Tumbuh Bersama dalam Ekosistem Digital

Ilustrasi era digital. Foto: Shutterstock

Di era digital ini, kolaborasi multipihak menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan digital yang inklusif. Melalui konsep "tumbuh bersama” di dalam ekosistem digital, raksasa teknologi, pemerintah, UMKM hingga masyarakat awam bahu membahu menciptakan peluang dan mendukung adopsi teknologi digital.

Misi utama kolaborasi ini adalah membuka akses terhadap manfaat transformasi digital bagi setiap individu dan pelaku usaha, tanpa batasan skala atau lokasi. Lebih dari itu, kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan ekonomi yang berkelanjutan, di mana pertumbuhan dinikmati bersama, bukan hanya oleh segelintir elit, melainkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Lanskap ekonomi digital, khususnya di Indonesia dan negara-negara lainnya di kawasan Asia Tenggara, telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam laporan Google e-Conomy SEA 2023, disebutkan bahwa nilai total ekonomi digital di ASEAN telah mencapai 218 miliar dolar AS.

Dari jumlah tersebut, Indonesia berkontribusi sebesar 32%, dengan nilai ekonomi digital nasional mencapai 82 miliar dolar AS. Ekosistem digital di Asia Tenggara juga menghasilkan pendapatan yang signifikan, mencapai 100 miliar dolar AS pada tahun 2023. Dari jumlah tersebut, sektor jasa keuangan memberikan kontribusi terbesar dengan 30 miliar dolar AS. Empat sektor lainnya—e-commerce, perjalanan online, media online, serta transportasi dan makanan—bersama-sama menghasilkan 70 miliar dolar AS.

Tumbuh Bersama Untuk Merealisasikan Program Hilirisasi Digital

Pertumbuhan yang masif dari ekosistem digital mendorong pembentukan kebijakan hilirisasi digital oleh pemerintah, suatu strategi yang bertujuan memperluas dan memperdalam penerapan teknologi digital di berbagai sektor ekonomi dan sosial untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan daya saing.

Hilirisasi digital tidak hanya meningkatkan kapasitas dan kelancaran operasional tetapi juga menggarisbawahi kesiapan pengguna maupun penyedia layanan digital di semua lapisan masyarakat. Strategi ini meliputi, namun tidak terbatas pada, peningkatan keterampilan digital UMKM, digitalisasi daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) untuk membuka akses ke pasar yang lebih luas, pengembangan tenaga kerja yang cakap digital, dan penerapan ekosistem pembayaran digital untuk memperluas akses dan inklusi keuangan.

Maka dari itu, dalam konteks hilirisasi digital, dukungan terhadap UMKM memiliki peranan yang sangat penting. Data terkini dari International Telecommunication Union menunjukkan bahwa lebih dari 80% populasi di kawasan Asia Tenggara telah memiliki akses internet dan akses kepada pembayaran digital pada tahun 2022, sedangkan Indonesia hanya mencatat di angka sebesar 66%. Ditambah, pada tahun 2021, data dari World Bank menunjukkan bahwa hanya 62% dari penduduk di atas usia 15 tahun di Indonesia yang memiliki akses ke institusi keuangan atau sistem keuangan digital.

Selain dari itu, data dari East Ventures Digital Competitiveness Index 2023 (EV-DCI 2023) menunjukkan bahwa wilayah Indonesia Timur masih menghadapi tantangan besar dalam mengembangkan ekonomi digital. Tantangan utama mencakup keterbatasan akses internet, yang sangat terasa di daerah terpencil dan kepulauan, serta rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha, terutama dalam UMKM.

Selain itu, kekurangan ekosistem digital yang efektif—yang memerlukan kebijakan pendukung dan kerja sama antar pemangku kepentingan—juga menjadi hambatan serius dalam memajukan ekonomi digital di wilayah ini.

Peran Usaha Besar dalam Merealisasikan Program Hilirisasi Digital

Disini, konsep “tumbuh bersama” menjadi penting; raksasa digital akan terus dituntut untuk berperan lebih dalam mendukung ekspansi ekonomi digital. Menurut Kementerian Investasi/BKPM, hingga tahun 2023, prosentase UMKM Indonesia telah mencapai angka lebih dari 98% dari seluruh pengusaha di Indonesia.

Selain itu, peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia sangat vital, hal ini tercermin pada data dari Kementerian Koperasi dan UKM yang menyatakan bahwa kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional sebesar 60,5%. UMKM di Indonesia akan terus bertumbuh dan mereka membutuhkan solusi digital yang inovatif dan terjangkau.

Usaha besar perlu berinvestasi untuk meningkatkan kapasitas platform-nya dan mengembangkan fitur baru untuk memenuhi kebutuhan UMKM yang beragam. Data dari BCG menunjukan bahwa rata-rata perusahaan digital menginvestasikan 20% dari pendapatan mereka untuk riset dan pengembangan inovasi untuk memastikan bahwa perusahaan besar dapat terus menyediakan solusi yang tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi terkini, tetapi juga memenuhi ekspektasi dan kebutuhan yang terus berkembang dari UMKM.

Seiring dengan meningkatnya literasi digital di masyarakat, keamanan siber dan perlindungan data akan menjadi semakin penting bagi UMKM dan konsumen. Untuk itu usaha besar juga perlu berinvestasi dalam teknologi keamanan paling mutakhir untuk memastikan keamanan transaksi dan melindungi data pengguna.

Survey dari Deloitte menunjukkan bahwa 91% perusahaan atau organisasi mengalami setidaknya satu insiden serangan siber atau pelanggaran data setiap tahun, dengan 56% diantaranya mengalami dampak yang signifikan.

Perusahaan sektor teknologi dan jasa bisnis menjadi pihak yang paling banyak mengeluarkan biaya keamanan siber. Menurut Laporan oleh IANS Research, perusahaan sektor teknologi mengalokasikan lebih dari 13% dari total anggaran IT mereka untuk keamanan siber.

Terakhir, sejalan dengan agenda peningkatan literasi digital dan inklusi keuangan, perusahaan besar perlu memperluas jangkauannya ke lebih banyak UMKM di seluruh Indonesia, termasuk di daerah pedesaan dan terpencil di Indonesia Timur. Investasi yang tidak kecil juga harus dikeluarkan untuk mengedukasi untuk meningkatkan

literasi digital di kalangan pelaku usaha lokal, khususnya UMKM dan membangun infrastruktur teknologi untuk meningkatkan akses dan kualitas internet di wilayah 3T.

Menemukan Keseimbangan Melalui Regulasi

Ekosistem digital yang berkembang pesat dan dinamis menghadirkan peluang luar biasa bagi bisnis dari semua skala. Namun, di tengah pertumbuhan ini, terdapat tantangan signifikan dalam mencapai keseimbangan antara mendukung UMKM dan memungkinkan usaha besar untuk terus berinovasi.

Kebijakan yang dirancang dengan baik dapat memainkan peran penting dalam menavigasi lanskap yang kompleks ini dan memastikan bahwa semua bisnis memiliki kesempatan untuk berkembang.

Pemerintah telah mencoba mengatasi permasalahan ini dengan mendorong usaha besar di berbagai sektor untuk tidak hanya berkembang sendiri, tapi juga ikut mengembangkan UMKM melalui berbagai insentif. Contoh kebijakan yang mendukung ini termasuk Peraturan Pemerintah No. 7/2021 yang menawarkan berbagai bentuk insentif fiskal dan non-fiskal bagi Usaha Besar yang mendukung Usaha Mikro dan Kecil melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendampingan, serta melibatkan mereka dalam perluasan akses pasar.

Selanjutnya ada Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM No. 1/2022 dan No. 4/2021 yang mengharuskan pelaku usaha besar untuk menyampaikan komitmen kemitraan dengan UMKM sebagai syarat perizinan dan memberikan berbagai insentif, termasuk pembebasan bea masuk impor dan pengurangan pajak penghasilan, untuk mendorong kolaborasi ini. Hal ini seharusnya juga bisa direplikasi dan diterapkan dalam konteks ekonomi digital untuk mendukung program hilirisasi digital.

Dalam konteks hilirisasi digital, pemerintah telah menerapkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 31/2023 untuk mendorong ekosistem perdagangan digital yang adil dan sehat. Peraturan ini diharapkan dapat melindungi pelaku UMKM dari persaingan tidak sehat dengan produk impor murah, sekaligus mendorong pertumbuhan produk lokal di pasar digital, contohnya dengan melarang e-commerce untuk menjual barang impor dengan harga di bawah 100 dolar AS atau sekitar Rp 1,6 juta secara langsung.

Contoh lainnya terjadi di industri pembayaran digital. Sebagai bagian dari upaya untuk mendorong adopsi QRIS oleh UMKM, Bank Indonesia (BI) telah menerapkan kebijakan tarif yang rendah—atau bahkan pembebasan tarif—untuk setiap transaksi QRIS yang dilakukan oleh UMKM. Kebijakan ini telah membantu meningkatkan aksesibilitas dan affordability QRIS bagi UMKM dan telah mendorong pertumbuhan signifikan dalam penggunaan platform ini.

Namun, kebijakan yang telah dilakukan diatas perlu diperkuat dengan berbagai insentif untuk memotivasi usaha besar agar lebih aktif dalam mendukung usaha kecil. Jika pemerintah terlalu terfokus pada pengaturan tarif, dikhawatirkan penyedia layanan dapat beralih ke strategi monetisasi lain yang lebih merugikan UMKM, seperti pengenalan biaya tambahan untuk layanan yang sebelumnya gratis atau disubsidi. Hal ini tentu dapat menghambat percepatan hilirisasi digital yang dicanangkan oleh pemerintah.

Maka dari itu, beberapa hal patut dilakukan yang meliputi:

1. Insentif Fiskal untuk Mendukung Kegiatan Riset (R&D) dan Edukasi: Pemerintah harus meningkatkan insentif fiskal dan dukungan kebijakan untuk investasi dalam R&D dan edukasi peningkatan literasi digital yang dilakukan oleh usaha besar, dengan kondisi bahwa hasil R&D tersebut dapat dibagi dan dimanfaatkan oleh usaha kecil. Hal ini akan memastikan bahwa inovasi teknologi tidak hanya berpusat pada perusahaan besar tetapi juga dapat diakses oleh UMKM untuk meningkatkan daya saing mereka.

2. Memperbarui dan Mengembangkan Regulasi: Pemerintah perlu mengadopsi pendekatan yang lebih berimbang dalam mengatur ekosistem digital. Hal ini termasuk memastikan bahwa kebijakan yang diciptakan tetap mengedepankan prinsip inklusivitas dan keadilan untuk mendorong inovasi serta persaingan yang sehat.

3. Kolaborasi Antar Sektor: Perlu adanya penekanan pada kolaborasi berbagai sektor, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan, untuk memastikan pengembangan ekonomi digital yang berkelanjutan. Kolaborasi ini sangat penting dalam mengidentifikasi kebutuhan spesifik dari berbagai pemangku kepentingan dan dalam mengembangkan solusi yang inklusif. Kolaborasi diharapkan dapat mendorong inovasi lokal dan menciptakan peluang ekonomi baru, khususnya di wilayah-wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar yang terkonsentrasi di timur Indonesia.

4. Skema Subsidi Logistik: Pengembangan sistem subsidi silang logistik bisa menjadi solusi strategis. Dalam skema ini, usaha besar yang memiliki kapasitas finansial lebih tinggi dapat diwajibkan untuk mendukung biaya logistik terutama di luar Pulau Jawa. Skema ini tidak hanya mengurangi beban bagi UMKM di luar Pulau Jawa tetapi juga mendorong tanggung jawab sosial lebih dari usaha besar untuk kemajuan pemerataan perdagangan domestik.

Penutup

Membangun ekosistem digital yang kuat dan berkelanjutan membutuhkan kolaborasi multipihak, dimulai dari pengembangan talenta digital, infrastruktur yang memadai, hingga peningkatan literasi digital. Kerjasama antar sektor, baik pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat, sangat penting untuk mengembangkan solusi yang inklusif dan mendorong inovasi lokal, terutama di wilayah timur Indonesia yang masih tertinggal dalam hal infrastruktur digital.

Pemerintah memiliki peran krusial dalam memajukan ekosistem digital yang berkelanjutan. Dukungan melalui insentif fiskal dan R&D diperlukan untuk memastikan inovasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa. Selain itu, regulasi yang ada perlu diperbarui dan dikembangkan dengan pendekatan yang inklusif dan berimbang.

Pendekatan inovatif seperti sistem subsidi silang yang efektif dapat memperkuat ekosistem digital. Sistem ini memfasilitasi investasi lebih besar dari perusahaan besar ke dalam infrastruktur yang juga mendukung UMKM, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dengan mempertahankan semangat kolaborasi dan inovasi, kita dapat membangun ekosistem digital yang selaras dengan visi Indonesia Emas 2045. Sebuah masa depan yang lebih cerah dan inklusif, di mana tidak ada satu pun daerah atau kelompok yang tertinggal dalam gelombang digitalisasi.