Partai Demokrat Sulut Sebut Kenaikan Harga BBM Bikin Ekonomi Warga Terpuruk

Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara (Sulut), Rivay Rompas

MANADO - Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara (Sulut), Rivay Rompas secara tegas menyatakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bikin ekonomi warga kembali terpuruk, setelah sebelumnya mulai perlahan bangkit pascapandemi COVID-19 selama dua tahun.

Dikatakan Rivay, pernyataannya tersebut bukan tanpa sebab, mengingat belum seminggu harga BBM subsidi naik, dampaknya sudah langsung dirasakan warga di Sulut. Apalagi, Pemerintah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota tidak siap sehingga lambat mengantisipasi.

"Salah satu contoh, sampai saat ini belum ada penetapan tarif kendaraan angkutan umum baik di dalam kota dan kabupaten, apalagi tarif antar daerah dalam provinsi," kata mantan Ketua DPD GAMKI Sulut ini.

Antrean warga di SPBU

Rivay mengaku dirinya bisa memahami mengapa timbul tindakan sepihak para sopir yang sudah menaikkan tarif angkutan, mengingat sejak harga BBM naik pada Sabtu (3/9), mereka sudah mengisi bahan bakar dengan harga baru, tapi tarif belum ada penyesuaian.

"Di sisi lainnya, saya juga sangat memahami penderitaan rakyat yang harus membayar ongkos kendaraan dengan tarif yang belum ditetapkan," ujarnya.

Lanjut, Rivay menyoroti lambatnya langkah antisipatif Pemprov Sulut yang belum menetapkan tarif angkutan antar kota/kabupaten dalam provinsi. Belum adanya penetapan ini karena tidak ada yang bisa memutuskan mengingat Gubernur masih ada di luar daerah.

"Seharusnya semua kepala daerah sudah mengantisipasi sebelum kenaikan BBM ini diputuskan. Tapi sangat disayangkan belum ada tindakan jelas dari para pemangku kepentingan, terlihat jelas koordinasi pemerintah pusat sampai ke daerah tidak berjalan dengan baik," kata eks Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Manado ini.

"Ujung-ujungnya sekarang semua rakyat yang merasakan dampak dan korban utamanya adalah masyarakat kecil. Dana bantuan yang disiapkan pemerintah hanya beberapa bulan, tapi kenaikan BBM akan terus berlangsung. Bagaimana dengan rakyat yang tidak mendapat bantuan misalnya pegawai swasta atau ASN golongan rendah," kata dia kembali.

febry kodongan