Andil Diplomasi dalam Mewujudkan Swasembada Pangan di Indonesia

Presiden Prabowo Subianto melalui visi dan misinya yang dikenal sebagai Asta Cita telah menetapkan swasembada pangan sebagai salah satu target prioritas pemerintahannya. Target tersebut tertuang dalam misi ke-2 Asta Cita yang berbunyi: “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.”

Adapun yang termasuk dalam definisi pangan menurut badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani urusan pangan, Food and Agriculture Organization (FAO) (2018), meliputi produk-produk pertanian, peternakan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan hasil-hasil hutan.

Diskusi mengenai upaya mewujudkan swasembada pangan pada umumnya memang akan lebih berfokus pada berbagai upaya untuk meningkatkan produksi pangan atau menjaga ketersediaan pasokan pangan dalam negeri. Di Indonesia sendiri terdapat sejumlah instansi atau lembaga yang terkait dengan upaya dimaksud, seperti Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, perusahaan holding BUMN bidang pangan ID FOOD, Badan Urusan Logistik, Kantor Perwakilan FAO di Indonesia, hingga universitas atau institusi penelitan yang melakukan kajian terkait produksi pangan.

Namun demikian, bukan berarti tidak ada ruang bagi kebijakan luar negeri Indonesia untuk ikut berperan dalam upaya mewujudkan swasembada pangan. Paling tidak ada tiga hal yang pemerintah Indonesia dapat lakukan melalui jalur diplomasi dalam rangka meningkatkan produksi pangan dalam negeri Indonesia, yaitu: (i) Penguatan kolaborasi internasional dalam penelitan bidang pertanian, (ii) Pengadopsian kebijakan pertanian terbaik dari seluruh dunia, dan (iii) Perluasan akses terhadap kelengkapan pendukung pertanian.

Petani menanami sawah dengan padi di Kabupaten Lebong, Bengkulu. (Dok. pribadi, 2019)

Sebagai gambaran, Indonesia diperkirakan akan dapat mengambil manfaat dari penguatan kolaborasi internasional dalam penelitan bidang pertanian, misalnya dengan Belanda yang terbukti telah berhasil menjadi negara pengekspor produk pangan terbesar ke-2 di dunia dengan memanfaatkan berbagai inovasi di bidang pertanian, khususnya bioteknologi. Sekalipun wilayah negaranya terhitung kecil, Belanda hanya kalah dari Amerika Serikat sebagai negara pengekspor produk pangan terbesar di dunia.

Selain itu, Indonesia juga sepertinya akan dapat diuntungkan dari mencontoh berbagai praktik yang layak diteladani (best practices) dari negara-negara lain. Salah satu contohnya adalah pengalaman Bangladesh yang telah berhasil meningkatkan produktivitas dan jumlah lapangan kerja di bidang perikanan setelah pemerintah negara tersebut menerapkan sejumlah reformasi yang telah diakui oleh FAO (2018) sebagai salah satu contoh best practice di bidang pangan. Beberapa hal yang pemerintah Bangladesh lakukan dalam mereformasi sektor perikanan negara tersebut adalah investasi pembibitan ikan, penyediaan suplai listrik yang memadai, dan pembangunan jaringan jalan di wilayah sentra perikanan.

Langkah lain yang juga dapat menjadi pertimbangan untuk meningkatkan produktivitas pangan domestik Indonesia adalah melalui perluasan akses terhadap kelengkapan pendukung (inputs) pertanian. Sejumlah contoh inputs pertanian yang penting antara lain bibit berkualitas, sistem irigasi, mesin pertanian, pupuk, dan informasi (harga, cuaca, dll.). Salah satu contoh upaya perluasan akses inputs pertanian yang mungkin dapat menjadi pelajaran dalam konteks Indonesia adalah program FTF Inova (Feed the Future Agricultural Innovations) di Mozambik yang dimotori oleh lembaga bantuan internasional asal AS, USAID. Program tersebut dinilai sukses dalam menerapkan sejumlah inovasi peningkatan kualitas produk, efisiensi dstribusi, dan sistem penjualan inputs pertanian yang pada akhirnya membawa manfaat bagi sekitar 22 ribu petani di Mozambik.

Para petani berjalan di pematang sawah pada suatu sore di Lebong, Bengkulu. (Dok. pribadi, 2019)

Tentu masih ada banyak upaya peningkatan produktivitas pangan lainnya yang dapat menjadi contoh bagi Indonesia. Terkait dengan hal ini, salah satu langkah yang pemerintah Indonesia dapat lakukan dari sisi kebijakan luar negeri dan diplomasi adalah menghimpun sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapnya contoh-contoh dimaksud di dalam sebuah database yang sewaktu-waktu dapat ditindaklanjuti oleh para pemangku kebijakan sektor pangan di Indonesia dalam koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri sebagai instansi yang mengendalikan kebijakan luar negeri. Dengan demikian, diharapkan bidang diplomasi dapat ikut memiliki andil nyata dalam upaya mewujudkan swasembada pangan di Indonesia.