Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.102.2
Konten Media Partner
Pemerintah Diminta Serius Tuntaskan Maraknya Tenaga Kerja Ilegal ke Kamboja
23 April 2025 18:05 WIB
·
waktu baca 2 menit
ADVERTISEMENT
MANADO - Maraknya kasus warga Sulawesi Utara (Sulut) yang dikirim ke Kamboja untuk dijadikan admin judi online dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
ADVERTISEMENT
Terlebih, sejak awal tahun 2025, setidaknya sudah ada dua warga asal Sulut yang dilaporkan meninggal dunia saat bekerja di Kamboja.
“Harus ada formulasi di luar regulasi yang ada, sebab sindikat pemasok tenaga kerja bisa dilacak dari hulu, seperti di imigrasi. Dibutuhkan sinergi antarpemangku kepentingan, mulai dari BP2MI, Imigrasi, hingga aparat penegak hukum,” ungkap Firman.
Ia menekankan pentingnya pembahasan menyeluruh dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, hingga upaya pencegahan.
Sebelumnya, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menegaskan bahwa Kamboja bukan termasuk negara tujuan penempatan tenaga kerja. Oleh karena itu, setiap pekerja yang berangkat ke Kamboja dikategorikan sebagai pekerja ilegal.
ADVERTISEMENT
“Sejak akhir tahun lalu sudah kami informasikan bahwa Kamboja, Filipina, Myanmar, dan Thailand bukan negara penempatan. Masyarakat jangan mudah tergoda dengan iming-iming bekerja di sana,” kata Kepala BP2MI Sulut, Hendra Makalalag.
Terkait upaya pencegahan, Hendra mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin kerja sama dengan berbagai instansi, terutama dalam memperketat pengawasan di jalur keluar menuju negara-negara tersebut.
“Kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan Imigrasi. Bahkan, beberapa kali pihak Imigrasi sudah membatalkan keberangkatan calon pekerja yang diduga akan diselundupkan. Namun, mereka selalu saja punya cara lain,” ujarnya kembali.