilaku rasional setiap individu justru mempercepat habisnya pasokan. Kepanikan di sini bukan penyebab awal, melainkan akibat sekunder dari kegagalan informasi dan distribusi.
Koreksinya harus dimulai dari alat ukur. Pertama, jadikan keandalan distribusi indikator utama ketahanan energi, seperti waktu tunggu di SPBU, persentase SPBU kosong, dan ketepatan jadwal kapal serta tangki. Kedua, publikasikan data stok per terminal dan per wilayah secara berkala agar klaim “aman” dapat diuji publik. Ketiga, bangun penyangga stok dan armada cadangan di wilayah kepulauan dan titik rawan cuaca. Keempat, lakukan audit independen atas rantai pasok dengan hasil yang terbuka. Kelima, rancang setiap penyesuaian harga bersama proyeksi pergeseran permintaan dan kesiapan logistik.
Energi adalah urat nadi ekonomi, dan kepercayaan publik adalah pelumasnya. Ketika warga mengantre berjam-jam di negeri yang mengaku stoknya aman, yang terkikis bukan sekadar bensin di tangki, melainkan kredibilitas negara. Ketahanan energi tidak diukur dari berapa hari kita bertahan di atas kertas, melainkan dari berapa lama seorang pengendara harus menunggu untuk mengisi tangkinya.