Pemkab Sitaro Cenderung Gunakan Data e-PPGBM untuk Menilai Prevalensi Stunting

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sitaro, Denny D Kondoj, saat memimpin rapat percepatan penurunan stunting di daerah.

SITARO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sitaro cenderung menggunakan data e-PPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) dalam menilai prevalensi stunting di daerah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sitaro, Denny D Kondoj, menjelaskan bahwa pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan intervensi yang lebih tepat dan terarah terhadap balita yang mengalami stunting.

Sekda menuturkan bahwa e-PPGBM menyediakan data yang lebih akurat dan terperinci, termasuk nama dan alamat balita yang mengalami stunting. Dengan sistem ini, menurutnya mereka dapat melakukan intervensi secara langsung berdasarkan informasi yang jelas.

"Setiap balita yang sudah didata bisa diakses dengan mudah, sehingga upaya penanganan stunting menjadi lebih efektif," ujarnya.

Dikatakan, penggnaan e-PPGBM ini lebih unggul dibandingkan dengan data dari Survey Kesehatan Indonesia (SKI), yang tidak memberikan informasi spesifik mengenai nama dan alamat dari penderita stunting. Menurutnya, SKI hanya memberikan data berdasarkan blok sensus atau sampel, yang membuat pemerintah daerah tidak mengetahui siapa dan di mana anak-anak penderita stunting berada.

Hal ini menurut Sekda, menyulitkan pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan spesifik dari anak-anak yang membutuhkan bantuan.

Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintah daerah akibat perbedaan metode pengukuran antara e-PPGBM dan SKI. Menurutnya, sangat disayangkan ada perbedaan mencolok dalam metode pengukuran jumlah anak stunting, sehingga menyebabkan kinerja pemerintah yang baik justru jadi berbanding terbalik.

Untuk itu, menurut Sekda pendekatan yang lebih komprehensif dan menyeluruh dari e-PPGBM memungkinkan pemda untuk mengukur prevalensi stunting secara langsung dari 100 persen balita di semua kampung dan kelurahan.

"Dan perbedaan data ini juga menjadi kendala di daerah lain. Bahwa keluhan berkaitan dengan ketidakakuratan data SKI juga dirasakan oleh sebagian besar pemerintah daerah di Sulawesi Utara dan bahkan se-Indonesia," katanya.

Terkait kondisi ini, dirinya berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan penggunaan data e-PPGBM secara lebih luas sebagai metode standar dalam penilaian prevalensi stunting di seluruh daerah.

"Kami percaya bahwa dengan data yang lebih akurat, intervensi yang dilakukan akan lebih tepat sasaran dan hasilnya akan lebih baik," tuturnya kembali.