Krisis Ekonomi Venezuela: Dari Kemakmuran Minyak Bumi ke Hiperinflasi

Venezuela merupakan salah satu negara di kawasan Amerika Latin yang juga sebagai pencetus atau pendiri organisasi OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries). Venezuela juga menjadi negara dengan jumlah cadangan minyak bumi terbanyak di dunia dan sebagian besar diekspor ke Amerika Serikat.  Venezuela mengandalkan sebagian pemasukan ekonomi negaranya dari hasil ekspor minyak bumi.

Ilustrasi Bendera Venezuela. Foto : Pixabay.com

Mulanya, perekonomian di Venezuela ini cukup bagus dan terus mengalami peningkatan bahkan menjadi negara terkaya di kawasan Amerika Latin. Saat pemerintahan Presiden Hugo Chavez, harga minyak bumi sedang meningkat cukup tinggi sehingga Venezuela mendapat pemasukan negara yang cukup besar hasil dari ekspor minyak bumi. Berdasarkan hal tersebut, Presiden Hugo Chavez ini melakukan berbagai kegiatan sosial untuk mensejahterakan rakyatnya. Chavez membentuk kebijakan yang berisikan tentang subsidi kebutuhan pokok, subsidi bahan bakar, subsidi pembangunan rumah dan subsidi listrik serta juga membangun berbagai fasilitas kesehatan yang gratis. Selain itu juga, pada masa pemerintahan Chavez ini, pemerintah mengambil alih atau mengakuisisi berbagai perusahaan swasta yang kurang aktif serta toko-toko kecil rakyat dengan tujuan agar pemerintah saja yang mengendalikan perusahaan demi kesejahteraan kehidupan rakyatnya. Hal ini menjadi beban bagi pemerintah karena dapat mengurangi pemasukan negara yang berasal dari pajak. Perusahaan-perusahaan swasta yang diambil alih pengendaliannya oleh pemerintah jadi terbebas dari pajak.

Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Foto : Pixabay.com

Hal tersebut menjadi bumerang bagi Venezuela di masa pemerintahan Nicolas Maduro. Di masa pemerintahan Nicolas Maduro harga minyak bumi turun drastis yang pastinya berdampak untuk pemasukan ekonomi Venezuela yang 95% didapat dari hasil ekspor minyak bumi. Anjloknya harga minyak bumi ini membuat Presiden Nicolas Maduro kesulitan menghadapi rapuhnya perekonomian Venezuela. Maduro pun membatasi produksi minyak bumi untuk mengurangi kerugian namun semakin memperburuk pemasukan pemerintah. Di sisi lain, hutang negara sang  produsen minyak dunia ini semakin bertambah banyak. Akhirnya, Maduro memutuskan untuk memperbanyak pencetakan atau suplai uang untuk membiayai pengeluaran yang banyak. Akibat dari banyaknya suplai uang yang awalnya dikira dapat membiayai pengeluaran malah menyebabkan hiperinflasi.

Hiperinflasi yang terjadi di Venezuela ini menjadi krisis berkepanjangan yang terus terjadi sampai saat ini. Hiperinflasi ini menyebabkan kenaikan drastis harga barang dan jasa. Hal ini juga menyebabkan nilai uang yang semakin tidak berarti sehingga sangat sulit mendapatkan kebutuhan pokok. Selain itu juga, hiperinflasi ini menyebabkan kelangkaan barang-barang kebutuhan pokok, obat obatan, barang kebersihan dan bahkan bahan bakar sulit didapatkan dengan harga yang sesuai. Hal ini juga mengakibatkan krisis kesehatan, karena berbagai layanan kesehatan gratis, peralatan medis susah yang didapatkan karena harganya yang mahal. Selain itu juga hiperinflasi ini menyebabkan migrasi massal rakyat Venezuela. Sekitar 3 juta rakyat Venezuela memilih untuk berpindah ke negara sekitar kawasan Amerika Latin untuk bertahan hidup. 

Presiden Nicolas Maduro dan pemerintah Venezuela, berusaha mencari langkah atau cara yang tepat untuk menyelesaikan krisis ekonomi yang sangat parah ini. Pemerintah Venezuela melakukan redenominasi dengan menghapus enam angka nol dibelakang mata uang Venezuela yaitu Bolivar. Selain itu juga, pemerintah menegaskan kepada bank swasta untuk membatasi jumlah penarikan uang tunai individu setiap harinya. Hal ini dapat dikatakan untuk memaksa rakyat Venezuela untuk lebih banyak menggunakan US Dollar dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga, rakyat Venezuela sampai melakukan barter untuk mendapatkan kebutuhan pangannya.

Selain redenominasi mata uang, pemerintah Venezuela juga harus mengatur dan menyusun kembali sistem serta kebijakan ekonomi yang diterapkan. Pemerintah Venezuela tidak bisa lagi menggunakan sistem kebijakan sosialis yang diimplementasikan dengan berbagai bentuk subsidi kepada masyarakat. Selain itu juga, pemerintah Venezuela tidak bisa mengandalkan pemasukan negara dari hasil ekspor minyak saja.