Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan PBB: Catatan Seorang Diplomat

Seorang peserta COSP CRPD ke-10 sedang mengambil foto rekannya sebelum pertemuan dimulai (Foto: UN Photos/ Manuel Elias)

Sebagian besar masyarakat Indonesia mungkin tidak mengetahui, bahwa PBB sejak tahun 1992 telah menetapkan bahwa tanggal 3 Desember adalah Hari Disabilitas Internasional. Tujuan penetapan hari internasional ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat internasional terhadap pentingnya perlindungan dan pemajuan hak-hak penyandang disabilitas.

PBB juga menginginkan agar penyandang disabilitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat (inklusif), dan penyandang disabilitas bukan merupakan kelompok yang menjadi beban bagi masyarakat.

Rasa hormat dan kekaguman saya terhadap isu disabilitas muncul pada saat saya menempuh pendidikan di Inggris. Semasa perkuliahan saya berkawan dengan dua orang penyandang disabilitas yang sangat tangguh dan luar biasa, namun tidak pernah mengeluh atau menjadikan kekurangan yang ada pada dirinya sebagai hambatan. Mereka juga yang membuka mata saya bahwa di Indonesia masih terdapat stigma kepada penyandang disabilitas, dan masih sangat terbatas ketersediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas.

Bersama mas Joni Yulianto (paling kiri) dan mba Wuri Handayani (depan duduk) saat kuliah di Inggris (Foto: Koleksi Pribadi/Ananta Wisesa)

Rasa penasaran saya terhadap isu disabilitas semakin tumbuh dan berkembang pada saat saya harus menghadiri sebuah pertemuan di Markas Besar PBB di New York pada Februari 2015. Sebelum pertemuan dimulai, saya berkesempatan berbicara dengan seorang perempuan yang duduk di kursi roda, dan setelah berbicara sejenak, beliau dipanggil ke atas panggung untuk berbicara dan membuka pertemuan secara resmi.

Sungguh luar biasa, ternyata beliau adalah Daniela Bas yang merupakan Direktur Department of Economic and Social Affairs (UN DESA). Sungguh sebuah hal baru yang masih langka bagi saya saat itu melihat seorang penyandang disabilitas dapat berprestasi sangat gemilang dan memegang jabatan yang sangat penting.

PBB dan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Ketertarikan semakin berkembang setelah saya mempelajari bahwa PBB sejak disahkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UNDHR) pada 10 Desember 1948, perlindungan dan pemajuan hak-hak penyandang disabilitas sudah termasuk didalamnya.

Semenjak itu, PBB telah melakukan sejumlah kegiatan dan program untuk mengubah perspektif masyarakat terhadap penyandang disabilitas, mendorong pemenuhan hak-hak dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas dalam segala bidang kehidupan, hingga membuat dekade untuk Penyandang Disabilitas (1983 – 1992).

Pengarusutamaan isu-isu disabilitas dilakukan oleh PBB secara intensif selama bertahun-tahun. Isu disabilitas menjadi bagian dalam pembahasan di fora HAM, pembangunan sosial dan pembangunan berkelanjutan, hingga konferensi perubahan iklim. PBB juga senantiasa mendorong pemanfaatan teknologi yang lebih luas dalam rangka mempercepat kesetaraan dan inklusivitas penyandang disabilitas di masyarakat.

Anak-anak dan dewasa bermain di salah satu fasilitas ramah penyandang disabilitas yang ada di Markas Besar PBB (Foto:UN Photo/Loey Felipe)

PBB juga telah melakukan sejumlah upaya untuk membuat semua fasilitas PBB ramah terhadap penyandang disabilitas. Hal tersebut dilakukan dengan pemasangan pintu yang lebih lebar, hingga kamar mandi khusus serta lift khusus untuk kursi roda. PBB pada musim panas 2018 juga menutup General Assembly Hall untuk direnovasi agar ruangan tersebut lebih mudah diakses dan ramah untuk semua orang.

Dalam beberapa tahun terakhir, pembahasan isu perlindungan dan pemajukan hak penyandang disabilitas semakin bergerak ke kawasan konflik bersenjata , daerah rawan bencana dan krisis kemanusiaan. Karena di kawasan dan daerah tersebut, para penyandang disabilitas merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban karena hambatan untuk mencari perlindungan.

Resolusi DK PBB 2475 mengenai perlindungan penyandang disabilitas di daerah konflik dan rawan kemanusiaan (Foto: Koleksi Pribadi)

Oleh sebab itu, pada 20 Juni 2019, Dewan Keamanan PBB (DK PBB) secara bulat dan sepakat telah mengesahkan Resolusi 2475 yang secara khusus perlindungan penyandang disabilitas di kawasan konflik bersenjata dan daerah rawan krisis kemanusiaan.

Di bulan yang sama, Sekjen PBB juga telah mengeluarkan dokumen UN Disability Inclusion Strategy yang akan menjadi pedoman bagi PBB untuk mengarusutamakan kesetaraan hak-hak penyandang disabilitas dalam segala bidang, terus menjaga harkat dan martabat, serta menjadikan penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat.

Strategi Inklusif Disabilitas PBB yang dikeluarkan oleh Sekjen PBB pada Juni 2019 (Foto:Koleksi Pribadi)

Selama di New York, pembahasan mengenai isu disabilitas senantiasa berjalan dengan lancar, dan relatif minim perdebatan. Hal ini disebabkan pandangan negara-negara semakin mengerucut dan telah melakukan sejumlah usaha untuk melindungi dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas.

Selain itu, hingga saat ini sebanyak 181 negara telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang disahkan pada tahun 2006 namun mulai berlaku pada tahun 2008.

Indonesia dan Hak Penyandang Disabilitas

Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang nomor 19 tahun 2011. Pemerintah Indonesia juga telah menekankan bahwa Negara akan hadir menegakkan hak-hak penyandang disabilitas.

Meskipun belum sempurna, tapi sejumlah upaya telah, sedang dan akan dilakukan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Pemerintah juga sudah mengganti paradigma penyandang disabilitas sebagai kelompok yang memerlukan bantuan, tetap menjadikan penyandang disabilitas sebagai mitra dan unsur yang tidak terpisahkan di dalam masyarakat.

Kampanye Pencalonan Menjadi Anggota CRPD 2019 - 2022

Materi kampanye ibu Risnawati Utami sebagai anggota CRPD 2019 - 2022 (Foto: Koleksi Pribadi/ PTRI New York)

Satu catatan terakhir adalah pada saat saya berkenalan dengan ibu Risnawati Utami pada tahun 2016, dan beliau menyampaikan keinginannya untuk maju sebagai anggota Komite Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) 2019 - 2022. Sebuah keinginan yang sangat mulia dan saya dengan senang hati untuk membantu beliau, karena seandainya terpilih, maka beliau akan menjadi orang Indonesia pertama yang akan duduk sebagai anggota Komite CRPD.

Kampanye yang kami lakukan sepanjang tahun 2017 hingga pertengahan 2018 bersama ibu Risnawati tidak bisa dibilang mudah, karena hanya tersedia 9 kursi dan harus bertarung dengan 29 calon lain untuk memperbutkan kursi tersebut. Persentase dan probabilitas kurang dari 30 persen tidak menyurutkan semangat ibu Risnawati , dan saya pun terdorong untuk melakukan yang terbaik untuk menggalang dukungan dan mencari suara agar ibu Risnawati dapat terpilih.

Puluhan jam telah kami lalui bersama untuk berkampanye di Markas Besar PBB dengan membuka "lapak" di North Delegates Lounge. Kami menemui hampir 100 diplomat mitra saya yang berasal dari negara lain, untuk memperkenalkan ibu Risnawati, membuat mereka terkesima dan meyakinkan mereka untuk mendukung calon Indonesia ini.

Di hari pemilihan tanggal 12 Juni 2018, saya mengirimkan lebih dari 300 buah pesan singkat kepada mitra diplomat yang akan memberikan suara pada pemilihan CRPD. Pesan-pesan tersebut saya buat personal untuk masing-masing orang, dan isinya mengajak agar negara mereka dapat memberikan dukungan kepada calon dari Indonesia, karena saya yakin bahwa beliau adalah salah satu kandidat terbaik.

Tidak terpilih di putaran pertama dan kedua namun sama sekali tidak menyusutkan semangat ibu Risnawati . Pada putaran ketiga beliau terpilih menjadi anggota Komite CRPD 2019 – 2022 bersama 8 orang lainnya.

Ibu RIsnawati Utami bersama dengan Watap RI New York, Dubes Dian Triansyah Djani dan tim kampanye CRPD 2019 - 2022 (Foto: Koleksi Pribadi)

Berkaca dan belajar dari pengalaman, saya ingin mengucapkan selama merayakan hari disabilitas internasional. Semoga perjuangan tanpa lelah yang telah dilakukan akan membuahkan hasil, yaitu menjadikan Indonesia dan masyarakat internasional yang inklusif dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang.

"Nothing about us without us"