DPRD Sulsel Pertanyakan Anggaran Perjalanan Dinas Bappeda Rp 8,1 M

Anggaran Perjalanan Dinas (ilustrasi)

Makassar -- Komisi D Anggota DPRD Sulsel mempertanyakan anggaran perjalanan dinas senilai Rp 8,1 milliar yang diajukan pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan.

Salah satu anggota DPRD Komisi D, Faridayanti mempertanyakan anggaran yang cukup besar di dinas Bappeda Sulsel tersebut, yang dinilai sangat besar hanya untuk perjalanan dinas saja.

"Kami menganggap itu terlalu besar, untuk Bappeda saja, Itu total dari tiga perjalan, dimana ada perjalanan didalam negeri dan perjalanan luar negeri, kenapa ada perjalanan luar negeri, itu nilainya Rp 8.1 miliar untuk Bappeda saja?," Tanya Faridayanti Anggota Komisi D, Rabu (27/11).

Menurutnya jumlah ini akan sebanding jika Bappeda mampu menujukkan di hadapan Komisi D dengan anggaran sebesar Rp 8.1 milyar itu manfaat besar apa yang akan diberikan.

"Makanya tadi semua mempertanyakan, kami semua tidak ada masalah, tapi outputnya harus jelas, nah sekarang outputnya apa, itu harus jelas," tegasnya.

Sementara, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappeda Pemprov Sulsel, menganggap anggaran perjalan dinas yang berjumlah Rp 8.1 milliar khusus Bappeda dinilai tidak besar.

Menurutnya usulan perjalan dinas senilai Rp 8.1 miliar itu nantinya akan digunakan untuk melakukan koordinasi-koordinasi di lintas sektor mulai dari koordinasi ditingkatkan kabupaten kota sampai pada kegiatan koordinasi ditingkat nasional maupun luar negeri.

"Anggaran itu, ada pada banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya soft skill, dimana soft skill ini tidak nampak, dan salah satu kegiatan Bappeda Sulsel itu adalah melakukan koordinasi-koordinasi, dan memang hampir semua kabupaten kita koordinasikan, belum lagi koordinasi koordinasi regional, belum lagi kegiatan kegiatan koordinasi dengan Pemerintah pusat, sehingga kalau kita cermati perjalan dinas Bappeda dengan dinas yang lain pasti kelihatan besar" jelas Rudy Djamaluddin.

Ia menambahkan bahwa jumlah yang ditawarkan pada komisi D melalui tahapan rasionalisasi dan diperhitungkan se-efisien.

"Kita tunggu masukan anggota dewan, kalau dari versi kami Rp 8.1 miliar ini adalah suatu angka yang kita sudah efisiensi kan, yang akan kita optimalkan, semoga masih cukup sampai pembahasan, bahkan kita kita sudah mengurangi dengan asumsi, jika terjadi ketidakcukupan maka kita punya satu langkah melakukan revisi yaitu pada saat pembahasan APBD" tutupnya.