Mengenal Pattiro: Civil Society Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

foto bersama pengurus PATTIRO Malang dok. pribadi

PATTIRO (Pusat Telaah dan Informasi Regional) adalah lembaga masyarakat sipil di Indonesia yang berfokus pada pemberdayaan pemerintah daerah dan masyarakat. PATTIRO, yang berdiri sejak tahun 1999, telah menunjukkan betapa pentingnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan. Melalui pendekatan berbasis penelitian dan advokasi juga digunakan untuk menemukan masalah dan solusi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. PATTIRO dapat memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan data dan fakta untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik di tingkat daerah melalui penelitian yang mendalam dan menyeluruh.

Selain itu, PATTIRO juga aktif dalam membangun kapasitas masyarakat melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, PATTIRO membantu meningkatkan kesadaran dan kemampuan warga dalam mengadvokasi hak-hak mereka serta berpartisipasi dalam proses pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Program-program ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu, tetapi juga memperkuat jaringan dan kolaborasi antar komunitas

Edukasi Demi Penguatan Demokrasi

Selain itu, PATTIRO harus diapresiasi atas upayanya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. PATTIRO memantau penggunaan sumber daya publik melalui program seperti pengawasan pelayanan publik dan pemantauan anggaran. Ini sangat penting dalam situasi di Indonesia, di mana penyalahgunaan wewenang dan korupsi terus menjadi masalah besar dalam tata kelola pemerintahan. Dengan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan seperti pemilihan kepala daerah, PATTIRO memperkuat demokrasi lokal. PATTIRO membantu menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan memberikan informasi dan edukasi kepada pemilih.

Namun, tantangan yang dihadapi PATTIRO tidaklah sedikit. Sebagai organisasi yang sering kali bersinggungan dengan kepentingan politik dan birokrasi, PATTIRO harus mampu mempertahankan independensinya dan terus memperjuangkan transparansi serta akuntabilitas tanpa kompromi. Selain itu, dukungan finansial dan keberlanjutan program juga menjadi isu penting yang harus dikelola dengan baik. Secara keseluruhan, PATTIRO telah membuktikan diri sebagai salah satu civil society yang efektif dalam pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Dengan terus memperkuat kapasitas internal dan memperluas jaringan kerjasama, PATTIRO diharapkan dapat terus berperan sebagai agen perubahan yang membawa dampak positif bagi masyarakat dan pemerintahan di tingkat lokal. Ke depan, peran PATTIRO akan semakin krusial dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, transparan, dan berkeadilan di Indonesia.

Model Civil Society PATTIRO

Jan Aart Scholte memberikan tiga model kelompok dalam civil Society diantaranya adalah radicalist, kelompok civil society yang mencoba merubah sebuah kebijakan yang tidak memberikan kesejahteraan bagi manusia dengan paksa. Reformist yang merupakan kelompok civil society yang mengajak pemerintah untuk perubahan, yang dilakukan dengan kecenderungan persuasif. Dan conformist, yang merupakan kelompok civil society yang terkadang mendukung/kerjasama dengan pemerintah dan juga bisa menentang. \

Dalam hal ini, PATTIRO sebaagi civil society yang berperan penting dalam memberdayakan masyarakat dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Dapat dikatakan sebagai civil society reformist, dimana dalam menjalankan tupoksinya PATTIRO cenderung negosiasi dengan pemerintah dalam hal perbaikan mensejahterakan rakyat. Disisi lain PATTIRO fokus terhadap pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan diskusi public maupun metode lain. PATTIRO memilih pendekatan yang kooperatif dan inklusif dalam bekerja dengan pemerintah, sektor swasta, dan institusi lainnya untuk mencapai perubahan. Mereka percaya pada perubahan bertahap melalui reformasi dalam sistem yang ada, bukan perubahan drastis atau revolusi. Fokus utama PATTIRO adalah mempengaruhi kebijakan publik melalui advokasi, lobi, dan dialog. Mereka cenderung bekerja sama dengan pemerintah untuk mengimplementasikan perubahan, dan seringkali terlibat dalam proses konsultasi dan dialog kebijakan.