Inpres Terkait Penggunaan Kendaraan Listrik, Ini Tanggapan DPRD Sulut

Kendaraan listrik milik PLN

MANADO - Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dr Andi Silangen menyebutkan pihaknya siap menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 tahun 2022 terkait penggunaan Kendaraan Bermotor Berbasis Listrik (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas.

Dikatakan Andi, pihaknya menyadari jika penggunaan kendaraan listrik sebagai mobil operasional menjadi bentuk dukungan terhadap penggunaan energi baru dan terbarukan yang memang jadi salah satu target ke depan.

Selain itu, menurut Andi, hal ini juga akan menjadi dukungan terhadap pengembangan industri Nikel yang kini pengelolaannya telah dilakukan di dalam negeri.

"Hasil pengelolaan bahan mentah Nikel yang dikelola di Indonesia salah satunya untuk baterai listrik. Sehingga ke depan harus didorong agar seluruh kegiatan yang bisa menggunakan baterai listrik tersebut diutamakan termasuk mobil listrik," katanya.

Sementara, Ketua Fraksi Partai Golkar, Raksi Mokodompit menyebutkan jika peralihan kendaraan dinas ke kendaraan listrik harus melihat kondisi keuangan daerah. Menurutnya, peralihan tersebut tentunya memakan anggaran karena akan ada pengadaan baru.

Dikatakannya, dia sangat mendukung pelaksanaan Inpres tersebut karena bertujuan baik. Namun, perlu diperhatikan kondisi keuangan daerah, di mana banyak yang bisa dikategorikan baru berangsur membaik setelah dilanda pandemi COVID-19.

"Tapi kalau ada daerah yang sudah siap tentu saja bisa dilakukan," ujarnya kembali.

manadobacirita