Konten dari Pengguna

Masa Depan Perdamaian Pasca Pemilu AS

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari M SYARONI ROFII tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

(Presiden AS Donald Trump saat menggelar kampanye. (Foto/AFP/Kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
(Presiden AS Donald Trump saat menggelar kampanye. (Foto/AFP/Kumparan)

Hasil pemilu sela AS pada 3 November 2026 mengejutkan banyak analis. Partai Demokrat berhasil merebut dominasi Partai Republik di kongress (baik di majelis tinggi maupun majelis rendah). Kemenangan ini selain menjadi instrumen untuk meredam dominasi Partai Republik, tetapi pada saat yang sama menjadi cara untuk mengontrol ambisi Presiden Donald Trump di eksekutif.

Selama dua tahun berkuasa, Donald Trump memang menunjukkan gestur dominan tanpa kompromi. Dengan slogan MAGA (Make America Great Again) Trump mengambil kebijakan yang cepat dan keras baik untuk urusan domestik maupun internasional. Pada periode ini ICE menjadi lembaga yang mendapat banyak kritik karena tindakan eksesif terhadap imigran. AS sangat selektif dalam menentukan siapa yang boleh masuk wilayah AS. Piala Dunia sekalipun tidak menjadi faktor untuk melakukan relaksasi. Selanjutnya, dalam urusan internasional, AS melancarkan perang dagang dengan negara mitra maupun negara rival. AS keluar dari inisiatif-inisiatif kerjasama di PBB. Terakhir, AS memilih pendekatan militer ketimbang diplomasi yang berujuk pada peran AS-Israel terhadap Iran pada 2025 dan 2026.

Langkah Trump didukung oleh para pebisnis yang memiliki pandangan politik yang condong ke Partai Republik, salah satu sosok yang kerap menjadi pembela kebijakan Trump adalah Elon Musk, seorang pengusaha yang terkenal dengan produk Tesla dan Space X. Bahkan, dukungan kelompok pengusaha ini juga terlihat di masa kampanye pemilu. Para CEO yang bergerak di bidang IT dan umumnya berkantor di Sillicon Valley bertemu Trump di Gedung Putih untuk sebuah agenda memperkuat pengaruh AS di dunia digital. Hasil pertemuan ini juga menggarisbawahi peran AI dalam kehidupan masyarat modern. Trump mengusulkan istilah baru, dari Artificial Inteligence menjadi Super Inteligence.

Hasil Pemilu

Mengacu pada rilis lembaga penyelenggara Pemilu, Partai Demokrat secara mengejutkan berhasil mengambil alih kursi-kursi yang selama ini berada di tangan partai Republik. Kantong-kantong suara partai Republik berhasil dimenangkan oleh calon dari Partai Demokrat. Untuk kursi senat, Partai Demokrat berhasil merebut 8 negara bagian dari tangan Partai Republik melliputi Texas, Ohio, Iowa, Kansas, Maine, North Carolina, South Carolina, Mississippi. Partai Demokrat juga merebut 6 kursi gubernur dari Partai Republik. Termasuk memenangkan 40 kursi kongres dari partai berkuasa (CBS, 4/11/2026).

Kemenangan Partai Demokrat disambut sejumlah pemimpin negara seperti Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez yang menganggap kemenangan tersebut sebagai negasi atas politik kebencian, sexisme, pengabaian realitas perubahan iklim dan memberi ruang berlebih untuk elit dan kecenderungan serupa berpotensi terjadi di Spanyol. Hal senada juga disampaikan Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store, Perdana Menteri Ceko, Menteri Pertahanan Jerman, hingga Walikota London Sadiq Khan (Reuters, 4/11/2026).

Reaksi dari para pemimpin Eropa mencerminkan bagaimana suasana kebatinan mereka selama era Donald Trump. Bahwa Eropa sebagai mitra tradisional semestinya mendapat prioritas dalam kebijakan AS, namun dalam kenyataannya pada era Trump justru perang tarif yang lebih mendominasi. Belum lagi bicara soal krisis tahun 2025 menyangkut kehendak Trump untuk mengakuisi Greenland.

Faktor Kekalahan Republik

Bahwa kekalahan Partai Republik pada pemilu sela ini dipicu oleh beberapa faktor. Pertama, Perang Amerika Serikat di Iran. Keputusan Donald Trump untuk menyerang Iran pada Februari 2026 menjadi ranjau yang mengubah peta politik domestik AS. Dampak serangan ini ternyata merembet ke urusan harga bahan bakar minyak, harga pupuk dan komoditas terkait. Sebuah situasi yang tidak bisa dimaafkan oleh warga AS terutama kelompok petani yang sangat rentan. JD Vance selaku Wakil Presiden AS secara terbuka mengakui bahwa perang Iran adalah pemicu kekalahan partainya.

Kedua, tradisi libertarian dan melting pot yang teruji. AS menurut Will Kymlika dalam bukunya Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship (2001), menganggap konsep ini sebagai contoh multilateralisme yang hidup di sebuah negara, pemilu kali ini menjadi ujian ketahanan nilai-nilai yang selama ini dipelihara oleh AS. Diperkuat juga oleh Francis Fukuyama dalam bukunya Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment (2018), yang mendorong adanya kesetiaan pada konstitusi, supremasi hukum, dan demokrasi yang dapat menyatukan masyarakat AS yang beragam. Bahwa pemilih AS melihat kompetisi dalam demokrasi memberi ruang bagi siapapun untuk menduduki jabatan publik. Tidak peduli latar belakang keagamaan, etnis, ras maupun orientasi gender. Inilah alasan mengapa Abdul El-Sayed memecahkan rekor sebagai senator Muslim pertama dalam sejarah AS, Rashida Tlaib seorang keturunan Palestina dan Ilhan Omar keturunan Somalia terpilih untuk periode kedua dalam pemilihan.

Ketiga, uang bukan segalanya. Di masa kampanye Bernie Sanders seorang tokoh penting partai Demokrat merilis data dana kampanye yang dikeluarkan oleh AIPAC untuk mendukung calon dari Partai Republik. Menurut Bernie Sanders AIPAC menggelontorkan dana sebesar 39 juta dollar, sementara El-Sayed hanya memiliki 12 juta dollar. Bernie Sanders menganggap peran pemodal sangat penting dalam pemilihan namun tidak cukup untuk melawan derasnya arus kehendak warga (New York Times, 22/10/2026).

Dampak Global

Akhirnya, bagi publik AS, kekalahan Partai Republik pada pemilu kali ini menjadi pengingat bagi Trump, bahwa publik memiliki aspirasi yang perlu didengar. Kabar ini menjadi penanda bahwa algoritma demokrasi global sudah berubah dan berpotensi menjadi gelombang perubahan yang akan mempengaruhi masyarakat di berbagai belahan dunia. Sementara bagi masyarakat internasional, perubahan keseimbangan politik di AS diharapkan bisa merestorasi tatanan yang sudah mulai keropos karena absennya kepemimpinan global AS dalam lima tahun terakhir. Sekaligus mengakhiri perang di Timur Tengah yang telah merugikan banyak orang.