KPK Soroti 9 Penerbangan Langsung ke Sulut Tanpa Peningkatan Kunjungan Wisman

Bandara Sam Ratulangi Manado

MANADO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sorotan tersendiri terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang dinilai sama sekali tidak optimal.

Salah satu yang menjadi perhatian dari KPK adalah adanya sembilan penerbangan langsung ke Bandara Sam Ratulangi Manado, tetapi tak memberikan efek yang baik untuk dunia pariwisata di Sulawesi Utara.

"Ada sembilan penerbangan langsung, namun ternyata tidak ada peningkatan wisatawan asing (Wisman) secara signifikan," kata Kepala Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Wahyudi.

Hal ini disampaikan Wahyudi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama DPRD Sulut, Jumat (15/7) kemarin.

Dikatakan Wahyudi, hal ini berkaitan dengan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulut yang belum optimal. Untuk itu dirinya meminta anggota legislatif mendorong target PAD berdasarkan potensi bukan realisasi dari tahun sebelumnya.

“Kami berharap melalui dewan bisa dipastikan target PAD berapa? Harus dibedah PAD dari apa saja? Pajak, berapa hotel, berapa resto, berapa tempat hiburan, dan potensinya berapa,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Wahyudi juga meminta anggota dewan untuk melakukan fungsi pengawasan lebih ketat di wilayah Sulut. Apalagi banyak permasalahan tentang aset pemerintah yang kegunaannya tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Dicontohkannya di Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow yang terdapat rumah dinas bupati dan wakil bupati yang sejak dibangun hingga saat ini tidak pernah digunakan.

“Ada juga Balai Diklat yang sampai hari ini tidak digunakan. Ini tidak ada manfaat bagi rakyat dan merugikan karena biaya pembangunannya miliaran rupiah,” kata Wahyudi.

"Hal ini harus menjadi perhatian karena bangunan tersebut dibangun menggunakan uang rakyat yang jumlahnya tidak sedikit," ujarnya kembali.

manadobacirita