DPRD Sulut Pertanyakan Permintaan Tambah Anggaran untuk Proyek Anjungan di TMII

Kunjungan kerja Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulawesi Utara ke anjungan milik pemerintah Sulut di TMII

MANADO - DPRD Sulawesi Utara meminta agar Pemerintah Provinsi memikirkan kembali, permintaan tambah anggaran untuk revitalisasi anjungan yang ada di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), yang sejak tahun 2018 tak kunjung rampung pengerjaannya.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Stela Runtuwene mengatakan, saat ini yang paling penting untuk dipikirkan dan memerlukan anggaran besar adalah, pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak karena COVID-19.

"Kami mohon, Pemerintah Provinsi lebih fokus untuk menyentuh masyarakat yang perekonomiannya terdampak pandemi COVID-19. Selain itu, bagaimana juga masyarakat bisa tercover vaksin secara gratis," kata Runtuwene.

Menurut Runtuwene, pembangunan anjungan yang ada di TMII, saat ini urgensi dan manfaatnya belum ada, karena semua masih terfokus pada permasalahan pengentasan pandemi COVID-19. Untuk itu, dirinya mengusulkan agar anggaran yang ada di fokuskan di dalam daerah.

"Apalagi rencana penambahan untuk penyelesaian anjungan TMII ini mencapai puluhan miliar. Harusnya anggaran itu untuk pemulihan ekonomi, perbaiki jalan yang rusak serta membantu jalan pertanian agar masyarakat lebih sejahtera," ujar Runtuewene.

Ditambahkannya, Gubernur dalam sambutan di sidang paripurna juga mengaku banyak melakukan refocusing anggaran yang ada karena pandemi. Seharusnya itu juga tercermin dengan program yang benar-benar mendesak, sehingga untuk perbaikan anjungan di TMII tidak masuk dalam kategori mendesak.

Sekadar diinformasikan, revitalisasi anjungan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di TMII sendiri sudah menjadi sorotan dari DPRD. Pasalnya, proyek multi year, yang telah menghabiskan anggaran Rp 40 miliar tersebut justru belum rampung dan terlihat tak layak.

Dalam kunjungan Komisi III ke TMII beberapa waktu lalu, ditemukan sejumlah permasalahan seperti tangga yang bergoyang hingga desain yang tidak sesuai, mengingat tiang-tiang yang dibangun sangat banyak hanya untuk menyangga rumah panggung yang terbuat dari kayu.

Anggota Komisi III DPRD Sulut, Ayub Ali dalam rapat dengar pendapat dengan Dinas PU menyampaikan jika ada ketidaksesuaian dalam proyek anjungan tersebut, sehingga banyak catatan dari Komisi III. Menurut Ayub, beberapa catatan di antaranya, terkait dengan design bangunan, serta perawatan gedung yang belum digunakan tapi sudah hancur.

"Jangan sampai uang dari rakyat dibuat untuk hal yang mubazir. Ini ungkapan kerisauan kami," kata Ayub kembali.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek revitalisasi anjungan, Hengky Manumpil mengatakan jika kegiatan pekerjaan anjungan ini adalah proyek multi year dan sudah dimulai pada tahun 2018 dengan desain yang seperti saat ini.

Manumpil mengaku jika anjungan tersebut memang masih membutuhkan beberapa perbaikan baik kondisi di luar anjungan maupun ruangan-ruangan yang ada di dalam anjungan tersebut.

"Desain memang ada mau dilengkapi dan diperbaiki, ruang-ruang dalam dan di luar. Memang desain awal kemarin masih begitu. Tidak lengkap. Kami melanjutkan pekerjaannya," kata Manumpil.

"Kami hanya sebagai PPK, di mana kegiatan tertata itu di Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Utara," ujar Manumpil kembali.

oktaviana mundung