Arsitektur Keamanan Baru Amerika Latin: Dari Militerisasi ke Citizen Security
Saya adalah seorang mahasiswa angkatan 2023 dari Universitas Sriwijaya dalam prodi Hubungan Internasional
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Muhammad Naufal As-Siddik tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKeamanan publik di banyak kota Amerika Latin sudah lama runtuh sebelum ada pengakuan resmi bahwa arsitektur keamanan kawasan ikut bermasalah. Angka pembunuhan dan kejahatan kekerasan di kawasan ini termasuk yang tertinggi di dunia dan menekan pertumbuhan ekonomi, investasi, serta kepercayaan publik pada negara (International Monetary Fund, 2024). Sama pentingnya, spektrum ancaman kini jauh melampaui konflik antarnegara, kejahatan terorganisir lintas batas, korupsi sistemik, krisis demokrasi, migrasi massal, dan ancaman siber saling menumpuk dalam satu ruang yang sama. Arsitektur keamanan yang dibangun dengan logika Perang Dingin jelas tidak cukup untuk menghadapi kombinasi ancaman seperti ini.
Struktur keamanan kawasan Hemisfer Barat pada dasarnya dirangkai sekitar Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS), beberapa traktat pertahanan lama seperti TIAR, dan berbagai mekanisme subregional yang lahir pada gelombang integrasi sebelumnya. Di atas kertas, jaringan institusi ini tampak mengesankan. Namun, dalam praktiknya kapasitas mereka untuk merespons ancaman baru justru minim. OAS bekerja lebih sebagai forum diplomasi politik ketimbang institusi dengan mandat operasional menangani kejahatan lintas batas atau keamanan siber. Upaya membentuk mekanisme baru seperti UNASUR juga tersandung perubahan rezim dan polarisasi politik, hingga akhirnya melemah atau stagnan sebelum sempat berfungsi penuh. Hasilnya adalah mosaik lembaga yang sibuk, tapi tidak sinergis, sementara aktor kriminal dan jaringan kekerasan bergerak jauh lebih cepat menyesuaikan diri.
Dalam lanskap seperti ini, dua hal menonjol. Pertama, kekerasan dan kejahatan tidak jatuh dari langit. Penelitian tentang kekerasan kriminal di Amerika Latin menunjukkan bagaimana ketimpangan, urbanisasi tanpa perencanaan, ekonomi informal yang masif, dan sejarah konflik politik menghasilkan konfigurasi sosial yang rentan kekerasan (Imbusch, Misse, & Carrión, 2011). Kedua, institusi penegak hukum di banyak negara gagal menjalankan fungsi dasar: kehadiran polisi dan sistem peradilan sering kali berarti pemerasan dan impunitas, bukan perlindungan. Analisis kelembagaan terkini menunjukkan bahwa tingkat pembunuhan tinggi di kawasan sangat berkaitan dengan lemahnya kapasitas dan legitimasi institusi, bukan sekadar faktor ekonomi (Sozzo, 2023). Kombinasi struktur sosial yang rapuh dan institusi yang lemah itu yang setiap hari dibaca warga sebagai “ketiadaan negara”.
Sementara itu, pola ancaman juga berubah secara kualitatif. Kartel narkotika dan jaringan kriminal hari ini bukan lagi organisasi lokal yang bisa diselesaikan oleh satu negara sendirian. Mereka mengendalikan rute logistik lintas benua, memanfaatkan celah perbatasan, perbedaan regulasi, hingga sistem keuangan global. Lepas dari seberapa keras retorika “war on drugs” di level nasional, selama arsitektur keamanan kawasan tidak mampu memastikan pertukaran intelijen, koordinasi penegakan hukum, dan harmonisasi aturan, negara-negara di kawasan akan tetap bermain kejar-kejaran di belakang jaringan kriminal yang terorganisasi rapi. Keamanan siber menambah lapisan baru, serangan terhadap infrastruktur, pencurian data, dan penipuan digital berkembang lebih cepat daripada kapasitas negara untuk merespons.
Pada saat yang sama, banyak pemerintah di kawasan mengadopsi pendekatan keamanan yang sangat mengandalkan militerisasi. Tentara diberi mandat menangani kejahatan domestik, penempatan pasukan di ruang sipil meningkat, sementara reformasi kepolisian berjalan lambat. Pendekatan ini mungkin populer secara politik, tetapi pengalaman kawasan menunjukkan bahwa “tangan besi” jarang menyentuh akar masalah. Tanpa perbaikan institusi, transparansi, dan layanan publik dasar, militerisasi justru berisiko memperdalam pelanggaran HAM dan memperlebar jurang antara negara dan masyarakat. Di sinilah perdebatan tentang citizen security menjadi penting: fokus keamanan pindah dari perlindungan rezim dan teritori ke perlindungan warga (Muggah, 2017).
Jika Amerika Latin ingin keluar dari perangkap kekerasan dan ketidakamanan kronis, maka arsitektur keamanan kawasan harus diperkuat di tiga sisi. Pertama, di level kelembagaan. Dibutuhkan pembaruan mandat dan desain institusi kawasan agar tidak lagi sekadar menjadi forum pernyataan politik, melainkan kerangka kerja yang punya unit teknis permanen, mekanisme pengambilan keputusan yang lebih jelas, dan kapasitas untuk mengoordinasikan respons lintas negara. Inspirasi awalnya sudah ada. Gagasan arsitektur keamanan baru yang lebih multilateral, berorientasi pada kerja sama dan bukan dominasi satu aktor, sudah dibahas sejak awal 2000-an (Nüñez, 2002). Tantangannya sekarang adalah menerjemahkan prinsip-prinsip itu dalam konteks ancaman kontemporer: kartel, siber, dan krisis institusional.
Lalu, di level paradigma. Selama keamanan dipahami terutama sebagai urusan aparat bersenjata, pendekatan yang lahir akan cenderung sempit dan reaktif. Pendekatan keamanan yang berpusat pada warga mengharuskan negara-negara di kawasan menghubungkan agenda keamanan dengan kebijakan sosial: pendidikan, pekerjaan layak, tata kota, dan penguatan komunitas lokal. Program yang menggabungkan reformasi polisi, peradilan pidana yang akuntabel, dan intervensi sosial cenderung menghasilkan penurunan kekerasan yang lebih stabil dibanding operasi represif murni (Imbusch et al., 2011). Arsitektur keamanan baru harus memasukkan logika ini, bukan menempatkannya sebagai pelengkap retoris.
Dan juga, di level otonomi kawasan. Tidak realistis berharap Amerika Latin bisa mengisolasi diri dari pengaruh Amerika Serikat atau aktor ekstra-regional lainnya. Tetapi arsitektur keamanan yang sehat menuntut kemampuan kawasan mendefinisikan prioritas sendiri dan menegosiasikan kerja sama eksternal dalam kerangka itu. Jika tidak, agenda keamanan akan terus didikte oleh kepentingan pihak luar, sementara kebutuhan spesifik warga Amerika Latin tetap di ruang belakang. Penguatan kapasitas analitik, lembaga riset keamanan, dan birokrasi sipil menjadi penting agar diskursus keamanan tidak seluruhnya diimpor dari luar, tapi berangkat dari pengalaman dan kebutuhan kawasan sendiri (Brigagão, 2010).
Pertanyaannya, apakah strategi penguatan arsitektur keamanan ini realistis di tengah polarisasi politik dan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Jawabannya: jika menunggu kondisi ideal, perubahan tidak akan pernah terjadi. Justru karena institusi lemah dan ancaman multidimensi terus berkembang, desain ulang arsitektur keamanan menjadi urgensi, bukan kemewahan. Jika Amerika Latin terus bergantung pada desain lama dan respons sporadis, kawasan ini akan tetap berada pada posisi rentan: secara ekonomi terintegrasi, secara keamanan terfragmentasi. Sebaliknya, jika momentum krisis dipakai untuk memperkuat institusi regional, menggeser paradigma ke citizen security, dan membangun kapasitas mandiri, Hemisfer Barat punya kesempatan membuktikan bahwa kawasan dengan sejarah kekerasan tinggi pun bisa membangun keamanan yang tahan guncangan dan lebih manusiawi (International Monetary Fund, 2024; Muggah, 2017).