Terkait Penggeledahan di Kota Malang, KPK: Ada Bukti Terkait Perkara

Febri Diansyah Juru Bicara KPK mengatakan bahwa ada bukti dari penggeledahan kasus korupsi Kota Malang (Istimewa)

MALANGTODAY.NET – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai detik ini belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kelanjutan perkembangan kasus korupsi Kota Malang. Namun meski begitu, pendalaman kasus kembali dilaksanakan sejak awal pekan ini.

Setelah sebelumnya memanggil 15 anggota DPRD Kota Malang sebagai saksi pada Senin (19/3), lembaga antirasuah ini bergerak menggeledah dua rumah milik Wali Kota Malang non-aktif sekaligus Calon Wali Kota Malang 2018-2023, M. Anton dan Calon Wali Kota Malang nomor urut satu, Yaqud Ananda Gudban pada Selasa (20/3) siang sampai sore.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyampaikan, KPK sampai sekarang masih melakukan pengembangan perkara sekaligus penyidikan terkait kasus pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan atau APBDP 2015. Tim yang berada di lapangan pun juga melakukan penggeledahan di dua rumah.

“Kami masih menunggu informasi yang ada di lapangan terlebih dulu, baru setelah itu akan kami sampaikan informasinya secara detail,” katanya.

Lebih lanjut Febri menjelaskan, penggeledahan yang dilakukan di dua rumah tersebut lantaran KPK menduga terdapat bukti-bukti terkait perkara di dua tempat tersebut.

“Kalau kita melakukan penggeledahan berarti di lokasi itu ada bukti terkait perkara,” tambahnya.

Sementara terkait bukti-bukti yang mengarah pada pihak lain yang harus bertanggung jawab, pria berkacamata itu menyampaikan jika KPK masih akan terus mendalami perkara. Namun, dia masih belum dapat menjelaskan seperti apa hasil di lapangan karena menunggu informasi secara lengkap.

“Karena sudah geledah berarti sudah proses penyidikan, informasi yang lebih lengkap akan kita sampaikan kalau kondisi di lapangan sudah memungkinkan,” pungkas Febri.

Sementara itu, sebelumnya sempat beredar informasi bahwa nama M. Anton dan Yaqud Ananda Gudban telah disebut sebagai tersangka baru dalam kasus APBDP Kota Malang Tahun Anggaran 2015. Selain dua nama tersebut, terdapat pula 17 nama lain yang berasal dari kursi legislatif.

Perkara yang sudah ditangani KPK sejak akhir tahun 2017 itu sebelumnya telah menetapkan tiga nama sebagai tersangka. Ketiganya adalah mantan Ketua DPRD Kota Malang, M. Arief Wicaksono (MAW), mantan Kepala Dinas PUPR Kota Malang Jarot Edy Sulistyono, dan Komisaris PT ENK Hendarwan Maruszaman.