Menanti Pemerataan Pendidikan di Bumi Cendrawasih

Seorang guru dengan masker di wajahnya mengajar sejumlah murid yang tirai menggunakan masker di SD Al Maarif 1 Kampung Maibo, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Sabtu (6/3/2021). Foto: Olha Mulalinda/ANTARA FOTO

Terdapat lebih dari 4,3 juta jiwa penduduk tinggal di Papua, Sang Bumi Cendrawasih. Seiring dengan bertambahnya tahun, jumlah penduduk pun akan semakin bertambah. Namun apakah bertambahnya penduduk di Papua selaras juga dengan pemerataan pendidikan yang tersedia?

Pendidikan merupakan hal yang penting dan wajib ditempuh oleh seluruh manusia karena sejatinya manusia memerlukan pendidikan untuk memperkaya pengetahuan mereka. Di Indonesia, cita-cita tersebut tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2 bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya.”

Hal ini membuktikan betapa pentingnya sekolah sebagai lembaga pendidikan dalam memegang peran terhadap sumber daya manusia ke depannya. Sebab dengan seiring berkembangnya zaman ke arah yang lebih modern dan canggih, generasi penerus bangsa yang akan menentukan nasib bangsa itu sendiri. Generasi penurus ini tidak hanya membutuhkan kemampuan keterampilan saja, namun juga bersumber dari intelektualitas yang dipelajarinya dalam pendidikan formal. Sayangnya angan dan harapan ini tak sesuai dengan fakta di lapangan. Pemerataan pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata terwujud. Dalam hal jumlah sekolah saja, terlihat sangat kontras antara banyaknya sekolah di Pulau Jawa dengan minimnya sekolah di daerah Timur Indonesia terutama yang berada di pelosok daerah.

Bahkan di Papua justru banyak mendapat simpatisan dari masyarakat yang berasal dari luar Papua yang memilih untuk terjun langsung mengedukasi masyarakat Papua dengan sarana prasarana seadanya di Bumi Cendrawasih.

Dilansir dari data.sekolah-kita.net, jumlah sekolah di Papua tercatat sebanyak 3.900 sekolah. Dari jumlah ini, Sekolah Menengah Atas (SMA) hanya ada sebanyak 245 sekolah. Mayoritas sekolah yang tersedia di Papua hanya sampai jenjang SD saja. Hal ini menunjukkan perbandingan jumlah Sekolah Dasar (SD) lebih banyak dari pada Sekolah Menengah Atas (SMA). Apalagi universitas yang hanya terdapat di kota-kota besar, yang lokasinyajauh dari berbagai pelosok daerah.

Hal ini membuat kemampuan sumber daya manusia di Papua tidak sebesar di Pulau Jawa, salah satunya karena dari segi geografis jarak yang ditempuh untuk ke sekolah berada di luar jangkauan. Menurut kanaldesa.com hampir 30 persen SD di Papua sulit diakses karena siswa harus menempuh jarak lebih dari 3 kilometer. Hal ini merupakan penyebab sebagian besar masyarakat Papua hanya tamat SD. Pengorbanan dan usaha yang dilakukannya lebih sulit dibandingkan sekolah-sekolah yang tersedia di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa akses kendaraan sangat mumpuni. Sedangkan di Timur Indonesia, medan yang dihadapi bukan lagi kemacetan namun perbukitan yang ekstrem. Hal ini membuat jarak siswa untuk berangkat ke sekolah sangat memakan risiko yang tinggi.

Tiga orang murid tanpa menggunakan masker membaca buku di dalam kelas di SD Al Maarif 1 Kampung Maibo, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Sabtu (6/3/2021). Foto: Olha Mulalinda/ANTARA FOTO

Data PAUDNI menunjukkan, jauhnya sekolah-sekolah dari berbagai desa di Papua membuat sekitar 800 ribu anak-anak putus sekolah. Tak hanya itu, kawasan Indonesia bagian Timur juga masih memiliki angka buta huruf yang tinggi. Kemdikbud mencatat tingkat buta aksara di Provinsi Papua mencapai 21,9 persen.

Saya sangat berharap, pemerataan sekolah di Bumi Cendrawasih terkasih dapat dimaksimalkan lagi. Fakta yang terjadi dilapangan seharusnya dapat dijadikan pertimbangan besar bagi pemerintah untuk membangun atau mendirikan sekolah dengan memperhatikan letak dan jarak murid dari suatu desa maupun tempat tinggalnya. Tidak semua murid mampu menempuh jarak lebih dari 3 kilometer setiap harinya dengan taruhan nyawa karena ekstremnya akses pendidikan ke sekolah tersebut.

“Anggaran pendidikan tahun 2023 sebesar Rp 608,3 triliun menggambarkan 20 persen komitmen tetap dijaga” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Selasa (30/08/2022). Hal ini seharusnya menjdi komitmen pemerintah untuk terus menjaga anggaran pendidikan supaya meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan dapat bersaing di era yang mendatang.

Pemerataan pendidikan khususnya sekolah di Indonesia merupakan langkah awal yang sangat penting untuk direalisasikan karena sekolah merupakan tempat untuk menimba ilmu. Di awal tahun 2023 ini saya menaruh harapan besar pada pemerintah dalam memajukan pendidikan di Indonesia dimulai dari pembangunan berbagai sarana dan prasarana seperti sekolah dan diikuti oleh tenaga pendidik supaya menghasilkan anak bangsa yang cerdas, berkualitas, dan memiliki daya saing yang tinggi di kancah dunia.