Menjaga Stabilitas Ekonomi dan Penghidupan Rakyat

Pertemuan Presiden Prabowo dengan sejumlah tokoh ekonomi nasional di Kompleks Istana Kepresidenan pada Jumat, 22 Mei 2026, menarik dibaca bukan sekadar sebagai agenda konsultasi ekonomi. Pertemuan itu menunjukkan bahwa pemerintah sedang berusaha membaca arah ekonomi nasional di tengah situasi global yang tidak mudah. Di tengah tekanan global, risiko inflasi, dinamika nilai tukar, dan kebutuhan menjaga penghidupan rakyat, pembahasan tentang stabilitas ekonomi menjadi semakin penting untuk arah kebijakan bangsa.

Dalam pertemuan tersebut, beberapa isu besar ikut dibahas, mulai dari penguatan ketahanan ekonomi nasional, stabilitas sektor keuangan, percepatan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), hingga pembenahan tata kelola ekspor sumber daya alam. Garis besarnya jelas: pemerintah ingin memastikan ekonomi nasional tetap kuat, cadangan devisa terjaga, rupiah lebih stabil, dan hasil sumber daya alam memberi manfaat lebih besar bagi kepentingan nasional.

Langkah seperti ini tentu penting. Negara tidak bisa mengelola ekonomi hanya dengan keberanian politik. Ekonomi membutuhkan data, pengalaman, kehati-hatian, dan kemampuan membaca risiko. Dalam situasi global yang mudah berubah, mendengar masukan dari ekonom dan tokoh berpengalaman adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah.

Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Stabilitas ekonomi bukan urusan elite saja.

Stabilitas ekonomi tidak hanya hidup dalam angka inflasi, nilai tukar, pertumbuhan ekonomi, atau kepercayaan pasar. Lebih jauh, berbicara terkait stabilitas ekonomi itu menyentuh penghidupan rakyat. Stabilitas terasa pada harga beras, biaya transportasi, cicilan rumah, ongkos sekolah, upah pekerja, pendapatan pedagang kecil, dan kemampuan keluarga untuk bertahan hidup dari bulan ke bulan.

Karena itu, ketika stabilitas ekonomi dibicarakan di Istana, pertanyaan demokratisnya bukan apakah Presiden perlu mendengar ekonom. Tentu perlu. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah arah kebijakan ekonomi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memahami, mengkritik, dan ikut mengawasi keputusan yang akan memengaruhi kehidupan mereka.

Dalam demokrasi, ekonomi tidak bisa dipisahkan dari partisipasi warga. Rakyat bukan sekadar objek penerima dampak kebijakan. Rakyat adalah pemilik sah arah pembangunan. Kebijakan tentang investasi, subsidi, pajak, harga pangan, dan lapangan kerja pada akhirnya kembali ke satu titik: bagaimana rakyat menjalani hidupnya.

Di sinilah ruang publik menjadi penting. Kebijakan ekonomi yang baik tidak cukup hanya dibahas di ruang tertutup oleh pejabat, ekonom, dan pelaku pasar. Kebijakan ekonomi juga harus bisa dijelaskan kepada publik dengan bahasa yang jernih. Publik perlu tahu mengapa kebijakan tertentu diambil, siapa yang akan terdampak, siapa yang diuntungkan, dan risiko apa yang harus diantisipasi.

Melihat pada pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya tentang “inflasi pengamat” beberapa waktu lalu dapat dibaca dalam konteks ini. Kritik terhadap komentar ekonomi yang tidak berbasis data memang dapat dipahami. Ruang publik tidak boleh dipenuhi pendapat yang asal bunyi, tidak akurat, dan justru menimbulkan kecemasan. Dalam isu ekonomi, data sangat penting karena persepsi publik dapat memengaruhi perilaku pasar dan kepercayaan masyarakat.

Tetapi kehati-hatian terhadap pendapat yang keliru tidak boleh berubah menjadi alergi terhadap kritik. Pengamat, akademisi, jurnalis, mahasiswa, serikat pekerja, pelaku UMKM, organisasi masyarakat sipil, dan warga biasa semuanya punya tempat dalam demokrasi. Kritik bukan selalu gangguan. Kritik sering menjadi alarm agar kebijakan tidak berjalan terlalu jauh dari kepentingan publik.

Pemerintah boleh meminta kritik berbasis data. Tetapi pemerintah juga perlu memastikan data tersedia, terbuka, dan mudah diuji. Kritik yang sehat membutuhkan ekosistem informasi yang sehat juga. Jika data terbatas, proses kebijakan tertutup, dan keputusan ekonomi besar sulit dipahami publik. Secara langsung akan berkorelasi pada lemahnya kualitas partisipasi.

Kebijakan DHE SDA dapat menjadi salah satu contoh. Secara ekonomi, kebijakan ini bisa dipahami sebagai upaya memperkuat cadangan devisa, menjaga stabilitas rupiah, dan memastikan hasil ekspor sumber daya alam tidak terlalu cepat keluar dari sistem keuangan nasional. Dalam konteks ketidakpastian global, kebijakan semacam ini masuk akal sebagai instrumen menjaga stabilitas.

Namun, dari sisi demokrasi ekonomi, kebijakan seperti DHE SDA tetap perlu dikawal. Pertanyaannya bukan hanya apakah kebijakan itu baik untuk stabilitas makro. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana manfaatnya dapat kembali kepada rakyat, bagaimana dampaknya terhadap pelaku usaha, bagaimana daerah penghasil memperoleh manfaat yang adil, dan bagaimana tata kelola sumber daya alam dijalankan secara transparan?

Hal yang sama berlaku dalam pembenahan tata kelola ekspor sumber daya alam. Negara memang perlu memastikan hasil sumber daya alam memberi penerimaan yang lebih besar bagi ekonomi nasional. Tetapi pengelolaan sumber daya alam tidak boleh berhenti pada logika penerimaan negara. Di balik ekspor komoditas, ada daerah penghasil, pekerja, masyarakat sekitar, lingkungan hidup, dan ruang hidup warga yang ikut menanggung dampak.

Dengan kata lain, stabilitas ekonomi tidak bisa hanya diukur dari tenangnya pasar keuangan. Stabilitas yang sehat juga harus dilihat dari kuatnya kepercayaan publik. Rakyat akan lebih percaya jika kebijakan ekonomi dijelaskan secara terbuka, prosesnya akuntabel, dan manfaatnya terasa dalam penghidupan sehari-hari.

Stabilitas yang hanya dibangun dari atas mungkin tampak rapi, tetapi rapuh secara sosial. Pemerintah bisa saja berhasil menjaga angka makro, tetapi jika masyarakat merasa tidak diajak memahami arah kebijakan, maka jarak antara negara dan warga akan melebar. Dalam jangka panjang, jarak ini dapat melemahkan legitimasi kebijakan.

Karena itu, pertemuan Presiden dengan para ekonom sebaiknya dibaca sebagai langkah awal, bukan akhir. Setelah mendengar ekonom, pemerintah perlu memperluas percakapan ekonomi ke ruang publik. Kampus, media, asosiasi pekerja, pelaku UMKM, komunitas daerah, dan masyarakat sipil perlu diberi ruang untuk ikut membaca arah kebijakan. Bukan untuk menggantikan peran teknokrat, tetapi untuk memastikan kebijakan ekonomi tidak kehilangan pijakan sosial.

Ekonomi bukan hanya soal mengelola angka. Ekonomi adalah soal mengelola penghidupan. Mendengar ekonom adalah langkah penting. Tetapi mendengar rakyat adalah syarat agar stabilitas ekonomi tidak berubah menjadi percakapan sempit di antara elite. Sebab yang paling merasakan berhasil atau gagalnya kebijakan ekonomi adalah rakyat yang setiap hari berhadapan dengan harga, pendapatan, dan penghidupan.