Garuk Punggung: ASN, Loyalitas Ini Arahnya ke Mana, Ya?
Penulis Esai, sehari-sehari bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Tegal.
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Makhsun Bustomi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Gatal di punggung itu memang menyebalkan. Namun, ada seporsi kenikmatan ketika jari akhirnya menemukan titik yang tepat untuk digaruk.
Menemukan titik koordinat gatal di punggung tidak selalu mudah. Kita bisa mengandalkan perasaan. Sedikit ke kiri, geser ke kanan, agak naik, atau turun lagi sedikit. Tangan punya keterbatasan jangkauan. Karena itulah, ada pula yang membeli alat penggaruk punggung. Teknik lain adalah menggosok punggung di sudut luar dinding. Masalahnya, kapan punggung gatal susah diprediksi. Bisa saat presentasi, rapat, menyetir atau sedang menghadap atasan.
Lalu, bagaimana kalau atasan kita yang gatal punggungnya?
Soal ini, teman saya seorang ASN berbagi cerita. Suatu waktu, ia diminta menggaruk punggung atasannya. Dengan kikuk ia mencari titik yang pas. Konon, itu trik atasan untuk menguji mana staf yang siap diperintah apa pun dan kapan pun. Mau tak mau, ia melakukannya. Menurutnya, ihwal garuk punggung bisa menjadi ukuran loyalitas.
Dari cerita itu, ada sesuatu yang layak direnungkan. Ketika garuk punggung dilakukan demi mengukur kepatuhan, ini bukan soal gatal lagi. Garuk punggung bukan sekadar ukuran loyalitas, justru bisa menjadi ukuran mentalitas.
Apalagi dalam organisasi birokrasi yang hierarkis, mudah tumbuh pikiran bahwa bawahan yang baik adalah yang selalu bilang, "Siap!". Ada rasa tak enak ketika menolak. Lebih jauh lagi, karier menjadi aman.
ASN sebenarnya harus loyal kepada siapa? Pertanyaan ini penting mengingat ASN bukan pelayan pejabat. ASN adalah pelayan publik yang menjalankan mandat negara sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Loyalitas merupakan salah satu core value ASN. Alamat kesetiaan ASN adalah pada bangsa dan negara, komitmen pada Pancasila dan UUD 1945, keteguhan pada NKRI dan pemerintahan yang sah. Artinya, loyalitas melampaui objek yang jauh lebih besar daripada sebatas siapa yang menjadi atasan.
Atasan bisa berubah, kepala dinas bisa dimutasi, kepala daerah bisa berganti. Namun, masyarakat akan selalu ada. Maka, loyalitas harus diarahkan kepada aturan, tujuan organisasi, integritas dan terutama pelayanan kepada masyarakat. Itulah arah titik koordinatnya.
Atasan Versus Alasan
Tapi, bawahan bisa apa?
Dalam organisasi hierarkis memang tugas, penilaian kinerja dan karier relatif di bawah kendali atasan. Di sinilah motivasi melayani kepentingan publik menjadi relevan. Belajar optimis dari riset Schuster dkk. (2024) terhadap 19.852 ASN di Chile. Kepemimpinan yang tidak etis tidak otomatis membuat bawahan ikut menjadi tidak etis. Pada birokrat yang direkrut berbasis prestasi, paparan perilaku pimpinan yang tidak etis justru dapat memunculkan kesadaran dan intensi etis yang lebih kuat. Artinya, atasan tidak selalu menjadi alasan keputusan.
Nah, bawahan yang baik bukan berarti mematikan akal sehat, bukan?Sebaliknya, ASN yang baik adalah yang memiliki GPS moral ketika atasan kehilangan arah. Ini titik poin mengapa sistem merit penting diperjuangkan. Sistem yang menilai berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan integritas. Pertanyaan tentang seorang ASN semestinya bukan tentang “dia orang siapa" tetapi “dia bisa apa”.
Sepanjang karier birokrasi ditentukan oleh kemampuan "menggaruk punggung atasan", selama itu pula roda birokrasi menggelinding salah arah. Akibatnya, promosi dan pemilihan pejabat belum tentu menuju kepada mereka yang kompeten. Tetapi mereka yang pandai membaca selera pimpinan. Kepercayaan didapat bukan oleh yang berkinerja. Melainkan yang berakrobat mengambil hati atasan.
Loyalitas salah arah justru akan menjadi jebakan. Seorang ASN merasa sebagai aparatur loyal sesungguhnya hanya bawahan yang mencari aman atau takut kehilangan kenyamanan.
Jadi, tugas ASN bukan "menggaruk punggung" atasan. Menjadi ASN kadang justru harus berani mengambil risiko. Ada kalanya kita harus menggaruk "punggung macan". Berkata "tidak" bukan berarti membangkang. Ketika sebuah perintah bertentangan dengan aturan, etika, profesionalisme, atau kepentingan publik maka keberanian untuk mengingatkan justru merupakan bentuk tanggung jawab.
Mencari jalan keluar saat masyarakat sulit mendapatkan layanan, turut memperbaiki ketika sistem organisasi lamban, menyederhanakan prosedur dan merespons keluhan adalah wujud dari tanggung jawab. Termasuk ketika ada masalah yang selama ini dibiarkan, tidak boleh pura-pura tidak melihatnya.
Mentalitas ala Hoegeng
Tak dimungkiri dalam birokrasi, kesetiaan itu sering salah alamat sehingga butuh keberanian agar tak bimbang. Untuk meneladan keberanian itu tanpa ragu saya menunjuk mentalitas ala Hoegeng. Seorang Kapolri dan pernah pula menjadi menteri pada era Presiden Sukarno. Sewaktu menjabat Menteri Iuran Negara, ia dipanggil ke Istana Merdeka. Sukarno sedikit meminta kemudahan bea memasukkan barang belanjaannya dari luar negeri.
Dalam Hoegeng, Polisi dan Menteri Teladan (Kompas, 2013) kemudian dikisahkan bahwa Hoegeng menawarkan solusi: Presiden membuat perintah tertulis atau aturannya diubah lewat mekanisme panjang di DPR agar bebas bea. Sebuah keberanian pemihakan kepada kepentingan publik melampaui loyalitas kepada orang nomor satu di Indonesia.
Seandainya boleh kisah itu kita sebut sebagai sejarah loyalitas, sepantasnya ASN mengikuti jejak semacam itu di lingkungan kerja. Tetapi, bagaimana jika dalam circle tempat berdinas, sulit menemukan panutan praktik baik serupa itu? Apa boleh buat, seorang ASN mungkin tak bisa memilih di mana ditempatkan. Tetapi ada satu tugas sekaligus satu kesimpulan: setiap ASN harus mengumpulkan mental keberanian untuk menuliskan sejarah loyalitasnya masing-masing.
Akhirnya, meniru judul buku yang difilmkan muncul pertanyaan, "ASN, loyalitas ini arahnya ke mana, ya?" Terkadang pertanyaan yang sama harus terus diulang di kepala supaya yakin jawabannya.