Gantikan Yasonna, Supratman Minta Kolaborasi Seluruh Jajaran Kemenkumham

Serah terima jabatan Menkum HAM dari Yasonna H Laoly ke Supratman Andi Agtas. (foto: istimewa)

JAKARTA - Serah terima jabatan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), dari Yasonna H Laoly ke Supratman Andi Agtas, dilaksanakan Selasa (20/8). Sertijab ini dilakukan setelah Supratman dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menkumham sehari sebelumnya.

Pada kesempatan itu, Supratman meminta seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk berkolaborasi demi kemajuan pelayanan publik.

Dia menegaskan jika tidak ingin ada perpecahan di dalam tubuh Kemenkumham karena terjadinya pergantian pimpinan. Untuk itu dia meminta agar kolaborasi terus dilakukan agar menuju keberhasilan.

“Saya tidak ingin di antara kita ada perpecahan karena pergantian pimpinan,” ujarnya saat acara sertijab di Gedung Graha Pengayoman Kemenkumham.

Mantan anggota DPR ini mengatakan akan melanjutkan seluruh capaian yang telah diraih Kemenkumham pada era Yasonna. Menurutnya, pimpinan dapat berganti, tetapi kinerja harus tetap berkelanjutan.

Ia mengaku dititipkan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-undang di Parlemen. Salah satunya, UU tentang Perkoperasian yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

“UU ini menjadi perhatian. Saya harapkan Kepala BPHN dan Dirjen PP untuk berkomunikasi bersama Parlemen, baik di Komisi VI maupun Badan Legislasi,” kata Supratman.

Sementara itu Yasonna Laoly, pada momen yang sama, mengungkapkan terima kasihnya kepada seluruh jajaran Kemenkumham. Bagi dia, seluruh catatan baik Kemenkumham berhasil didapatkan karena kompak dan kerja sama.

“Tidak mungkin menteri bekerja sendiri. Kekompakan dan kebersamaan kita telah mengukir catatan-catatan baik selama saya memimpin Kementerian ini. Terima kasih untuk kerja keras dan dukungannya,” ungkap Yasonna.

Supratman sendiri adalah politisi asal Sulawesi Tengah. Sebelum menjadi Menkumham, pria kelahiran 28 September 1969 ini memiliki pengalaman sebagai seorang advokat, akademisi, dan politikus. Ia dilantik pada 19 Agustus 2024.

febry kodongan/*