Hilirisasi Nikel dan Jebakan Ketergantungan pada Investor Asing
Mahasiswa Universitas Sriwijaya
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari M Fazli Randa tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Dalam beberapa tahun, Indonesia berubah dari pengekspor bijih menjadi raksasa nikel dunia. Menurut IEA, pada 2025 hampir dua pertiga nikel tambang global berasal dari Indonesia. Di atas kertas, ini kemajuan. Namun jika kita menelusuri siapa yang memiliki smelternya, ke mana produknya dikirim, dan siapa yang menikmati nilai tambahnya, muncul pertanyaan yang tidak nyaman. Apakah kita naik kelas, atau hanya berpindah ketergantungan?.
Konsentrasi yang sulit diabaikan
Penelitian Transparency Internasional Indonesia menyebut investasi Tiongkok menguasai sekitar 75 persen kapasitas peleburan nikel kita, terutama di kawasan industri Morowali dan Weda Bay. Pemerintah punya pandangan berbeda. Pejabat Kemenperin membantah bahwa Indonesia bergantung pada investasi Tiongkok dan menilai persoalan sebenarnya ada pada tata kelola.
Kedua pihak ada benarnya. Modal asing memang dibutuhkan untuk membangun industri sebesar ini. Tetapi data kepemilikan sulit dilacak, karena tidak ada data terintegrasi yang terbuka bagi publik soal perubahan kepemilikan, volume produksi, dan sumber bijih. kita bergantung pada sesuatu yang bahkan sulit kita pantau.
Dari sisi produk, sekitar 50 sampai 60 persen outpit nikel Indonesia masih berupa barang setengah jadi seperti nickel pig iron dan nickel matte. Dari sisi pasar, BPS mencatat Tiongkok menjadi tujuan ekspor terbesar Indonesia pada Januari sampai November 2025, dengan pangsa kisaran 23,80 persen dari seluruh ekspor, dan nikel termasuk komoditas utamanya. Modal teknologi, dan pembeli berpusat pada kutub yang sama.
Teknologi yang bisa bergeser
Taruhan terbesar hilirisasi ini bertumpu pada permintaan baterai. Namun menurut IEA, baterai LFP, yang tidak memakai nikel, menguasai sekitar 55 persen baterai kendaraan listrik yang dipakai dunia pada 2025. Di Eropa dan Amerika Serikat, baterai berbasis nikel memang masih dominan, 87 sampai 95 persen. Tetapi kedua pasar itu juga yang paling ketat menanyakan asal mineralnya.
INSG mencatat baja nirkarat menyerap lebih dari 60 persen konsumsi nikel dunia, sementara permintaan baterai tumbuh lebih lambat dari perkiraan. Sumitomo Metal Mining memproyeksikan kebutuhan nikel untuk baterai pada 2026 hanya naik kisaran 10.000 ton, dengan pasar global tetap surplus.
Ketika pasar tidak menunggu kita
Kelebihan pasokan sudah terasa. Pemerintah memangkas target produksi bijih dalam RKAB 2026 hampir 34 persen dibanding 379 juta ton pada 2025. Akibatnya, menurut Forum Industri Nikel Indonesia, sejumlah smelter hanya beroperasi sekitar separuh kapasitas karena kekurangan bahan baku. Harga nikel di LME pada 7 Oktober 2026 tercatat sekitar US$15.735 per ton, turun sekitar 6 persen sejak awal tahun. Pemerintah bahkan dilaporkan mempertimbangkan moratorium smelter baru.
Pembaca kritis bisa berkata bahwa pembatasan kuota justru bukti kendali Indonesia. Memang, harga sempat naik setelah kuota dipangkas. Tetapi pertanyaannya bukan apakah kita punya satu tuas, melainkan apakah satu tuas cukup ketika modal teknologi, dan pembeli utama berada di tangan pihak lain.
Aturan main milik orang lain
Risiko lain datang dari luar. Analisis tentang aturan Foreign Entity of Concern di Amerika Serikat menunjukan bahwa nikel yang diolah dengan kepemilikan Tiongkok bisa terganjal syarat insentif. Dampaknya masih diperdebatkan, sebagian pelaku menilai proyek swasta mungkin tidak terkena. Justru di situ intinya, aturan yang menentukan akses pasar kita ditulis di Washington dan Beijing, bukan di Jakarta.
Apa yang bisa dilakukan
Mengembalikan ekspor bijih mentah bukan jawaban. Tetapi yang perlu dibenahi adalah posisi tawar kita.
Bukan data kepemilihan dan produksi. Tanpa data, pengawasan publik dan negosiasi negara sama-sama lemah.
Diversifikasi mitra dan pasar, terutama di hilir baterai, agar tidak bertumpu pada satu kutub.
Selaraskan pembangunan smelter dengan pasokan bijih, supaya tidak melahirkan kelebihan kapasitas dan aset terbengkalai.
Kedaulatan bukan sekadar angka ekspor
Hilirisasi adalah ambisi yang sah. Tetapi ambisi tanpa data terbuka dan posisi tawar yang kuat mudah berubah menjadi ketergantungan baru yang dikemas sebagai kemandirian. Setelah smelter berdiri dan ekspor melonjak, pertanyaan yang tersisa adalah siapa yang sebenarnya memegang kendali.