Konten Media Partner

Ketua Presidium Adat Talaud Minta Polemik 'Badut' Disikapi Secara Bijak

25 September 2023 16:20 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua Presidium Adat Talaud, Kristian Bastian Aeson
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Presidium Adat Talaud, Kristian Bastian Aeson
ADVERTISEMENT
MANADO - Ketua Presidium Adat Talaud, Kristian Bastian Aeson, meminta agar semua pihak bijak bersikap terkait pernyataan Wali Kota Manado, Andrei Angouw, soal badut pengamen, yang menimbulkan polemik akhir-akhir ini.
ADVERTISEMENT
Menurut Kristian yang juga disebut Ratumbanua (Raja) Bitunuris ini, kasus atau polemik tersebut telah diserahkan sepenuhnya ke pihak berwajib dalam hal ini Polda Sulawesi Utara (Sulut), sehingga tinggal menunggu keputusannya dan dijalani ke depannya.
Dia juga meminta agar tidak ada lagi yang mengatasnamakan raja, warga atau adat Talaud, dalam memberikan opini yang menurutnya justru hanya merugikan Kepulauan Talaud.
"Kontroversi ini mari kita sikapi dengan bijak. Jangan ada lagi pernyataan yang terkesan di mobilisasi untuk melakukan pembelaan.
Persoalan ini kan sudah masuk dalam ranah hukum, mari kita hargai saudara kita yang mengambil langkah ini. Untuk menilai Laporan ini bisa diterima atau tidak, tentunya aparat bukan statement liar dari kita," ujar Kristian.
ADVERTISEMENT
Lanjut menurutnya, seluruh warga Talaud juga untuk bisa menahan diri dan menjaga marwah etika, karena itu adalah hal yang utama.
"Saya mengimbau agar adat tetap menjaga marwah etika dan kebiasaan rakyat Talaud jangan cepat digunakan untuk menjadi alat politik. Semua pihak tetap menahan diri dan mengikuti saja proses hukum yang ada," kata Kristian kembali.
Sebelumnya, puluhan orang asal Kabupaten Kepulauan Talaud mendatangi markas Polda Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (22/9), untuk melaporkan pengaduan mereka terhadap pernyataan Wali Kota Manado, Andrei Angouw, soal badut pengamen yang tak mau ke Talaud dengan alasan sulit dapat uang.
Puluhan orang yang merupakan para perangkat kampung dan juga tokoh masyarakat di Talaud ini, merasa pernyataan dari Wali Kota tersebut ada unsur penghinaan terhadap kepulauan Talaud, sekaligus menghambat upaya mendatangkan investor ke wilayah tersebut.
ADVERTISEMENT
manadobacirita