Cerita Distribusi Logistik Pemilu ke Daerah Rawan Bencana dan Pulau Terluar

KPU Kabupaten Sitaro menyiapkan distribusi logistik Pemilu 2024 di daerah yang dikenal dengan sebutan 47 pulau.

SITARO - Kabupaten Sitaro di Provinsi Sulawesi Utara tergolong sangat familiar dengan peristiwa bencana alam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat bahwa bencana alam itu berpotensi terjadi di seluruh Kecamatan di daerah tersebut.

“Sepanjang 2023 lalu saja, ada sebanyak 105 kejadian bencana. Dengan beberapa peristiwa diakibatkan curah hujan, tiupan angin kencang, dan letusan Gunung Api Karangetang,” ungkap Kepala Pelaksana BPBD Sitaro, Joickson Sagune, Senin (22/1).

Adapun bencana alam itu sendiri beragam dapat terjadi di Kabupaten Sitaro, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, banjir bandang, banjir lahar hujan, tanah longsor, letusan gunung api, cuaca ekstrem (angin puting beliung), dan gelombang pasang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan bahwa daerah rawan bencana dan pulau-pulau terluar sangat mempengaruhi proses tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dua wilayah itu menjadi tantangan berat dalam penyelenggaraan setiap pesta demokrasi.

Petugas distribusi logistik Pemilu 2024 harus melewati medan jalan yang ekstrem untuk mengantarkan logistik ke daerah-daerah di Kabupaten Sitaro.

Ini bak jalan berliku, maka KPU RI pun memedomani Indeks Kerawanan Pemilu tersebut sebagai pegangan. Sebab, potensinya dapat mengganggu tahapan, apabila gagalnya distribusi logistik, maka itu dapat mempengaruhi kelancaran pemungutan suara.

Secara umum distribusi logistik Pemilu di daerah rawan bencana sejatinya dapat menghadapi beberapa kendala. Seperti aksesibilitas, di wilayah rawan bencana kondisi jalannya kebanyakan rusak, dan sarana transportasi yang kurang memadai.

Menghadapi medan yang tergolong berat di daerah rawan bencana cukup akrab bagi para medis perempuan di Puskesmas Hiung, Kecamatan Siau Barat Utara. Kepala Puskesmas Hiung dr Youraine A Ruitang mengungkapkan, pernah sekali, seorang petugas medis jatuh dan terguling di jalanan akibat kondisi jalan yang curam dan berbatu.

“Ada yang pernah terjatuh di jalan tanjakan yang berbatu, itu waktu hendak ke Desa Nameng, salah satu desa terisolir akibat letusan Gunung Karangetang,” ujar Youraine.

Ia mengaku, rasa was-was tetap ada, apalagi ketika melewati tumpukan material lava, karena memang informasinya cukup berbahaya. Tapi bersyukur selama ini dalam tugas tetap bisa menjalankannya dengan baik.

Begitu pula ke wilayah pulau terluar, akan bertabrakan dengan masalah aksesibilitas dan transportasi. Wilayah pulau terluar seringkali memiliki aksesibilitas yang terbatas. Jarak yang jauh dari daratan utama dan keterbatasan jalur transportasi bisa membuat distribusi logistik menjadi sulit.

Kapitalau (sebutan kepala desa) Desa Makalehi Induk, Stevenly Tatangindatu menyatakan, cuaca ekstrem dapat menjadi momok bagi masyarakat yang bermukim di Pulau Makalehi.

“Maka harus ekstra hati-hati, apabila menyeberangi lautan saat kondisi cuaca sedang tidak baik-baik saja. Belum lagi jika cuaca makin memburuk, maka tak akan ada pelayaran ke Pulau Makalehi,” ujar Stevenly.

Adapun Pulau Makalehi itu sendiri termasuk dalam 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar di Indonesia. Hal itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 terdapat perubahan jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Sementara, Ketua KPU Kabupaten Sitaro Stevanus Kaaro mengungkapkan, pihaknya berpotensi menghadapi beberapa persoalan terkait distribusi logistik ke daerah rawan bencana maupun pulau terluar.

Dikatakannya, seperti akses yang rusak ke wilayah rawan bencana. Semisal ke Kecamatan Siau Barat Utara itu, untuk akses jalannya sampai saat ini hanya bisa dilewati kendaraan roda dua.

“Namun jika terjadi curah hujan intensitas tinggi, maka jalan itu tidak bisa dilewati. Ini hanya salah satu wilayah saja, tapi ada juga beberapa wilayah rawan bencana lainnya,” ungkap Stevanus dengan mimik serius, Senin (8/1).

Selain dikenal dengan Gunung Karangetang, salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia, wilayah Kabupaten Sitaro juga terdiri dari pulau yang masuk kategori pulau terluar.

Kendala akses jalan menurut Stevanus, bukan juga menjadi satu-satunya persoalan yang akan dihadapi KPU Sitaro berkaitan dengan distribusi logistik ke daerah rawan bencana. Ia mengutarakan bahwa keterbatasan transportasi adalah problematika lain yang bisa dihadapi.

Meski menurut Stevanus, berkaitan dengan distribusi logistik ini pula pihak KPU pasti akan diperhadapkan pada tantangan pengantaran paket logistik ke wilayah pulau terluar Makalehi. Karena cuaca buruk menjadi fenomena alam lainnya yang bisa berdampak di wilayah pulau terluar.

Disebutkan, bahwa pulau terluar sering kali menjadi langganan terpapar kondisi cuaca yang ekstrem seperti badai, gelombang tinggi, atau angin kencang. Cuaca buruk ini dapat mengganggu transportasi laut.

“Jika angin terus bertiup kencang, dan terjadi gelombang tinggi. Maka itu menjadi tantangan serius pihak KPU Sitaro dalam proses distribusi logistik pemilu ke Pulau Makalehi,” kata Stevanus.

Mekanisme dan Budget Distribusi Logistik

Distribusi logistik Pemilu ke daerah rawan bencana merupakan aspek kritis dalam manajemen tata kelola penyelenggaraan Pemilu. Sebab, kejadian bencana itu sendiri dapat menyebabkan perubahan keadaan darurat, maka dibutuhkan penyesuaian.

Untuk itu, pendistribusian logistik Pemilu itu diperlukan pertimbangan yang matang saat pelaksanaannya. Selain melakukan perencanaan yang cermat dengan mempertimbangkan tantangan khusus yang dihadapi dalam proses pendistribusian logistik ke wilayah pulau terluar.

Aipda Isak Tupalessy anggota Kepolisian Sektor Urban Siau Barat ini tak bisa melupakan momen ketika ia bersama rekannya, dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan pengantaran logistik di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 2020 lalu.

Pengalaman itu masih cukup kuat membekas diingatannya. Isak pun bercerita kala melakukan distribusi logistik Pilkada ke Kampung Nameng, Kecamatan Siau Barat Utara, yang mana harus berhadapan dengan keadaan yang tidak mudah.

“Kami waktu itu harus menempuh perjalanan kurang lebih 2-3 jam. Tujuannya ke Kampung Nameng, di Kecamatan Barat Utara, namun jalur daratnya kami melewati Kecamatan Siau Timur,” ungkap Isak membuka perbincangan.

Meski menurut Isak, pada distribusi saat itu tak sekadar menempuh perjalanan yang jauh. Mereka juga harus melewati medan yang tidak mudah, yakni jalan dengan kondisi curam, dan licin.

Isak mengatakan bahwa proses distribusi tersebut pada pengantaran awal menggunakan kendaraan roda empat. Namun demikian karena persoalan aksesbilitas, mobil pengangkut logistik tidak bisa langsung ke lokasi tujuan.

“Kendaraan roda empat itu hanya sampai di salah satu kampung saja, namanya Kampung Apelawo. Selanjutnya logistik diangkut menggunakan sepeda motor,” ujarnya.

Ia mengutarakan sama halnya dengan mobil pengangkut logistik, sepeda motor yang dipakai juga belum bisa sampai di tujuan utama. Sepeda motor itu hanya mencapai perbatasan antara Kampung Bukide, dan Kampung Nameng.

“Nah, sisa perjalanan menuju Kampung Nameng itu, semua logistik harus kami pikul dengan menempuh jarak kurang lebih 2 kilometer. Di sini tantangannya, karena kami harus melewati jalan yang curam dan licin, belum lagi kondisi saat itu terjadi curah hujan,” katanya.

Meski menurutnya, opsi penyaluran logistik kala itu akan menggunakan moda transportasi laut. Akan tetapi karena cuaca lagi kurang bersahabat akibat tiupan angin kencang dan terjadi gelombang tinggi, maka dipilihlah jalur darat.

“Namun itu tadi, kondisi medan yang harus kami lalui tersebut memang sangat mengkuatirkan,” tuturnya.

Diakuinya pula, kemungkinan akan ikut terlibat dalam proses pendistribusian logistik di Pemilu 2024 ini. Ia hanya berharap semua tahapan distribusi logistik, terlebih ke daerah rawan bencana berjalan lancar.

“Semoga juga kondisi cuaca baik-baik saja, sehingga proses penyaluran logistik dapat berjalan lancar,” katanya kembali.

Sementara itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sitaro baru-baru ini telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi yang berlaku selama 30 hari.

Menurut Penjabat Bupati Sitaro Joi Eltiano B Oroh, penetapan status ini menilik pada fenomena alam yang terjadi saat ini. Sekaligus hal ini menindaklanjuti laporan cuaca ekstrim dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam beberapa waktu ini.

“SK-nya mulai berlaku sejak 15 Januari sampai dengan 13 Februari mendatang. Hal ini untuk menyikapi potensi ancaman bencana tanah longsor, banjir bandang, banjir, gelombang pasang, dan tiupan angin kecang,” ungkap Joi.

Ketua KPU Sitaro Stevanus Kaaro mengutarakan, pihaknya telah melakukan identifikasi risiko terkait proses distribusi logistik ke wilayah rawan bencana dan pulau terluar. Hal ini dimasukan sebagai dampak risiko mayor atau mendesak.

Selain diakuinya, juga telah dilakukan identifikasi penyebab risiko, yang berpotensi terjadinya keterlambatan distribusi logistik. Adalah faktor cuaca buruk atau ekstrim pada akhir tahun dan awal tahun yang biasa terjadi di kepulauan, selain kondisi geografis wilayah Kabupaten Sitaro.

Kondisi beberapa jalan di Kabupaten Sitaro

“Alat transportasi, dan infrastruktur yang terbatas, termasuk faktor cuaca ekstrim yang berujung ketidakhati-hatian penyedia distribusi logistik. Itulah sejumlah penyebab risiko yang telah kami identifikasi,” ungkapnya.

Menurutnya, dampak keterlambatan penyaluran logistik Pemilu dapat menyebabkan penyaluran logistik tidak tepat waktu, selain waktu pelaksanaan pemungutan suara bisa tertunda.

“Makanya kami tetap mempertimbangkan kondisi cuaca. Sekaligus berkoordinasi dengan badan adhoc, Pemerintah Daerah, Pos Pengamatan Gunung Api Karangetang (PGA), dan rutin memantau laporan pihak BMKG untuk memastikan keadaan cuaca untuk kelancaran distribusi logistik,” katanya.

Sementara mengenai mekanisme dan penjadwalan distribusi logistik, oleh KPU Sitaro telah ditetapkan. Dikatakan Stevanus, mekanisme dan penjadwalan itu merupakan bagian ekosistem mitigasi terkait kelancaran proses distribusi logistik Pemilu tersebut.

”Secara umum untuk penyaluran logistik akan menggunakan moda transportasi darat dan laut. Untuk jalur darat itu menggunakan kendaraan roda empat, ataupun roda dua, sedangkan jalur laut memakai perahu dengan kapasitas yang cukup besar,” ungkapnya.

Kendati demikian menurut dia, sejak awal untuk moda transportasi, KPU Sitaro fleksibel atau menyesuaikan pada kondisi wilayah tujuan distribusi. Semisal untuk jalur darat dapat dipastikan aksesbilitasnya tidak berisiko.

“Namun apabila tidak bisa dijangkau dengan jalur darat, maka hal itu bisa diubah. Alternatifnya semua proses distribusi logistik itu menggunakan transportasi laut. Meski memang kendala lain terkait tidak semua wilayah memiliki sarana tambatan perahu yang memadai,” sebutnya.

Sementara itu, berkaitan dengan jadwal distribusi yang ditetapkan itu yakni H-7 sebelum tahapan pemungutan suara, yang mana itu merupakan akumulasi waktu penyaluran logistik Pemilu.

Stevanus merinci bahwa H-4, itu untuk waktu pendistribusian logistik dengan tujuan Pulau Tagulandang dan Biaro, termasuk sejumlah pulau kecil lainnya. Sedangkan H-3 proses dengan destinasi ke sejumlah pulau yang ada di depan Pulau Siau.

“Pada H-2, waktu ini untuk jadwal distribusi di wilayah di daratan utama di Pulau Siau. Dengan sehari sebelum pemungutan suara itu, sebagai sisa waktu untuk memastikan logistik telah siap,” tuturnya.

Sekretaris KPU Sitaro Nelwan Maloring menambahkan, menyikapi kondisi cuaca saat ini pihak KPU Sitaro juga telah berkoordinasi dengan pihak TNI dan Polri guna menunjang kelancaran dalam proses distribusi logistik.

“Ya, kalau memang tidak memungkinkan proses distribusi via laut dengan transportasi yang tersedia. Opsi kami melibatkan fasilitas dari pihak TNI AL dan Polairud,” tutur Nelwan.

Melakukan perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan risiko bencana dan mengidentifikasi langkah-langkah pengendalian risiko yang tepat hal itu sangat penting.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sitaro Hendrolds Tatengkeng mengatakan, bahwa hal itu dapat meliputi pemetaan rute alternatif, penyediaan fasilitas penyimpanan yang tahan bencana, dan mengembangkan rencana darurat yang komprehensif.

“Selain penting untuk menjaga responsifitas dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan yang mungkin terjadi selama proses distribusi logistik di daerah rawan bencana maupun pulau terluar merupakan aspek penting dalam suatu Pemilu,” kata Hendrolds.

Adapun terkait dengan buget atau alokasi anggaran untuk distribusi logistik, KPU Sitaro belum bisa menjelaskan secara detail. Ketua KPU Sitaro Stevanus Kaaro mengatakan, untuk anggaran secara keseluruhan berkaitan dengan logistik Pemilu itu dialokasikan sebesar Rp 412.734.000,-.

“Anggaran tersebut sudah mencakup semua hal yang berkaitan dengan logistik, termasuk dengan anggaran untuk distribusi logistik itu,” ucapnya Kembali.

Potensi Kecurangan

Wilayah rawan bencana dan pulau terluar bukan hanya menyimpan permasalahan terkait distribusi logistik Pemilu. Dibalik itu ada problematika lain yang harus dicermati, dan wajib menjadi perhatian penyelenggara yakni potensi kecurangan.

Mengenai potensi kecurangan, Ketua Bawaslu Kabupaten Sitaro Hendrolds Tatengkeng mengakui bahwa kemungkinan hal itu bukan tidak ada. Meski menurutnya, pihaknya belum menemui adanya kecurangan yang terjadi selama tahapan.

Ia juga mengaku tak mau kecolongan, maka Bawaslu dalam tugas pokok dan fungsi terkait proses penyelenggaraan Pemilu telah melakukan pengawasan melekat. Menurutnya di semua tahapan yang sudah berlangsung dilakukan pengawasan secara ketat.

“Proses pengawasan itu sudah kami lakukan sejak di mulai tahapan, sampai dengan saat ini yang akan memasuki tahapan proses distribusi logistik Pemilu,” ucapnya.

Ia menambahkan guna mengoptimalkan pengawasan dan mencegah terjadi kecurangan di saat pemungutan suara, maka Bawaslu Sitaro telah menyiapkan personil yang akan secara langsung mengawasi di tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Nantinya di masing-masing TPS itu akan ada personil yang mengawasi secara langsung proses pemungutan suara. Jadi total pengawas itu sebanyak 249 orang sesuai dengan jumlah TPS,” katanya.

“Mereka juga akan mengawasi di TPS-TPS yang masuk kategori daerah rawan bencana, maupun pulau terluar,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati menjelaskan bahwa netralitas penyelenggara pemilu bagi penyelenggaran dalam hal ini KPU dan Bawaslu sangat penting.

Dikatakannya, untuk mengantisipasi potensi kecurangan dan pelanggaran kampanye, maka penyelenggara Pemilu harus netral. Dia mengatakan penyelenggara pemilu harus mengedepankan netralitas, menjauhkan diri dari preferensi politik atau kepentingan tertentu.

“Hal itu menjadi kunci utama dalam memastikan integritas, keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap jalannya proses pemilihan yang demokratis dan transparan,” ujar Khoirunnisa Nur Agustyati.

Ia menegaskan bahwa Bawaslu harus memiliki sikap proaktif dan progresif dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu.

“Bawaslu tidak hanya bertindak secara reaktif terhadap pelanggaran yang terjadi, tetapi juga harus responsif dalam melakukan langkah-langkah preventif dalam memperbaiki sistem pengawasan,” ujarnya kembali.

franky salindeho