Mahasiswa Papua Barat di Manado Gelar Aksi Soal HAM di Kantor DPRD Sulut

Konten Media Partner
6 Maret 2023 15:57 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Aksi mahasiswa asal Papua Barat di Manado yang tergabung dalam KNPB menggelar aksi di depan kantor DPRD Sulawesi Utara, Senin (6/3).
zoom-in-whitePerbesar
Aksi mahasiswa asal Papua Barat di Manado yang tergabung dalam KNPB menggelar aksi di depan kantor DPRD Sulawesi Utara, Senin (6/3).
ADVERTISEMENT
MANADO - Puluhan mahasiswa asal Papua Barat di Manado yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menggelar aksi di depan kantor DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Senin (6/3).
ADVERTISEMENT
Dalam orasinya, mereka menuntut pemerintah dan instansi teknis terkait menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di tanah Papua.
Ada tiga poin tuntutan massa aksi, yakni meminta dengan tegas negara segera berunding di hadapan PBB, kemudian meminta kepada Komnas HAM RI mencari pelaku pembunuhan di Wamena Papua, serta meminta negara Indonesia sebagai negara hukum untuk memproses hukum pelaku pembunuhan tragedi Wamena berdarah.
Aksi ini sendiri diterima Wakil Ketua DPRD Victor Mailangkay beserta anggota Komisi I Melky Jakhin Pangemanan dan Hilman Idrus.
Di hadapan mahasiswa, Victor mengatakan salut dan terima kasih karena dari beberapa demo yang diterima DPRD, aksi dari KNPB adalah salah satu demo yang tertib dan bermartabat.
Victor kemudian menyampaikan atas nama rakyat Sulut, pihaknya akan bersama-sama untuk berjuang terkait aspirasi para mahasiswa itu. Dikatakannya, dia mendukung agar Papua bisa merdeka dari ketidakadilan di dalam wadah NKRI.
ADVERTISEMENT
"Sebagai bagian NKRI, mari kita berjuang bahu-membahu untuk merdeka. Merdeka dari ketidakadilan, merdeka dari kebodohan dan kemelaratan. Ini adalah perjuangan kita bersama," ujarnya.
Lanjut dikatakan Victor yang juga Ketua DPW Nasdem Sulut itu, aspirasi yang disampaikan ke DPRD Sulut, akan diperjuangkan dengan sepenuh hati sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.
"Segera mungkin ini akan diteruskan kepada pemerintah yang ada di pusat sehingga memperhatikan aspirasi ini," ujarnya.
YINTHZE GUNDE