Pejabat Paham Pancasila, Rakyat Sejahtera

Ilustrasi Garuda Pancasila. Foto: Shutter Stock

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki dasar hukum dari Pancasila. Dani Pinasang, dalam jurnalnya yang terbit di unsrat.ac.id (2012), menerangkan secara konstitutif kedudukan Pancasila memiliki hierarki paling tinggi dalam perundang-undangan menjadikan Pancasila sebagai acuan pokok dalam pengembanan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sejarah mencatat bahwa para tokoh terdahulu merumuskan Pancasila dengan menggali nilai-nilai Pancasila melalui budaya leluhur. Sehingga hadirnya Pancasila itu tidak serta-merta karangan dari para tokoh melainkan itu mutlak sudah ada di kehidupan rakyat nusantara. yang kemudian dijadikan sebagai nilai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sangat disayangkan selama perkembangan bangsa ini masyarakat Indonesia memahami Pancasila hanya sebagai suatu teks tanpa benar-benar memaknai esensi yang terkandung dalam kelima silanya, padahal sejatinya nilai-nilai dari setiap sila itulah yang membentuk kesatuan dan persatuan dari keberagaman bangsa ini.

Kenapa hal itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin rakyat bisa memaknai esensi dari setiap sila dalam Pancasila jika para pejabat sendiri sebagai sesosok pemimpin rakyat tidak mengerti apa itu Pancasila.

Pejabat Tidak Paham Pancasila

Ilustrasi Garuda Pancasila. Foto: Shutter Stock

Pancasila sebagai ideologi negara dirumuskan oleh panitia sembilan dan berdasarkan pidato Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi pedoman dan senantiasa hidup dalam setiap kepribadian rakyat indonesia.

Pancasila sebagai dasar dan pedoman hidup bernegara menuntut kita sebagai rakyat Indonesia untuk dapat mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Berbicara tentang Pancasila berarti kita harus dapat mendudukkan diri sebagai sesama warga bangsa, sesama saudara, sesama putra-putri yang lahir di ibu pertiwi, memiliki jiwa dan tujuan yang sama, untuk menciptakan kesejahteraan sosial sehingga tidak ada sekat sosial yang menghalangi kita untuk berinteraksi.

Tidak jarang ketika sedang berada di tempat umum kita melihat ada oknum dari para pejabat yang beranggapan bahwa kepentingan mereka yang harus didahulukan padahal fasilitas umum merupakan milik bersama dan mereka merupakan bagian dari rakyat juga.

Ketidaksadaran tersebut menunjukkan betapa menjijikkannya ketika kita melihat situasi di mana sikap arogan yang dimiliki oleh para birokrat ditunjukkan dengan gamblang di depan para rakyat yang dengan pasrah hanya diam dan tak berkutik.

Sikap tersebut menandakan bahwa suatu instansi negara banyak diisi oleh mereka yang bahkan tidak mengerti esensi dari Pancasila. Tidaklah mungkin kesejahteraan dapat tercapai bila hal sederhana seperti itu tidak dapat dimengerti.

Paham Pancasila Menuju Kesejahteraan

Ilustrasi Garuda Pancasila. Foto: Shutter Stock

Dikutip dari jurnal yang ditulis Muhammad Mona Adha berjudul Kekuatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia (2020), Presiden Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 17 Desember 1965 berkata:

Pidato tersebut disampaikan oleh Bung Karno sebagai pemicu untuk masyarakat Indonesia guna menyadarkan, mendukung dan memperkokoh kesatuan bangsa melalui implementasi Pancasila.

Penerapan dan pengembangan nilai-nilai Pancasila harus mencapai apa yang diharapkan dari kehidupan yang sejahtera. Dimanapun dan kapanpun kita perlu ingat bahwa setiap tindakan harus mencerminkan nilai Pancasila.

Melalui hal-hal kecil seperti mencintai kebudayaan dan menghargai keberagaman negeri merupakan cerminan dari pancasila. Sehingga kesejahteraan akan tercipta bila seluruh rakyat Indonesia tidak ada yang acuh terhadap sesamanya.