Korban Penggusuran Pondol Keraton Menanti Aksi Nyata DPRD Sulawesi Utara

Kondisi perumahan warga Pondol Keraton Manado yang digusur.

MANADO - Warga korban penggusuran di Pondol Keraton, Kecamatan Wenang, Kota Manado, menanti aksi nyata dari DPRD Sulawesi Utara (Sulut), terkait dengan masalah yang mereka hadapi.

Mereka bahkan hanya meminta tindakan kecil dari lembaga DPRD Sulut tersebut berupa jawaban dari para wakil rakyat atas tuntutan yang mereka sampaikan pada demo beberapa waktu yang lalu.

“Ada beberapa hal yang kami sampaikan ke DPRD Sulut, tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Padahal waktu itu katanya kami akan dihubungi lagi dua hari setelah demo dilakukan,” ungkap Hely Lopulalan, salah satu warga terdampak.

Hely menuturkan, usai penggusuran, banyak warga mengalami kesulitan untuk membangun kembali kehidupannya. Sebab sebagian besar dari mereka hanya menggantungkan hidup dari usaha rumah makan dan kos-kosan di rumah yang digusur.

Adapun tuntutan ganti rugi yang diminta, Hely mengaku bahwa warga Pondol Keraton sempat diberikan tawaran sebelum penggusuran dilakukan. Namun tawaran itu ditolak karena dinilai tidak sebanding dengan kerugian yang dialami warga.

“Sebelum penggusuran sudah beberapa kali mediasi, tapi hanya dengan kuasa hukum pihak sebelah. Waktu itu ditawari Rp 200 juta untuk 13 rumah yang mau digusur, tapi kami tolak,” katanya.

Lebih lanjut, Hely berharap aspirasi warga untuk segera mendapat jawaban dari DPRD Sulut bisa segera terlaksana, sehingga warga bisa mendapatkan kepastian dari para perwakilan rakyat tersebut.

Sebelumnya, warga Pondol Keraton menggelar demo di DPRD Sulut, Rabu (8/5). Dalam demo itu, warga menyuarakan penolakan terhadap proses penggusuran yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Mereka juga menuntut adanya ganti rugi yang layak, serta mendesak dihentikan seluruh aktivitas dari pihak penggugat di lokasi objek sengketa.

Tak hanya itu, warga juga meminta agar posko aliansi yang berdiri di depan gang Pondol tidak dibubarkan, sebagai simbol perjuangan dan tempat berkumpul warga terdampak.

Namun, satu minggu berselang sejak demo, rupanya warga belum menerima pernyataan apa pun dari pihak DPRD Sulut.