BPJS Ketenagakerjaan-Pemkot Manado Bahas Kelanjutan Perlindungan Tenaga Kerja

BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkot Manado kembali menjajaki kelanjutan program perlindungan untuk tenaga kerja di Kota Manado.

MANADO - BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Utara (Sulut) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Manado, menggelar High Level Meeting Universal Coverage Jamsostek dan Penganggaran Tahun 2025 Kota Manado pada Jumat (6/12).

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulut, Sunardi Syahid, mengungkapkan bahwa Pemkot Manado telah memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung program perlindungan sosial bagi tenaga kerja.

Perlindungan tersebut mencakup 85 persen dari berbagai kategori tenaga kerja, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), Non-ASN, pelaku UMKM, hingga pekerja rentan.

“Capaian di Kota Manado sudah mencapai 85 persen. Pemkot Manado telah memberikan dukungan yang sangat optimal, bahkan telah melaksanakan semua program sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022,” ujar Sunardi.

Ia juga menambahkan bahwa pada tahun 2024, total pembayaran klaim yang ditanggung oleh Pemkot Manado mencapai Rp 5,7 miliar, yang mencakup 146 kasus.

“Realisasi pembayaran klaim tahun 2024 oleh Pemkot Manado meliputi pekerja rentan dengan 56 kasus senilai Rp 2,1 miliar, pelaku UMKM dengan 42 kasus senilai Rp 1,7 miliar, perlindungan KORPRI dengan 30 klaim senilai Rp 1,1 miliar, Non-ASN dengan 11 kasus senilai Rp 420 juta, dan kepala lingkungan dengan total klaim sebesar Rp 126 juta,” kata Sunardi.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Manado, Richard Sualang, menyambut positif rencana kelanjutan kerja sama antara kedua pihak. Ia menilai, pertemuan ini penting untuk mendorong peningkatan cakupan perlindungan tenaga kerja di Kota Manado.

“Ini perlu disinkronkan beberapa hal. Yang terpenting adalah kesamaan data antara kedua pihak. Dengan sinkronisasi data, kita bisa menghasilkan penganggaran yang lebih efektif dan efisien,” kata Richard kembali.