Deep Learning, Pendidikan Gratis, dan Tantangan Masa Depan Indonesia

Ilustrasi Anak-anak Papua Butuh Pendidikan Gratis (unsplash/VikaChartier)

Pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa. Namun, hingga kini, akses terhadap pendidikan berkualitas masih menjadi tantangan besar, terutama di daerah tertinggal seperti Papua. Di tengah berbagai upaya peningkatan kualitas pendidikan, pemerintah menggulirkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menerapkan pendekatan Deep Learning dalam sistem pembelajaran nasional.

Namun, di balik optimisme terhadap kebijakan ini, muncul berbagai persoalan, mulai dari tuntutan pendidikan gratis di Papua, korupsi dana pendidikan, hingga relevansi kebijakan MBG dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Jika pendidikan memang menjadi prioritas utama, maka yang perlu dikedepankan bukan hanya inovasi dalam metode pembelajaran, tetapi juga keadilan akses dan transparansi anggaran pendidikan.

Deep Learning: Solusi atau Sekadar Wacana?

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menekankan bahwa pendidikan di Indonesia harus berorientasi pada pemahaman mendalam, bukan sekadar hafalan dan nilai ujian. Konsep Deep Learning yang diterapkannya bertujuan untuk membentuk siswa yang mampu berpikir kritis, memahami makna pembelajaran, dan menghubungkan ilmu dengan kehidupan nyata.

Prinsip utama dalam Deep Learning adalah mindful, meaningful, dan joyful—belajar harus dilakukan dengan kesadaran penuh, memberi manfaat nyata, serta menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi siswa. Dalam praktiknya, model ini memungkinkan pendekatan yang lebih fleksibel, di mana siswa dapat mengeksplorasi konsep secara lebih mandiri dan interaktif.

Namun, ada tantangan besar dalam penerapan metode ini. Apakah infrastruktur pendidikan di Indonesia sudah siap mendukung pembelajaran berbasis pemahaman mendalam? Bagaimana penerapannya di daerah-daerah yang bahkan masih kesulitan dalam aspek dasar, seperti akses internet, tenaga pengajar yang berkualitas, dan fasilitas pendidikan yang memadai?

Deep Learning hanya akan efektif jika didukung oleh sistem pendidikan yang merata dan inklusif. Jika ketimpangan akses pendidikan masih menjadi masalah utama, maka metode sebaik apa pun tidak akan membawa perubahan yang signifikan.

Polemik MBG dan Pendidikan Gratis di Papua

Pemerintah telah menggulirkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu upaya membangun generasi unggul. Tahun ini, MBG menargetkan 19,47 juta penerima dengan anggaran Rp 71 triliun, dan jumlahnya akan terus meningkat hingga Rp 298,4 triliun pada 2029.

Namun, program ini mendapat penolakan dari para pelajar di Papua Pegunungan. Dalam unjuk rasa yang berlangsung di Wamena, ratusan siswa dari delapan kabupaten menyuarakan tuntutan bahwa pendidikan gratis jauh lebih dibutuhkan dibandingkan program makan gratis.

Menurut aktivis HAM Papua, Theo Hesegem, kebutuhan utama pelajar Papua bukanlah makanan gratis, melainkan jaminan pendidikan hingga perguruan tinggi. Sementara itu, Sebby Sambom menegaskan bahwa Papua telah memberikan kontribusi besar bagi Indonesia melalui eksploitasi sumber daya alamnya, sehingga sudah sewajarnya pemerintah mengalokasikan beasiswa bagi anak-anak Papua.

Tuntutan ini mencerminkan realitas bahwa ketimpangan pendidikan masih menjadi persoalan utama di Indonesia. Jika dana triliunan bisa dialokasikan untuk MBG, mengapa pendidikan gratis—yang menjadi kunci utama mobilitas sosial dan pembangunan ekonomi—belum menjadi prioritas yang sama?

Korupsi Dana Pendidikan: Ancaman Terbesar Masa Depan Pendidikan

Permasalahan lain yang menghambat kemajuan pendidikan di Indonesia adalah penyalahgunaan dana pendidikan. Kasus dugaan korupsi dana hibah PAUD di Papua Selatan menjadi contoh nyata bahwa masih ada celah besar dalam pengawasan anggaran pendidikan.

Dalam kasus ini, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 4,6 miliar, di mana dana pendidikan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk bisnis dan judi online. Kasus ini bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghambat hak dasar anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Jika korupsi terus merajalela, maka seberapa besar pun anggaran yang digelontorkan untuk pendidikan, hasilnya akan tetap minim. Program-program seperti Deep Learning dan MBG tidak akan memberikan dampak yang maksimal jika anggarannya bocor ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Tanpa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan, cita-cita membangun generasi unggul hanya akan menjadi slogan kosong.

Pendidikan Gratis: Kebutuhan atau Kemewahan?

Tuntutan pendidikan gratis di Papua menunjukkan bahwa ada ketimpangan serius dalam kebijakan pendidikan nasional. Di satu sisi, pemerintah mendorong transformasi pendidikan melalui Deep Learning, tetapi di sisi lain, masih ada jutaan anak yang kesulitan mengakses pendidikan dasar.

Jika pemerintah serius ingin membangun generasi unggul, maka yang dibutuhkan bukan hanya inovasi metode belajar, tetapi juga pemerataan akses pendidikan yang berbasis keadilan sosial. Pendidikan gratis seharusnya tidak lagi dianggap sebagai beban anggaran, tetapi sebagai investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa.

Dibandingkan mengalokasikan ratusan triliun rupiah untuk program makan gratis, mengapa tidak mengalokasikan dana yang sama untuk pendidikan gratis, beasiswa, dan peningkatan fasilitas pendidikan di daerah tertinggal? Jika pendidikan benar-benar menjadi prioritas, maka anggaran pendidikan harus dikelola dengan transparan dan fokus pada pemerataan akses, bukan sekadar program populis yang belum tentu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

Kesimpulan: Membangun Pendidikan yang Inklusif dan Transparan

Deep Learning adalah pendekatan yang menjanjikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Namun, tanpa akses yang merata, transparansi anggaran, dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah, program ini akan sulit untuk diimplementasikan secara efektif.

Pemerintah perlu melihat kembali skala prioritas dalam kebijakan pendidikan. Jika ingin menciptakan generasi unggul, maka pendidikan gratis dan peningkatan fasilitas pendidikan harus menjadi fokus utama, bukan hanya program makan gratis atau sekadar inovasi metode pembelajaran.

Tantangan pendidikan di Indonesia tidak akan selesai hanya dengan metode baru atau program populis. Yang dibutuhkan adalah sistem pendidikan yang adil, transparan, dan benar-benar berpihak pada semua lapisan masyarakat. Jika tidak, maka ketimpangan pendidikan akan terus terjadi, dan cita-cita membangun generasi cerdas hanya akan menjadi retorika belaka.