Politik Dinasti Terhadap Partisipasi Politik dan Kualitas Pemimpin di Indonesia

Fenomena politik dinasti (political family atau legacy politician) yang kini masih menjadi perbincangan publik setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, apakah berdampak terhadap partisipasi politik masyarakat dan kualitas pemimpin yang dihasilkan?

Tidak asing lagi dalam sistem pemerintahan di berbagai negara dengan adanya politik dinasti, seperti halnya saat ini yang terjadi di Indonesia. Dalam konteks ini, politik dinasti adalah praktik di mana kekuasaan politik diwariskan dalam satu keluarga atau kelompok tertentu, sehingga menciptakan struktur kepemimpinan yang berulang.

Situasi politik di Indonesia saat ini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat dengan munculnya politik dinasti yang ada di dalam pemerintahan. Hal tersebut tidak hanya disebabkan oleh teori elitisme (kekuasaan politik sering kali diwariskan oleh sekelompok kecil individu atau keluarga) namun juga ada teori legitimasi (politik dinasti sering kali bergantung pada penerimaan masyarakat terhadap kekuasaan yang diwariskan) yang mana tercipta dari ke ikut sertaan masyarakat dalam memilih suatu pemimpin.

ilustrasi politik dinasti, sumber: Muhammad Zaqqi Asegaf Al Farado

Politik dinasti seharusnya tidak pernah ada, karena konstitusi di Indonesia memberi hak bagi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. Sangat tidak etis jika di Indonesia yang mana merupakan negara dengan sistem pemerintahan demokrasi memiliki kehidupan politik yang di dominasi oleh kalangan kelompok tertentu atau keluarga, seperti yang terjadi pada sistem pemerintahan monarki konstitusi yang mana raja berkuasa tetapi dibatasi oleh hukum yang berlaku.

Dampak Politik Dinasti terhadap Partisipasi Politik

Politik dinasti dapat mengakibatkan penurunan tingkat partisipasi politik di dalam negeri. Ketika kekuasaan terpusat pada satu keluarga atau kelompok, masyarakat cenderung merasa bahwa hak suara mereka tidak berarti yang mengakibatkan apatisme politik, di mana masyarakat merasa tidak memiliki pengaruh penting dalam pengambilan keputusan politik. Berdasarkan teori partisipasi politik, rendahnya partisipasi ini dapat mengurangi legitimasi pemerintah dan menghambat perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia saat ini.

Selain itu politik dinasti juga menjadi hambatan atau keterbatasan ruang bagi calon pemimpin baru. Dalam sistem di mana kekuasaan diwariskan, individu yang tidak berasal dari dinasti politik tertentu sering kali kesulitan untuk mendapatkan dukungan untuk berpartisipasi dalam persaingan politik di pemerintahan. Hal ini berpotensi mengurangi keberagaman perspektif dalam kepemimpinan dan menghambat inovasi dalam kebijakan publik.

Contoh praktiknya bisa dilihat dari bagaimana institusi peradilan, yaitu Mahkamah Konstitusi mengubah aturan perundang-undangan untuk membuka jalan pintas bagi tokoh tertentu agar bisa maju di kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal ini bisa terjadi akibat adanya faktor penyalahgunaan kekuasaan dinasti politik untuk kepentingan sendiri yang sudah tidak dapat dicegah lagi.

Selanjutnya adalah pengaruh media dan opini publik. Media memiliki peran penting dalam membentuk opini publik terkait politik dinasti di masa globalisasi saat ini. Dalam banyak kasus, media cenderung lebih fokus pada tokoh-tokoh dari dinasti politik yang sudah dikenal, dan mengabaikan calon pemimpin baru yang mungkin memiliki visi dan misi yang lebih baik.

Dampak Politik Dinasti terhadap Kualitas Pemimpin

Politik dinasti menjadi dampak bagi kualitas kepemimpinan yang tidak merata. Pemimpin yang berasal dari dinasti politik tidak melalui proses seleksi yang ketat, sehingga kualitas kepemimpinan mereka dapat dipertanyakan, kemungkinan dapat mengakibatkan terciptanya kebijakan yang tidak efektif dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat maupun negara.

Ketergantungan pada jaringan keluarga juga menjadi dampak dari politik dinasti. Pemimpin dari dinasti politik akan mengandalkan keluarganya untuk membantu dalam mengelola sistem pemerintahan, hal ini akan mengakibatkan kurangnya pembaruan dalam kebijakan untuk mengatur negara. Hal ini juga dapat mengakibatkan terciptanya keputusan politik yang lebih mengutamakan kepentingan keluarga daripada kepentingan publik.

Maraknya kegiatan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) di kursi pemerintahan merupakan dampak dari adanya politik dinasti. Ketika kekuasaan terpusat dalam satu keluarga, ada kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini dapat merusak integritas sistem pemerintahan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga publik.

Dinasti politik jelas dapat merusak praktik demokrasi di Indonesia. Politik Demokrasi yang semestinya menjadi kekuatan untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat di Indonesia akhirnya menghilang dan digantikan oleh sistem politik dinasti atau pemerintahan monarki konstitusi yang dikuasai oleh suatu kelompok atau keluarga tertentu.

Menghapus Politik Dinasti Jalan Terbaik ke Depannya

Berdasarkan pembahasan diatas, politik dinasti dalam sistem pemerintahan Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat dan kualitas pemimpin yang dihasilkan di pemerintahan di Indonesia. Untuk mengatasi dampak negatif dari politik dinasti, diperlukan reformasi sistem pemilihan, pendidikan politik yang baik, dan penguatan institusi demokrasi. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Indonesia.

Kepemimpinan Indonesia di masa depan bisa ditentukan dari kualitas pemimpin sekarang dan kualitas masyarakatnya. Pemimpin sekarang dapat membuat peraturan-peraturan yang membatasi anggota keluarga dari pemegang jabatan politik untuk mencalonkan diri dalam pemilihan tertentu. Selain itu harus ada juga dukungan dari masyarakat dengan terciptanya kesadaran dan paham bahwa dinasti politik berdampak buruk pada kehidupan pemerintahan di masa depan.

Kualitas calon pemimpin ditentukan dari kapasitas intelektual dan kerja kerasnya untuk membangun masyarakatnya bukan ditentukan dari kekuatan elektoral berdasarkan kekuasaan kalangan elite politik. Calon pemimpin sekarang harus mampu melihat dan mendengar suara rakyat untuk memberikan solusi terbaik dari permasalahan yang terjadi untuk pembangunan bangsa, bukan sebaliknya dengan menambah masalah baru di kehidupan masyarakat untuk kepentingan pribadi.