Menimbang Posisi Wakil Presiden

Dosen Kajian Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia. Ketua Alumni Turki Indonesia. Penulis sejumlah buku terkait Geopolitik dan Hubungan Internasional.
ยทwaktu baca 4 menit
Tulisan dari M SYARONI ROFII tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Desain ketatanegaraan Indonesia sejak awal kemerdekaan adalah dwi tunggal. Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohamad Hatta menjadi paket kepemimpinan nasional sejak keduanya didaulat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa Presiden bertugas untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan dan pemerintahan sementara Wakil Presiden bertugas untuk membantu jalannya pemerintahan dan menjadi pengganti bilamana presiden mangkat, berhenti atau diberhentikan.
Jika dilakukan perbandingan dengan negara lain sistem yang mirip dengan Indonesia adalah Amerika Serikat, dimana Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket saat pilpres berlangsung. Sementara di tempat lain seperti Turki, berdasarkan amandemen konstitusi 2017 pemilih hanya memilih presiden dan wakil presiden ditentukan kemudian melalui penunjukkan setelah presiden dilantik, wakil presiden bisa satu atau lebih tergantung pada presiden. Adapun Perancis, negara ini tidak memiliki wakil presiden, wewenang untuk menggantikan tugas presiden biasanya dilimpahkan ke Perdana Menteri atau Ketua Senat. Komposisi kepemimpinan dalam format Wapres atau tanpa Wapres memang tidak lepas dari filosofi dan kebutuhan masing-masing negara.
Sejarah Wapres
Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia posisi ini sempat lowong karena transisi politik, seperti antara tahun 1956-1973 sepeninggal Wakil Presiden Hatta, posisi ini dibiarkan lowong hingga terjadi perubahan rezim dari Presiden Sukarno ke Presiden Suharto. Posisi wakil presiden diisi kembali oleh Sultan Hamengkubuwono pada tahun 1973. Kemudian lowong kembali pada tahun 1998 di masa transisi reformasi. Tahun 2001 sempat lowong namun hanya dalam hitungan hari yakni antara tanggal 23 hingga 26 Juli. Baru kemudian setelah demokrasi Indonesia kian solid dan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat pada pemilu 2004, 2009, 2014, 2019, posisi Wapres bertahan selama periode pemerintahan berjalan dan berfungsi sebagai elemen pelengkap bagi kerja-kerja presiden.
Belakangan, masyarakat Indonesia menyaksikan kembali situasi lowongnya kursi wakil presiden setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang merupakan pasangan Presiden Prabowo Subianto untuk periode 2024-2029 menyatakan keputusan untuk berhenti dari posisi tersebut (Antaranews, 12/11/2026). Keputusan ini disampaikan kepada MPR.
Selanjutnya, MPR harus melakukan sidang paripurna untuk memutuskan dan menetapkan pengganti wakil presiden. MPR meminta presiden untuk mengusulkan nama selambat-lambatnya 14 sebelum pelaksanaan sidang paripurna. Mengacu pada siaran pers MPR, proses yang berjalan saat ini adalah MPR telah membentuk panitia ad hoc dan tim verifikasi yang bekerja selama proses pemilihan berlangsung. MPR juga memutuskan sidang paripurna akan dilaksanakan pada 9 Desember 2026.
Lantas, siapa sosok yang tepat untuk mengisi posisi orang paling penting nomor dua di Indonesia itu?
Sejauh ini, sikap partai koalisi pemerintah yang secara konstitusional memiliki hak untuk mengajukan nama, mencerminkan kehendak untuk memberikan wewenang sepenuhnya kepada Presiden Prabowo sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra untuk memutuskan siapa figur yang akan dipilih. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PAN Zulfikli Hasan, Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB, elit Golkar dan elit PKS dalam kesempatan berbeda-beda secara tegas menyatakan sikap mendelegasikan mandat kepada Presiden Prabowo untuk memutuskan nama Wapres.
Pandangan partai koalisi seperti terkonfirmasi dari pernyataan Dolly Kurnia Tanjung yang merupakan wakil Ketua Umum Golkar. Dolly bahkan menyebut 8 nama yang memenuhi kualifikasi untuk posisi Wapres meliputi para ketua umum partai dari KIM Plus ditambahkan Ketua DPR Puan Maharani, serta tiga kader Partai Gerinda yakni Sugiono, Ahmad Muzani dan Sufi Dasco Ahmad (Detik, 14/11; Kumparan, 16/11).
Menentukan Nama
Dari deretan nama yang beredar, salah satu sosok yang memang banyak diperbincangkan di kalangan elit (mulai dari kader Gerinda, anggota DPR, anggota DPD, bupati, aktifis dan sejumlah tokoh) adalah sosok Sufi Dasco Ahmad. Sosoknya yang tenang dan bekerja dalam senyap cukup membantu menyelesaikan kebuntuan-kebuntuan persoalan yang dihadapi pemerintah di lapangan. Publik tentu masih ingat bagaimana Dasco bersama sejumlah anggota DPR hadir sebagai penjamin untuk membebaskan demonstran yang ditahan di Polda Metro Jaya pada tahun 2024 terkait aksi Kawal Putusan MK (Tempo, 26/8/2024). Dasco juga memiliki pengalaman di legislatif dalam mengamankan kebijakan pemerintah serta menjadi jembatan bagi dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil.
Akhirnya, keputusan akhir ada pada presiden. Di sisa periode pemerintahan Presiden Prabowo yang berhadapan dengan gejolak ketidakpastian global dan dinamika nasional, peran Wapres sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi program-program pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dari hulu ke hilir. Untuk mencapai target tersebut maka dibutuhkan sosok yang mampu mengikuti irama kerja presiden sekaligus memiliki jam terbang dan mendapat penerimaan dari berbagai kalangan.
