Manifesto Umbi Birokrasi

Ilustrasi: AI-generated oleh Penulis

Konon ada tiga jenis kekuasaan: legislatif, eksekutif, yudikatif, saling mengawasi dan mengimbangi, dari situ demokrasi lahir seimbang dan terjaga. Hari ini, kuasanya tetap terasa, namun keseimbangannya sulit dibuktikan.

Lalu ada satu jenis kuasa yang sering luput dari pembicaraan: stabil, jarang disadari, tidak berganti setiap pemilu, tidak diperoleh dengan merayu dan adu janji. Dari kata bureau dan kratos: Birokrasi, cabang kekuasaan yang tersebar di meja kantor, loket pelayanan, puskesmas, hingga ruang kelas, dijalankan kolektif oleh setiap Aparatur Sipil Negara.

Jika legislatif, eksekutif, dan yudikatif ibarat cuaca yang tidak menentu, birokrasi adalah iklim. Struktur dasar yang menopang tanaman di tengah cuaca yang berubah-ubah. Rezim silih berganti, tapi umbi-umbi aparatur tetap di sana, menopang jalannya negara, kuasa dan tanggung jawabnya bertahan lebih lama dari mereka yang berada di pucuk.

Istilah "Umbi" adalah anekdot sehari-hari ASN untuk mewakili persepsi diri sendiri: bukan apa-apa, sekadar pegawai atau bawahan yang tidak terlalu berarti. Padahal umbi tumbuh di bawah tanah, tidak terlihat, tapi menyimpan sari makanan yang membuat sesuatu di atasnya bisa hidup dan berkembang. Cabut umbinya, apa pun yang tampak kokoh di atasnya akan layu dalam hitungan hari.

Para Umbi harus sadar, mereka penyandang cabang kekuasaan yang jauh lebih fundamental dari yang disadari, simpul-simpul kecil pada jaring raksasa yang menjaga negara tidak berceceran.

Kesadaran akan kekuatan ini adalah pisau bermata dua. Apabila umbi-umbi ini setia pada patron atau faksi yang membagi jabatan sebagai balas jasa, jaring yang tadinya menjaga justru menjelma mesin kekuasaan personal bertopeng netral. Karena itu, ada lima tesis agar kesadaran kuasa ini berjalan di jalan yang benar.

Tesis Kesatu: Kesetiaan

Bukan kesetiaan pada atasan yang membagikan mutasi dan rotasi sebagai hadiah, bukan pada kedekatan politik pasca-pilkada atau pilpres. Kesetiaan para Umbi harus tertuju pada sistem itu sendiri, pada prosedur yang adil dan aturan main yang sama bagi siapa pun yang duduk di puncak, karena jabatan adalah amanah untuk melayani, bukan alat balas jasa apalagi balas dendam. ASN tidak bersumpah taat tanpa syarat pada atasan. Loyalitas tertingginya pada rakyat yang membayar gajinya lewat pajak dan konstitusi yang memberi mandat itu. Ketika perintah atasan bertentangan dengan itu, sikap kritis bukan pembangkangan, melainkan kesetiaan yang lebih tinggi.

Tesis Kedua: Kolaborasi, bukan persaingan pragmatis

Persaingan internal untuk mendekati pejabat, memperebutkan posisi lewat kedekatan, bahkan menginjak sejawat demi menjilat pejabat, adalah kanker yang mengubah simpul menjadi kekusutan yang merusak jaring. Kekuatan Umbi ada pada kolektivitasnya. Umbi yang saling memutus demi keuntungan sendiri bukan lagi Umbi, ia adalah hama. Para Umbi harus berkolaborasi, menekan ego sektoral, dan berhenti hidup dalam tempurung ego diri maupun ego instansi.

Tesis Ketiga: Logika Umbi, bukan logika politisi

Politisi boleh berpikir dalam hitungan periode pemilu: bagaimana menang hari ini. ASN tidak punya kemewahan itu. Birokrasi harus berpikir dalam hitungan generasi, berkesinambungan melewati rezim mana pun yang berkuasa. Begitu para Umbi berpikir dan berlagak seperti politisi, sibuk memenangkan citra dibanding kinerja, maka jaring yang menjaga kestabilan negara kehilangan kekuatan simpulnya. Ini bukan soal ASN lebih mulia dari politisi, melainkan soal menempatkan sesuatu pada tempatnya. ASN boleh punya pandangan politik sebagai warga negara, tapi ruang kerja harus steril dari kepentingan faksi dan kalkulasi siapa dekat dengan siapa. Begitu ladang Umbi dimasuki invasif politik, birokrasi berhenti menjadi iklim yang stabil dan berubah menjadi anomali yang sama tak menentunya.

Tesis Keempat: Meritokrasi dan profesionalisme di atas segalanya

Rekrutmen, promosi, rotasi, mutasi harus berdiri di atas kompetensi dan kinerja, bukan kedekatan atau restu sponsor. Sistem yang membiarkan jabatan dibagi sebagai hadiah mengundang keruntuhannya sendiri, cepat atau lambat. Setiap ASN adalah profesional yang harus bertanggung jawab atas kinerjanya, bukan kelas warga spesial yang disuapi uang pajak. Stigma beban APBN/APBD harus dijawab lewat kinerja nyata, bukan sekadar masuk kerja dan menunggu jaminan pensiun. Sebab Umbi yang tidak berkinerja bukan lagi Umbi, tapi batu yang menyumbat tanah.

Tesis Kelima: Upah adalah hak, bukan hadiah

Ada satu logika lama yang harus dibuang: bahwa ASN cukup dibayar lunas oleh rasa bangga pengabdian dan batik korpri. Bahwa gaji kecil pantas disubsidi pahala nasionalisme. Bahwa menuntut upah layak dianggap tidak bersyukur. Para Umbi wajib menolak doktrin ini sampai ke akar-akarnya. Pengabdian bukan alasan untuk dibayar murah. Kecintaan pada negara tidak akan pernah menjadi mata uang yang sah untuk membayar cicilan KPR, sewa kontrakan, dan biaya sekolah anak. Upah bukan apresiasi atas prestasi, ia adalah hak, dan hak tidak pernah diberikan secara sukarela. Hak selalu direbut, diperjuangkan. Umbi tidak boleh puas menjadi penerima pasif kebijakan penggajian yang timpang. Para Umbi harus bersuara kolektif, dari pusat sampai daerah, dari kementerian sultan sampai jelata. Sebab Umbi yang kelaparan pada akhirnya akan membusuk dan membusukkan. Negara yang ingin birokrasinya kuat dan setia pada sistem harus memastikan sistem itu adil pada mereka yang menjaganya.

Tulisan ini adalah manifesto, seruan kesadaran kepada kalian para Umbi di mana pun berada: kalian memegang satu simpul dari jaring kekuasaan yang menentukan jalannya negara, jauh lebih menentukan dari yang selama ini kalian sadari.