Menanamkan Nilai Kebhinekaan: PKN sebagai Solusi Melawan Radikalisme

Saya adalah seorang mahasiswa Teknik Informatika di Universitas Pamulang
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Lystanta Ramdhan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ekstremisme agama, politik, atau budaya yang dikenal sebagai radikalisme kian menjadi ancaman nyata bagi integritas bangsa Indonesia. Fenomena ini mulai menyebar ke remaja dan pelajar, bukan hanya kelompok dewasa. Lebih dari 50% pelaku terpapar paham radikal di usia muda, terutama melalui media sosial dan sistem pendidikan yang tidak mempertahankan nilai kebangsaan, menurut Laporan BNPT (2022). Dalam situasi seperti ini, pendidikan kewarganegaraan (PKN) berfungsi sebagai alat strategis untuk memperkuat identitas nasional dan menanamkan prinsip-prinsip kebhinekaan.
Bagaimana PKN dapat membantu membiasakan generasi muda dengan kebhinekaan dan menangkal radikalisme? Berdasarkan teori dan data yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara penerapan nilai PKN dan pencegahan radikalisme.
Kondisi Kebhinekaan dan Radikalisme di Indonesia
Lebih dari 1.300 suku bangsa dan ratusan bahasa daerah membuat Indonesia negara multikultural. Namun, kenyataan ini menghadirkan tantangan besar seperti meningkatnya sikap eksklusivisme dan intoleransi. Sebuah laporan dari SETARA Institute (2023) menunjukkan bahwa pelanggaran kebebasan beragama dan keyakinan meningkat di berbagai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penghargaan terhadap kebhinekaan telah menurun.
Radikalisme tidak hanya hadir dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk ideologis, dengan memasuki dunia digital dan pendidikan. Karena kurikulum tidak menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 secara kontekstual, banyak siswa tidak memiliki ketahanan ideologi yang kuat.
Peran Strategis Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraan sebenarnya adalah cara terbaik untuk menanamkan nilai kebhinekaan. PKN dapat mempelajari konstitusi dan prinsip-prinsip hukum dalam kurikulum belajar bebas. Mereka juga dapat membangun karakter, empati sosial, dan praktik kewarganegaraan aktif.
Pembelajaran PKN berbasis proyek memungkinkan siswa terlibat langsung dalam kegiatan sosial yang menghargai keberagaman. Misalnya, berpartisipasi dalam kegiatan kolaboratif lintas budaya, berbicara tentang masalah pluralisme, dan melakukan simulasi musyawarah mufakat dapat membantu orang belajar bahwa perbedaan adalah kekayaan, bukan ancaman.
Efektivitas PKN dalam Mencegah Radikalisme
Studi menunjukkan bahwa PKN yang diajarkan secara kontekstual dapat meningkatkan toleransi. Siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan PKN aktif memiliki pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai kebangsaan dan lebih menentang ideologi radikal.
Namun, masalah masih ada. Banyak pendidik PKN tidak menerima pelatihan khusus untuk menemukan dan menangani radikalisme. Selain itu, materi pelajaran seringkali bersifat normatif dan tidak berkembang dalam kehidupan siswa. Oleh karena itu, guru harus dilatih dan materi PKN harus diperbarui agar lebih sesuai dengan perubahan sosial-politik saat ini.
Inovasi dan Digitalisasi Pembelajaran PKN
Pengajaran PKN harus diubah untuk mendukung generasi digital native. Dimungkinkan untuk menyebarkan prinsip kebhinekaan yang positif melalui platform digital seperti media sosial, podcast, dan video pembelajaran.
Misalnya, kampanye digital "Indonesia Toleran" melibatkan siswa dalam membuat konten edukatif lintas agama dan budaya, yang telah terbukti meningkatkan pemahaman dan sikap terbuka mereka terhadap perbedaan. Hal ini menunjukkan bahwa PKN yang dilengkapi dengan teknik digital dapat berfungsi sebagai kontra-narasi terhadap propaganda ekstrem di media sosial.
Kesimpulan
Strategi jangka panjang yang sangat relevan dan mendesak untuk memerangi radikalisme di Indonesia adalah menanamkan nilai kebhinekaan melalui pendidikan kewarganegaraan. PKN dapat menjadi pilar utama dalam membangun generasi muda yang damai, toleran, dan berjiwa kebangsaan dengan menggunakan pendekatan yang kontekstual, partisipatif, dan digital.
Pemerintah, pendidik, dan masyarakat harus bekerja sama untuk meningkatkan kapasitas guru, memperbarui kurikulum, dan membuat media pembelajaran yang adaptif agar maksimal. Pendidikan tidak hanya harus menghasilkan generasi yang pintar, tetapi juga generasi yang mampu mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
