Imigrasi Untuk Rakyat: Instrumen Perlindungan Negara bagi Warga Negara Indonesia
Penata Muda Tk.I pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Aktif sebagai Praktisi Hukum Keimigrasian dan Mahasiswa S2 Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Konsentrasi Hukum Keimigrasian
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Muhammad Azzam Alfarizi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Kerentanan Perlindungan Warga Negara Indonesia
Angka 53.000 WNI berangkat ke luar negeri secara nonprosedural dalam setahun, tanpa dokumen sah, perlindungan memadai, dan jaminan keselamatan dari negara, bukan sekadar statistik. Data Kementerian Luar Negeri Tahun 2023 mencatat 67.297 kasus WNI bermasalah, naik 26 persen, sementara lebih dari 8.000 WNI dideportasi, mayoritas karena tidak memiliki izin tinggal sah. Ketiadaan dokumen resmi bukan sekadar persoalan administratif, melainkan ancaman nyata bagi keselamatan dan martabat warga negara. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2024 mencatat 4,6 juta WNI berdomisili di luar negeri, 2,5 juta di antaranya di Malaysia, didorong kedekatan geografis, kesamaan budaya, dan permintaan tenaga kerja informal. Sebagian berstatus undocumented sehingga rentan eksploitasi, pelanggaran hukum, hingga perdagangan manusia. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan negara wajib hadir bagi seluruh warganya, termasuk yang berada jauh di luar wilayah, sebagai kewajiban konstitusional yang tidak dapat ditawar. Dalam konteks ini, Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2026 menempatkan izin tinggal yang sah sebagai salah satu dokumen pokok dan tidak terpisahkan dalam pengajuan permohonan Paspor baru maupun penggantian Paspor bagi WNI yang berdomisili di luar wilayah Indonesia. Kebijakan ini turunan UU No. 6/2011 tentang Keimigrasian, yang penjelasan Pasal 3 ayat (1)-nya menegaskan fungsi keimigrasian mencakup pelayanan dan perlindungan masyarakat. Syarat izin tinggal bukan sekadar regulasi teknis, melainkan perwujudan mandat konstitusional institusi imigrasi.
PerbesarFungsi Perlindungan WNI melalui Peran Imigrasi
3 (Tiga) pilar menopang rasionalitas kebijakan ini. Pertama, pencegahan TPPO dan pekerja nonprosedural, izin tinggal menjadi filter awal yang mempersulit sindikat memanfaatkan celah dokumen tidak resmi, karena WNI tidak berdokumen adalah sasaran empuk perdagangan manusia. Kedua, optimalisasi perlindungan WNI, data akurat menjadi prasyarat evakuasi krisis dan perlindungan konsuler efektif, sekaligus mendorong WNI melaporkan diri agar data diaspora lebih valid. Ketiga, kepatuhan hukum negara setempat, Indonesia menghormati kedaulatan imigrasi negara lain dan tidak semestinya menerbitkan paspor bagi WNI berstatus ilegal, demi menjaga kredibilitas paspor RI secara global. Kondisi ini pula yang mendasari mekanisme pengecualian pada Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 42 ayat (5) didalam Permenimipas Nomor 11 Tahun 2026, yang tetap membuka ruang penerbitan Paspor tanpa izin tinggal sah, namun hanya melalui persetujuan berjenjang Kepala Perwakilan RI/Kepala KDEI dengan pertimbangan Direktur Jenderal, sebagai bentuk kehati-hatian institusional agar negara tetap hadir melindungi warganya tanpa membuka celah penyalahgunaan dokumen kenegaraan.
Uji Proporsionalitas dan Penegasan Konsep
Dalam doktrin konstitusi modern, pembatasan hak warga negara dapat dibenarkan sepanjang memenuhi uji proporsionalitas, artinya ada tujuan yang sah (legitimate aim), bersifat diperlukan (necessary), dan tidak berlebihan (not excessive). Kebijakan ini lolos ketiga syarat tersebut. Tujuannya sah, artinya mencegah illegal stay, TPPO, dan memperkuat integritas paspor RI. Sifatnya diperlukan, artinya data menunjukkan bahwa negara-negara dengan paspor terkuat di dunia, diantaranya seperti Jepang (peringkat 2), Korea Selatan (peringkat 2), dan Belanda (peringkat 4) dalam Henley Passport Index 2026, seluruhnya juga mewajibkan izin tinggal yang sah sebagai persyaratan perpanjangan paspor di luar negeri. Tidak berlebihan, karena SPLP dan Emergency Passport tersedia sebagai jaring pengaman. Paspor dan izin tinggal adalah dua instrumen berbeda, paspor adalah dokumen perjalanan dan instrumen konsuler, sedangkan izin tinggal adalah persetujuan administratif negara tujuan. Kewajiban melampirkan izin tinggal menggunakannya sebagai alat verifikasi kondisi riil pemohon.
Landasan Teori dan Perlindungan Diplomatik
Paradigma hukum progresif Satjipto Rahardjo menempatkan hukum sebagai instrumen untuk manusia, sehingga kebijakan yang tampak restriktif dapat dibaca sebagai perlindungan substantif. Konsep rechtsstaat Friedrich Julius Stahl mengharuskan negara menjamin HAM secara terstruktur, menjadikan Permenimipas Nomor 11 Tahun 2026 mekanisme konstitusional agar WNI terhindar dari sanksi akibat illegal stay. Doktrin diplomatic protection (Pasal 1 Draft Articles on Diplomatic Protection, ILC 2006) mensyaratkan negara membuktikan nationality of claims warganya, sehingga identifikasi akurat status WNI memperkuat perlindungan diplomatik Indonesia. Kekhawatiran bahwa penolakan paspor membuat WNI de facto tanpa negara, bertentangan dengan Konvensi Statelessness 1954 dan Konvensi Pengurangan Statelessness 1961, dijawab melalui SPLP yang diperluas lewat Rancangan PP Perubahan Kelima atas PP No. 31/2013, berupa Emergency Passport berlaku dua tahun sebagai alternatif manusiawi. Dengan tersedianya Emergency Passport berbentuk buku yang berlaku dua tahun dan dapat digunakan untuk perjalanan ke berbagai negara, negara tidak sepenuhnya menutup akses WNI atas dokumen perjalanan. Inilah yang membedakan kebijakan ini dari pembatasan hak yang tidak proporsional, dengan mewujudkan tersedianya mekanisme alternatif yang manusiawi bagi mereka yang belum memiliki izin tinggal resmi.
Penegasan Visi Imigrasi Untuk Rakyat dalam Perlindungan Warga Negara Indonesia
konsep "Imigrasi untuk Rakyat" menegaskan bahwa fungsi keimigrasian tidak berhenti pada pelayanan administrasi penerbitan dokumen perjalanan, melainkan menjadi instrumen negara dalam memberikan perlindungan yang nyata bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Melalui tata kelola dokumen perjalanan yang akurat, verifikasi status keimigrasian, serta penyediaan data yang valid, Direktorat Jenderal Imigrasi memperkuat kemampuan negara dalam melakukan identifikasi, pemantauan, pendampingan, hingga perlindungan diplomatik dan konsuler terhadap WNI yang menghadapi permasalahan di negara lain.