Tersangkut Kasus Korupsi, Kenapa Calon Kepala Daerah Masih Bisa Dipilih?

Ilustrasi Pilkada 2018 @ MalangTODAY.net

MALANGTODAY.NET – Akhir-akhir ini Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) telah menetapkan beberapa calon kepala daerah dalam Pilkada 2018 sebagai tersangka korupsi. Sebagian beranggapan, para calon yang terindikasi kasus tersebut harusnya dicabut dari proses Pilkada.

Namun dengan aturan yang telah dibuat, pencabutan status calon Kepala Daerah sangatlah tidak mudah. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang pencalonan Pilkada Pasal 78, telah disebutkan secara rinci bahwa penggantian calon dalam Pilkada hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, Zaenuddin menyampaikan, penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon perseorangan dengan beberapa pertimbangan.

Diantaranya tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap seperti meninggal dunia yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah atau kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat.

Kemudian tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

“Selanjutnya adalah calon yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” katanya pada MalangTODAY.net, Rabu (21/3).

Artinya, para calon kepala daerah yang tersangkut kasus hukum, seperti tindak pidana korupsi masih berpeluang untuk mengikuti proses Pilkada dan dipilih oleh masyarakat. Namun hal itu tidak berlaku ketika pengadilan sudah mengeluarkan keputusan yang bersifat inkrah.

“Penggantian bisa benar-benar dilakukan ketika kekuatan hukumnya bersifat inkrah,” jelasnya.

Lebih lanjut pria berkacamata itu menjelaskan, penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon yang dikarenakan meninggal dunia, tidak dapat melaksanakan tugas secara permanen, serta dijatuhi pidana dengan kekuatan hukum tetap dapat dilakukan dalam berbagai kondisi.

Kondisi yang dimaksud adalah ketika dalam tahap verifikasi persyaratan calon, sebelum penetapan pasangan calon atau sejak penetapan pasangan calon sampai dengan 30 hari sebelum hari pemungutan suara.

Artinya, jika ada salah satu calon dalam Pilkada dinyatakan atau dijatuhi pidana terhitung sebelum penetapan calon atau maksimal 30 hari sebelum pemungutan suara, maka yang bersangkutan bisa diganti oleh partai politik yang mengusung.

Namun ketika ada salah satu dari pasangan calon yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 hari sebelum pemungutan suara, maka partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti.

Ketika kondisi tersebut terjadi, maka KPU pun berkewajiban menyampaikan kondisi yang sebenarnya kepada masyarakat. Untuk kemudian proses pemilihan masih dapat dilanjutkan.

“Semua dengan catatan bahwa status hukumnya adalah inkrah,” papar pria berkacamata itu.

Penggantian bakal calon atau calon menurut Zaenuddin dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan calon Wali Kota menjadi calon Wakil Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota menjadi calon Wali Kota.

Keputusan untuk mengusulkan nama pengganti pun menurutnya harus mendapat persetujuan dari Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan tidak mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik.