Akademisi Lihat Jokowi ke Sulawesi Utara Bawa Misi Khusus

Potongan video yang menunjukkan Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, diajak ikut pesawat kepresidenan oleh Presiden Jokowi, Jumat (23/2). Olly sendiri tak memiliki jadwal kunjungan ke Jakarta.

MANADO - Kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Sulawesi Utara (Sulut), oleh akademisi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), DR Ferry Liando, diduga bukan semata-mata untuk meresmikan proyek, tapi punya misi khusus yang dibawa.

"Misinya adalah ingin bertemu dengan pak Gubernur Sulut, Olly Dondokambey," kata Ferry.

Dijelaskan Ferry, selama ini Olly Dondokambey adalah sosok yang bukan hanya berpengaruh di elite PDIP, tapi sudah bukan rahasia lagi jika dirinya adalah salah satu kader yang paling dekat dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Untuk itu, meski menjadi kompetitor pada Pemilihan Presiden (Pilpres) belum lama ini, namun Presiden Jokowi tidak akan mungkin meninggalkan PDIP.

"Beliau (Jokowi) lahir, dibesarkan dan membesarkan PDIP. Dan Jokowi adalah anak kandung dari PDIP sejak Wai Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga menjadi Presiden, itu diusung oleh PDIP," kata Ferry.

Selain itu, Jokowi juga masih akan menjabat hingga 0kotober 2024, di mana janji-janji politik yang disampaikannya belum semuanya terlaksana, sehingga Jokowi akan berusaha menuntaskannya pada akhir jabatannya.

Dengan alasan itu, Jokowi yang kemungkinan berusaha agar akhir jabatannya landing dengan happy ending, maka dirinya tetap membutuhkan dukungan politik di parlemen agar kebijakan di akhir jabatan dapat diakomodasi oleh DPR.

"Baik itu kebijakan anggaran, kebijakan hukum hingga kebijakan politik tetap harus mendapat restu di DPR," ujar Ferry.

Apalagi permasalahannya saat ini menurut Ferry, partai politik pendukung pemerintah jika berkaca dari Pemilihan Presiden 2024, seperti Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat, belum cukup kuat menyaingi jumlah kursi pendukung non pemerintah.

"Posisi Jokowi sedang tidak aman untuk saat ini, sebab ia tidak didukung oleh koalisi parpol dengan total kursi di atas 51 persen. Praktis kondisi ini membuat Jokowi berbahaya. Sebab bjsa jadi kebijakan yang diusulkan ke DPR akan ditolak karena kalah kursi," kata Ferry.

"Dan tidak mustshil jika UU IKN juga akan dibatalkan. Sehingga ada kemungkinan pak Jokowi tetap berusaha merangkul ibu Mega melalui pak Olly," ujarnya kembali.

febry kodongan